Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Rambe, Muhammad Zainuddin
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
HUKUM PRAKTIK PENYAMAKAN KULIT HEWAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGGUNAANNYA: PERSPEKTIF IMAM MAZHAB Harahap, Andrew Hermawan; Pane, Aulia Hafsah; Rasiqah, Fildza; Nasution, Julaikha; Rambe, Muhammad Zainuddin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i1.9538

Abstract

Penelitian ini membahas hukum praktik penyamakan kulit hewan dan implikasinya terhadap penggunaannya menurut perspektif empat imam mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Penyamakan merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan najis dari kulit hewan sehingga dapat digunakan secara sah menurut hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama terkait keabsahan penyamakan kulit hewan yang berasal dari hewan halal maupun haram dikonsumsi. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan menganalisis kitab-kitab utama dari masing-masing mazhab serta pandangan ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mazhab sepakat bahwa kulit hewan yang halal disembelih dapat disucikan melalui proses penyamakan, sementara perbedaan terjadi pada kulit hewan yang tidak halal dikonsumsi atau yang mati tanpa disembelih. Imam Hanafi dan Imam Hanbali cenderung membolehkan penggunaan kulit hewan najis setelah disamak, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Maliki memberikan pembatasan lebih ketat. Implikasi hukum dari perbedaan ini meluas ke berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam penggunaan barang berbahan kulit, seperti pakaian, aksesoris, atau alat rumah tangga.
PRAKTIK NIKAH MISYAR DALAM HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER Harahap, Andrew Hermawan; Pane, Aulia Hafsah; Rasiqah, Fildza; Nasution, Julaikha; Rambe, Muhammad Zainuddin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i2.9539

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik nikah misyar dalam perspektif hukum Islam, dengan merujuk pada pandangan ulama kontemporer. Nikah misyar, yang sering dipahami sebagai pernikahan tanpa kewajiban tinggal bersama dan beberapa hak-hak istri yang diabaikan, menjadi isu yang kontroversial dalam kajian fiqh. Beberapa ulama kontemporer membenarkan praktik ini dengan alasan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi kondisi sosial tertentu, sementara ulama lainnya menilai nikah misyar sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan pernikahan dalam Islam, yang seharusnya berdasarkan kasih sayang dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan menggali literatur fiqh dari berbagai madzhab dan pendapat ulama kontemporer.
PERLINDUNGAN DAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA Amania, Fitria; Panjaitan, Budi Sastra; Harahap, Najwa Khalilah; Harahap, Andrew Hermawan; Dalimunthe, Lafifah Ulfah; Tarigan, Muhammad Husein Syuhada; Rambe, Muhammad Zainuddin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i8.10781

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai bentuk pelindungan yang diberikan hukum kepada perempuan yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga (KDRT) yang tentunya dilihat dan ditinjau dati perpestif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia. Penilitian ini tentu menjadi hal yang dapat disoroti karena begitu relevan dengan hal – hal yang terjadi saat ini, beberapa hal yang menjadi tujuan yakni agar mampu memahami mengenai pembahasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana. Selain itu juga agar memberikan akses perlindungan dalam membangun rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis dan saling mengayomi. Dalam terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentu terdapat motif yang mendasari hal tersebut sehingga keluarga menjadi tidak harmonis dan berantakan, hal-hal ini banyak disebabkan komunikasi yang baik, permasalahan ekonomi, perbedaan pendapat, budaya dan culture. Selain itu juga yang menjadi faktor pendorong yang cukup besar mengenai perselingkuhan. Setiap perbuatan tentu memiliki dampak yang menjadi akhir dari masalah yang terjadi dan hal terssebut bukan hanya memiliki dampak jangka pendek tetapi juga tentunya akan memiliki dampak jangka panjang juga. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normative menggunkan pendekatan teologis, yuridis, dan juga pendekatan sosiologis. Bentuk perlindungan yang yang diberikan undang-undang diatur dalam perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di “rumah aman”. Namun berdasarkan hasil penelitian dilihat melalui putusan Pengadilan Negeri maupun informan, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan.
Implementasi Manajemen Organisasi Pemerintahan di Indonesia Vientiany, Dini; Ackmal, Muhammad Mulah; Rambe, Muhammad Zainuddin; Saputra, Risky
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12104

Abstract

Manajemen organisasi pemerintahan di Indonesia merupakan serangkaian proses dan praktik yang dirancang untuk mencapai tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Dan mengulas berbagai aspek utama dari manajemen organisasi pemerintahan di Indonesia, termasuk perencanaan melalui RPJMN, pengorganisasian struktur pemerintahan, pengarahan melalui kepemimpinan efektif, dan pengendalian melalui audit oleh BPK.Selain itu,artikel ini menyoroti penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan (e-Government) dan tantangan dalam implementasi manajemen organisasi seperti kompleksitas birokrasi dan korupsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintahan di Indonesia meliputi kepemimpinan dan manajemen, struktur organisasi, budaya organisasi, komunikasi, kompetensi sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur, kebijakan dan regulasi, serta lingkungan eksternal.Memahami dan mengelola faktor-faktor ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.Regulasi dan kebijakan yang mengatur manajemen organisasi pemerintahan di Indonesia, seperti UU ASN, PP Manajemen PNS, UU Administrasi Pemerintahan, Perpres Pengadaan Barang/Jasa, dan UU Pemerintahan Daerah, memastikan bahwa organisasi pemerintahan berfungsi dengan baik, transparan, dan akuntabel.Artikel ini juga membahas berbagai strategi manajemen pemerintahan, termasuk reformasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia, implementasi e-Government, penguatan sistem pengendalian intern, manajemen kinerja, partisipasi publik, transparansi, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Implementasi strategi-strategi ini bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja serta pelayanan publik di Indonesia.Dengan demikian, manajemen organisasi pemerintahan di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang saling terkait dan membutuhkan koordinasi yang baik di antara berbagai instansi pemerintah. Implementasi yang efektif sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Co-Authors Ackmal, Muhammad Mulah Amania, Fitria Dalimunthe, Lafifah Ulfah Harahap, Andrew Hermawan Harahap, Najwa Khalilah Nasution, Julaikha Pane, Aulia Hafsah Panjaitan, Budi Sastra Rasiqah, Fildza SAPUTRA, RISKY Tarigan, Muhammad Husein Syuhada Vientiany, Dini