Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pharmaceutical Journal of Indonesia Jurnal Kajian Ilmiah Kesehatan Dan Teknologi (JKIKT) Hubungan Tingkat Pengetahuan Petugas Pengelola Obat dengan Tingkat Ketersediaan Obat Di Puskesmas Kota Malang Jurnal Lex Suprema
Natasya, Cindy
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENGENAI PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA Limbong, Sampang Julmikael; Purba, Bayu Gemilang; Mahendra, Mohammad Yahya; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara merupakan warna baru bagi negara Indonesia. Menjadi Ibu Kota Negara yang baru merupakan kesempatan yang besar bagi Kalimantan Timur untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas segala bidangnya. Setelah pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di daerah Kalimantan Timur, pemerintah tentunya menyiapkan banyak hal dengan menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara, memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan di Indonesia. Pentingnya ada aturan yang mengatur terkait sebuah perencanaan Ibu Kota Negara untuk bisa mengatur bagaimana kondisi wilayah Kalimantan Timur dalam jangka panjang. Metode penelitian yang yuridis normatif yang mengkaji asas-asas hukum, peraturan perundangan yang terkait dengan pemberlakuan dalam masyarakat sebagai upaya menganalisis terkait urgensi hukum dalam perencanaan rancangan undang-undang ibu kota negara. Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan kota ini, perkembangan kota cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya yang dilakukan pemerintah hingga saat ini adalah Rifqinizamy Karsayuda sebagai Anggota Komis II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong sesegera mungkin membentuk Panitia Khusus Ibu Kota Negara (Pansus IKN).
PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Natasya, Cindy; Aliansa, Muhammad; Syarifuddin, Syarifuddin
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini diajukan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan bagaimanakah penegakkan hukum terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses tender Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif yaitu melalui suatu penelitian hukum dengan menggunakan konsep-konsep penerapan yang bersumber dari serangkaian peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dibandingkan dengan fakta yang terjadi dikehidupan masyarakat khususnya diwilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dinas pekerjaan umum kabupaten penajam paser utara adalah melalui Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi pelaksanaan pengadan barang dan jasa yang tidak melalui prosedur dan hingga sampai saat ini belum diproses secara hukum sehingga menyebabkan kerugian negara Sedangkan penegakan hukum terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan pada dinas pekerjaan umum adalah penanganan yang kurang optimal dalam hal kesulitan yang dialami untuk mencari bukti yang akurat, sulitnya menentukan tersangka pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender, seringkali laporan yang diajukan ditolak atau tidak diteruskan oleh penyidik, belum jelasnya apa yang dikategotikan pelelangan, seleksi atas penunjukan langsung dan tidak langsung sehingga menimbulkan perbedaan diantara kalangan aparat sendiri, agar untuk lebih meningkatkan penyelesaian perkara dan menjamin kepastian hukum, maka kualitas dari aparat penegak hukum dan pejabat pelaksana teknis kegiatan harus ditingkatkan terutama dalam aspek pengawasannya serta diberikan pembinaan, hal ini tidak selaras dengan asas keadilan dan kepastian hukum
The Compounds Activity of Black Potato (Plectranthus rotundifolius) as an Antioxidant Nutraceutical: - Natasya, Cindy; Safrina, Maureta E. R.; Ningrum, Salsabila E. S.; Fitriyani; Zahra, Lisa A.; Ma’arif, Burhan
Pharmaceutical Journal of Indonesia Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.pji.2022.008.01.1

Abstract

Black potato (Plectranthus rotundifolius) is one of the horticultural plants that has potential as nutraceutical food and also contain bioactive compounds such as being rich in flavonoids, especially anthocyanins. The potential benefits of black potatoes are not widely known by public, so it is necessary to cultivate one of them by processing it into food such as instant porridge, which is then labeled as B-PORIS product. The reason for choosing instant porridge was because it is a practical food product. This research aimed to prove that instant porridge from black potato contains bioactive compounds flavonoids, especially anthocyanins. These instant porridges are made with the appropriate ratio in 3 formulations with different parameters of black potato flour concentration, formulation 1 10%, formulation 2 9%, and formulation 3 11%. This research was conducted with organoleptic tests, moisture content tests, flavonoids, anthocyanins, and hedonic tests. The results of the organoleptic test obtained soft texture, characteristic chocolate smell, brown color, and slightly sweet and sweeter taste. The results of moisture content test were qualified with water content of not more than 7%. The results of flavonoid and anthocyanin test obtained positive results in all of formulations. The hedonic test result 80-90% of panelists indicate choose an option like, and really like in questionnaires, results demonstrated that formulation 3 was most likely. So it can be concluded that black potato tubers has the potential to become a nutraceutical product as an instant porridge with antioxidant effect that received and liked by various groups of age.
The Compounds Activity of Black Potato (Plectranthus rotundifolius) as an Antioxidant Nutraceutical: - Natasya, Cindy; Safrina, Maureta E. R.; Ningrum, Salsabila E. S.; Fitriyani; Zahra, Lisa A.; Ma’arif, Burhan
Pharmaceutical Journal of Indonesia Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.pji.2022.008.01.1

Abstract

Black potato (Plectranthus rotundifolius) is one of the horticultural plants that has potential as nutraceutical food and also contain bioactive compounds such as being rich in flavonoids, especially anthocyanins. The potential benefits of black potatoes are not widely known by public, so it is necessary to cultivate one of them by processing it into food such as instant porridge, which is then labeled as B-PORIS product. The reason for choosing instant porridge was because it is a practical food product. This research aimed to prove that instant porridge from black potato contains bioactive compounds flavonoids, especially anthocyanins. These instant porridges are made with the appropriate ratio in 3 formulations with different parameters of black potato flour concentration, formulation 1 10%, formulation 2 9%, and formulation 3 11%. This research was conducted with organoleptic tests, moisture content tests, flavonoids, anthocyanins, and hedonic tests. The results of the organoleptic test obtained soft texture, characteristic chocolate smell, brown color, and slightly sweet and sweeter taste. The results of moisture content test were qualified with water content of not more than 7%. The results of flavonoid and anthocyanin test obtained positive results in all of formulations. The hedonic test result 80-90% of panelists indicate choose an option like, and really like in questionnaires, results demonstrated that formulation 3 was most likely. So it can be concluded that black potato tubers has the potential to become a nutraceutical product as an instant porridge with antioxidant effect that received and liked by various groups of age.
RUSAKNYA EKOSISTEM TERUMBU KARANG AKIBAT PEMANASAN GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT Muzahadah, Fadiya; Shafira, Finka Egha; Faishal, Muhammad; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah yang tidak dapat diselesaikan pada masa ini adalah penipisan ekosistem laut yaitu terumbu karang. Terumbu karang mempunyai banyak kedudukan yang bermakna dalam ekosistem laut. Diperlukan 100 tahun untuk terumbu karang mencapai ketinggian 1 meter. Pemusnahan terumbu karang ini mempunyai dua aspek yaitu alam dan manusia. Aspek alam yang disebabkan oleh manusia adalah pemanasan global. Perilaku manusia seperti inilah yang suka mengembangkan keindahan dasar laut, menjadikannya hampir hilang dan sebagian rusak. Tindakan pemburu itu tidak merasakan akibatnya. Tetapi yang merasakan cucu kita nanti. Ini memang merupakan masalah yang nyata, dan setiap sikap manusia yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu terumbu karang harus diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa di bawah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Mereka dijatuhkan hukuman denda dengan jumlah besar dan penjara untuk jangka panjang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA TERKAIT COVER LAGU YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN TANPA IZIN Soraya, Soraya; Agustin, Noor Isti; Sasmita, Nurul; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hak cipta terkait lagu-lagu yang diaransemen ulang sebagai versi cover merupakan isu yang kompleks dan sangat penting dalam industri musik. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjadi dasar utama yang mengatur hak cipta di industri musik, termasuk hak cipta lagu-lagu yang diaransemen ulang sebagai versi cover. Penegakan hak cipta untuk lagu-lagu cover melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemegang hak cipta, dan pelaku di industri musik. Pendekatan preventif dan remedial penting dalam menjaga keberlanjutan industri musik dan hak cipta di era digital. Penegakan hukum preventif melibatkan pendidikan dan kesadaran publik mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan mendapatkan izin resmi saat menggunakan karya orang lain. Mendidik publik mengenai penggunaan karya orang lain secara etis dan proses mendapatkan izin resmi dapat membantu mengurangi pelanggaran hak cipta. Di sisi lain, penegakan hukum remedial melibatkan tindakan hukum yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta dapat menggunakan langkah-langkah hukum, seperti gugatan atau penyelesaian di luar pengadilan, untuk mempertahankan hak-hak mereka dan mencari kompensasi atas penggunaan karya mereka tanpa izin. Kasus Tri Suaka dan Zidan menggambarkan pentingnya penegakan hak cipta dalam melakukan cover lagu. Jika mereka tidak mendapatkan izin resmi dari pemegang hak cipta lagu-lagu yang mereka cover, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam kasus semacam ini, pemegang hak cipta berhak untuk mengambil tindakan hukum remedial untuk mempertahankan hak-hak mereka dan mencari kompensasi atas penggunaan karya mereka secara tidak sah. Untuk meningkatkan penegakan hak cipta terkait lagu-lagu cover, kerjasama antara pemegang hak cipta, industri musik, dan platform media sosial perlu diperkuat. Implementasi teknologi pengenalan konten dan digital watermarking pada platform media sosial dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran hak cipta secara lebih efektif dan meminimalkan penyebaran konten ilegal. Selain itu, pendidikan dan kesadaran publik mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan penggunaan etis karya orang lain perlu ditingkatkan. Penggunaan karya cipta tanpa izin harus dicegah melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran. Dengan kerjasama aktif dari berbagai pihak terkait, penegakan hak cipta terkait lagu-lagu cover dapat sejalan dengan perkembangan dunia digital dan menciptakan lingkungan industri musik yang adil dan bijaksana bagi semua pihak yang terlibat.Kata Kunci : hak cipta, cover lagu, perlindungan hukum, undang undang hak cipta, pencipta lagu.
ANALISIS PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT MALINDO ANGRO PLANTATIONS DI KABUPATEN PASER DAN KAITANNYA DENGAN LINGKUNGAN HIDUP Pangesti, Lintang; Sari, Hesna Widya Maya; Pranandya, Aliffian Diwang; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis tentang analisis perizinan perkebunan kelapa sawit PT Malindo Agro Plantations di Kabupaten Paser dan kaitannya dengan lingkungan hidup karena Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser merupakan salah satu andalan komunitas yang unggul guna untuk menopang suatu pembangunan perekonomian nasional Indonesia serta secara  khusus provinsi Kalimantan Timur dengan cara membuka lapangan kerja yang terbuka luas. Indonesia memiliki berbagai hasil kekayaan yang dapat melakukan peningkatan bagi kesejateraan rakyat guna meningkatkan penghasilan daerah. Selaras dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa “setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Syarat ijin lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT Malindo Agro Plantations sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlakudan bagaimana akibat hukum terhadap dampak lingkungan di perkebunan kelapa sawit PT. Malindo Agro Plantations. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, yaitu dengan mendeskripsikan tentang perlakuan khusus terhadap Analisis Dampak lingkungan perkebunan kelapa sawit pada PT. Malindo Agro Plantations, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi.Hasil penelitian dan pembahsan ini adalah PT. Malindo Agro Plantations pernah melakukan sosialisasi mengenai AMDAL perusahaan. Dalam hal belum bisa dipastikan apakah PT. Malindo Agro Plantations memiliki atau tidak AMDAL maupun Izin Lingkungan terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan. Dan akibat dari dampak lingkungan yaitu sanksi Pidana dan Perdata.
GAMBARAN PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS VISUM ET REPERTUM DI RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN Anshari, Muhammad Rashif; Natasya, Cindy
Jurnal Kajian Ilmiah Kesehatan dan Teknologi Vol 7 No 1 (2025)
Publisher : Politeknik Unggulan Kalimantan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52674/jkikt.v7i1.223

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelepasan informasi rekam medis Visum et Repertum di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Metode yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi selama magang di Unit KIR Kesehatan pada Januari 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pelepasan dimulai dari penerimaan surat permintaan resmi dari instansi berwenang (kepolisian), pemeriksaan oleh dokter, pengolahan draf oleh petugas rekam medis, verifikasi dan penandatanganan oleh dokter penanggung jawab serta Direktur Rumah Sakit, dan penyerahan akhir hanya kepada pihak yang berwenang. Syarat utama meliputi surat permohonan resmi, identitas pasien, dan dokumen pendukung. Hambatan yang ditemui antara lain tulisan dokter yang sering tidak terbaca, kurangnya ketegasan pengambilan hasil oleh kepolisian, serta keterlambatan penandatanganan saat dokter spesialis tidak hadir. Kesimpulan menunjukkan prosedur telah berjalan sesuai SPO No. 445/010/XII/MRMIK-RSUD/2022, namun perlu perbaikan koordinasi dan SOP yang lebih komprehensif. Rekomendasi meliputi penyempurnaan SOP, peningkatan komunikasi antar pihak, dan pelatihan administrasi agar proses pelepasan informasi lebih efektif dan sesuai regulasi.
GAMBARAN PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS VISUM ET REPERTUM DI RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN Anshari, Muhammad Rashif; Natasya, Cindy
Jurnal Kajian Ilmiah Kesehatan dan Teknologi Vol 7 No 1 (2025)
Publisher : Politeknik Unggulan Kalimantan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52674/jkikt.v7i1.223

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelepasan informasi rekam medis Visum et Repertum di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Metode yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi selama magang di Unit KIR Kesehatan pada Januari 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pelepasan dimulai dari penerimaan surat permintaan resmi dari instansi berwenang (kepolisian), pemeriksaan oleh dokter, pengolahan draf oleh petugas rekam medis, verifikasi dan penandatanganan oleh dokter penanggung jawab serta Direktur Rumah Sakit, dan penyerahan akhir hanya kepada pihak yang berwenang. Syarat utama meliputi surat permohonan resmi, identitas pasien, dan dokumen pendukung. Hambatan yang ditemui antara lain tulisan dokter yang sering tidak terbaca, kurangnya ketegasan pengambilan hasil oleh kepolisian, serta keterlambatan penandatanganan saat dokter spesialis tidak hadir. Kesimpulan menunjukkan prosedur telah berjalan sesuai SPO No. 445/010/XII/MRMIK-RSUD/2022, namun perlu perbaikan koordinasi dan SOP yang lebih komprehensif. Rekomendasi meliputi penyempurnaan SOP, peningkatan komunikasi antar pihak, dan pelatihan administrasi agar proses pelepasan informasi lebih efektif dan sesuai regulasi.
Co-Authors Agustin, Noor Isti Aliansa, Muhammad Fitriyani Limbong, Sampang Julmikael Mahendra, Mohammad Yahya Ma’arif, Burhan Muhammad Faishal Muzahadah, Fadiya Ningrum, Salsabila E. S. Nurul Sasmita, Nurul Pangesti, Lintang Pranandya, Aliffian Diwang Purba, Bayu Gemilang Safrina, Maureta E. R. Sari, Hesna Widya Maya Shafira, Finka Egha Soraya Soraya Syarifuddin Syarifuddin Zahra, Lisa A.