Articles
<![CDATA[TINJAUAN KHIYAR TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL ONLINE TERHADAP BARANG YANG CACAT ]]>
<![CDATA[Dalimunthe, Nikmah]]>
<![CDATA[ Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Vol 11 No 1 (2019): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam (Jurisprud ]]>
Publisher : <![CDATA[State of Islamic Institute Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/jurisprudensi.v11i1.1111
<![CDATA[This articles explores the accountability of online sellers on goods defects at their trades. This phenomenon is now growing rapidly. It?s so loved by all people mostly. Ease in transcastions and facilitating of buyer to get the desired item from seller is the main selling power. But, from the overall activity, the lack of awareness and understanding of buyers about merchandise selection and checking, often used as an opportunity by seller to give the goods inappropriate trades. Buyer get inappropriate items, either from size, color, brand to defects of goods received. In fiqh, the buying and selling process requires four conditions: Sighat al-?aqd, Mahallul ?aqd, Al?aqidaian and Maudhu?ul ?aqd. That conditions indicate the existence of seller?s accountability to the buyer for his merchandise, including online shop. So, the seller must fulfill the terms of trading as a form of responsibility in every transaction, both conventional and online shopping]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dalimunthe, Nikmah]]>;
<![CDATA[Pratama, Muhammad Riski Anugerah]]>;
<![CDATA[Lois, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v3i2.73
<![CDATA[A social security system for workers, especially foreign workers, is also needed as legal protection for foreign workers. The purpose of this research is to find out how the implementation of the social security system that runs at the same time that the social security system acts as legal protection. Researchers in this case look at the applicable laws and government regulations regarding how the national social security system is applied to foreign workers in Indonesia. According to the laws of the social security system administering agency as well as government regulations and regulations of the Ministry of Manpower that foreigners who work for at least 6 months are required to join the Social Security Administration Agency (BPJS) to receive social security provided by the government if there is a risk in work. Foreign workers receive social security such as old age security, work accident insurance and death insurance. Regarding registration for participation in this national social security, mostly if the foreign worker works from an employer other than the state, the employer is obliged to register them and themselves, as well as different contributions that must be paid to BPJS. With this national social security system as legal protection it aims to create justice in work relations, security at work and replacement if there is a risk at work]]>
<![CDATA[Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Keberlangsungan Buruh di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dalimunthe, Nikmah]]>;
<![CDATA[Irawan, Ryan]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1894
<![CDATA[Jurnal ini mengkaji dampak dari revolusi industry 4.0 yaitu berupa pemanfaatan inovasi kekuatan otak (kecerdasan berbasis komputer) buatan manusia di bidang industri di Indonesia. Inovasi intelijen buatan manusia dapat meningkatkan produktivitas di beberapa bidang kerja, namun juga dapat menggantikan beberapa posisi. Meskipun kecerdasan berbasis komputer membuka pintu-pintu baru, misalnya pergantian peristiwa dan dukungan terhadap inovasi-inovasi ini, penting juga untuk menyesuaikan kemampuan manusia untuk memanfaatkan pintu-pintu terbuka ini sebaik-baiknya dan mengurangi dampak pengangguran. Studi ini memberikan gambaran tentang berbagai bidang modern yang telah menerapkan inovasi kecerdasan berbasis komputer dalam penciptaan dan siklus fungsionalnya. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun penerimaan inovasi intelijen berbasis komputer meningkatkan produktivitas, terdapat perubahan penting dalam permintaan keahlian bagi angkatan kerja. Posisi-posisi rutin akan lebih sering tergantikan, sementara pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan daya cipta, kemampuan ilmiah, dan komunikasi antarmanusia akan lebih sering berkembang. Dalam situasi unik ini, pentingnya pelatihan ulang tenaga kerja dan strategi yang membantu variasi terhadap inovasi baru merupakan isu utama dalam menjaga kelangsungan pekerjaan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Karakter Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja ]]>
<![CDATA[Dalimunthe, Nikmah]]>;
<![CDATA[Ilham Nst, Mhd]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1891
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan jenis hukum yang responsif, tidak konservatif, atau ortodoks. Karakteristiknya dapat terlihat dari proses pembuatannya yang tidak partisipatif, dan perspektif terhadap fungsi hukumnya tidak bersifat aspirasional. Meskipun demikian, interpretasinya jelas memberikan peluang untuk berbagai penafsiran yang berbeda terhadap berbagai peraturan yang dijelaskan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bersifat konservatif dan ortodoks. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yang melibatkan penelitian bahan pustaka, juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif, yang berarti membandingkan pendapat atau teori ahli hukum dengan ahli hukum lain untuk sampai pada kesimpulan yang mendukung penulisan ini.]]>
<![CDATA[HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA BERDASARKAN UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Dalimunthe, Nikmah]]>;
<![CDATA[Al Amin Bintang, Muhammad Al Amin Bintang]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.178
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan Hukum Islam. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat penjelasan mengenai beberapa hak dan kewajiban. Namun, beberapa ketentuan dinyatakan ulang dalam UU Cipta Kerja atau UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut adalah penjabaran mengenai hak dan kewajiban perusahaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja yaitu; Pekerja atau Buruh Harus Mematuhi Ketentuan Perjanjian Kerja, Pekerja Wajib Memenuhi Kewajibannya Saat Mengundurkan Diri, Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerjadan lainnya Hukum Islam juga memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja, walaupun dalam konteks ini perlu diperhatikan bahwa hukum Islam lebih bersifat moral dan etis. Beberapa prinsip yang relevan termasuk: Adil dan Setara, hak pekerja untuk menerima upah yang wajar dan hak-hak lainnya harus dijamin dan solidaritas dan Kepedulian. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan penerapan di masing-masing negara atau organisasi. Dalam konteks hukum Islam, penerapannya dapat bergantung pada interpretasi ulama dan norma-norma lokal. Selain itu, hukum ketenagakerjaan dapat mengalami perubahan, sehingga penting untuk selalu merujuk pada peraturan yang berlaku saat ini. ]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Hak Karyawan: Perspektif Hukum Perbankan dan Ketenagakerjaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dalimunthe, Nikmah]]>;
<![CDATA[Aramita, Aramita]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16879
<![CDATA[This study aims to analyze the banking responsibility towards employee rights in Indonesia from the perspective of banking and employment law. With a qualitative approach and normative legal research methods, this study examines the regulations governing the employment relationship between banks and employees, including Law No. 13 of 2003 concerning Employment and related regulations in the banking sector. The data used are in the form of relevant legal documents, journals, articles, and reports, which are collected through literature studies and case analysis. The analysis is carried out descriptively-analytically to see the application of the law in practice and the challenges faced in fulfilling employee rights in the banking sector. The results of the study indicate that although there are regulations governing employee rights, inconsistent implementation, especially for contract or outsourcing workers, often results in gaps in the fulfillment of these rights. In addition, business ethics in banking plays an important role in ensuring fairer protection of employee rights. This study also identifies challenges in the application of the law that can be detrimental to employee welfare and overall organizational performance.]]>
<![CDATA[Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan ]]>
<![CDATA[Restu Tanjung, Dwi]]>;
<![CDATA[Dalimunthe, Nikmah]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Konsep demokrasi telah menjadi istilah kunci yang signifikan dalam domain ilmu politik. Ini tidak mengherankan karena saat ini demokrasi dianggap sebagai indikator utama perkembangan politik suatu negara. Demokrasi memainkan peran penting dalam pembagian kekuasaan di dalam suatu negara, umumnya mengikuti konsep dan prinsip trias politica, di mana kekuasaan negara, yang diperoleh dari rakyat, harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Prinsip seperti trias politica menjadi sangat penting, terutama ketika catatan sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang sangat besar tidak selalu mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Bahkan, kekuasaan absolut pemerintah seringkali dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.Kebebasan berpendapat atau menyampaikan pendapat adalah hak setiap Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945. Hak kebebasan berpendapat menduduki posisi tertinggi dalam prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisasi. Namun, hak tersebut tetap tunduk pada koridor atau batasan hukum. Adanya lembaga perwakilan seperti DPR atau DPRD menjadi saluran untuk menyalurkan hak kebebasan berpendapat, dan penting untuk diingat bahwa hak ini tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat dengan posisi yang sama.]]>
<![CDATA[Analisis Kepatuhan Sistem Upah Karyawan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Sesuai dengan Hukum Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Hasibuan, M. Idris]]>;
<![CDATA[Dalimunthe, Nikmah]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Upah merupakan masalah yang sering terjadi di dalam dunia ketenagakerjaan yang menarik dan penting bagi perusahaan, sebab upah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan tenaga kerja. Selain itu, tenaga kerja juga berhak mendapatkan penghargaan atau Insentif atas apa yang telah di berikan kepada perusahaan, dengan adanya balas jasa yang adil dan layak yang diterima oleh karyawan, maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Kegiatan studi kepustakaan dimaksudkan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data, dan materi yang memuat informasi berkaitan dengan sistem pengupahan. Dari hasil studi kepustakaan tersebut diperoleh simpulan mengenai pentingnya diberlakukan suatu sistem pengupahan nasional. Sistem diperlukan agar penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum tenaga kerja. Pemberlakuan upah minimum melalui sistem pengupahan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial. ]]>
<![CDATA[The Impact of Digitalization on Work Patterns and the Protection of Workers' Rights: a Study of Labor Law in the Banking Sector ]]>
<![CDATA[Djunaidi, Zikri Habibi]]>;
<![CDATA[Dalimunthe, Nikmah]]>
<![CDATA[ International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Vol. 4 No. 3 (2024): The International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPPIPublishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52121/ijessm.v4i3.499
<![CDATA[Digitalization has revolutionized the banking sector by improving efficiency and productivity through the adoption of information technology. While digitalization offers convenience, it also poses new challenges for workers, especially in relation to the reduction of traditional jobs and the need for higher digital skills. This study aims to analyze the impact of digitalization on work patterns and workers' rights in the banking sector, with a focus on time flexibility, outsourcing, and the reduction of manual labor. In addition, the study will analyze existing labor law policies to assess the extent to which they are able to protect workers' rights in the face of these rapid changes. The approach used is qualitative with a descriptive method. Data is analysed using thematic analysis techniques, as well as using a normative-empirical legal approach to assess the relevance of labour policies in the context of digitalization. Validation is done through source triangulation by comparing the findings of this research with previous studies. The results show that digital transformation in the banking sector is changing work patterns with a hybrid model, decreasing the need for manual labor, and increasing the demand for digital skills. The use of outsourced labor is also increasing, but raises worker protection issues. Existing labor regulations need to be updated to respond to these new challenges and ensure the protection of workers' rights.]]>
<![CDATA[Legal Aspects of Banking in Protecting Workers' Rights: An Analysis of the Interconnection Between Banking and Labor Regulations ]]>
<![CDATA[Dalimunthe, Nikmah]]>;
<![CDATA[Athariq, Difa]]>
<![CDATA[ International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Vol. 4 No. 3 (2024): The International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPPIPublishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52121/ijessm.v4i3.527
<![CDATA[This study aims to analyze the relationship between banking and employment regulations in protecting labor rights in Indonesia. Using a literature study method, this study examines legal documents such as Law Number 13 of 2003 concerning Employment, the Banking Law, Financial Services Authority Regulations (POJK), and Bank Indonesia Regulations (PBI), as well as relevant academic literature. Descriptive-analytical analysis was conducted to evaluate the suitability of regulations with banking operational practices and identify potential synergies between regulations to strengthen the protection of labor rights. The results of the study indicate that there are regulatory gaps that require harmonization to ensure banking compliance in supporting workers' rights, especially related to the management of welfare funds and the fulfillment of labor obligations. This study recommends strengthening coordination between banking and labor regulators to create a more integrated and effective legal framework.]]>
