Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Edukasi Gizi Seimbang dan Cara Membaca Label Pangan bagi Masyarakat Di Desa Cibanteng, Kabupaten Bogor Mauludyani, Anna Vipta Resti; Rahmawati, Laeli; Farhan, Muhammad; Napitupulu, Princilya Anggraeni; Azzahra, Devita Fatimah; Anggini, Awanda Wira; Raditya, Vincentius Yolanda Angger; Tobing, Yolanda Dheva Lumban; Anastasya, Setia; Evafroditus, Yuniarta
Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim, Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jpim.5.2.196-201

Abstract

In Indonesia, the number of people suffering from non-communicable diseases is on the rise. The leading cause is unbalanced nutrition. People must be able to choose healthy meals by reading food labels due to the growing quantity of packaged foods on the market. This Serving Lecturer is designed to teach the public about balanced nutrition and how to read nutritional information on food labels to make healthier food choices. On July 31, 2021, the community in Cibanteng Village, Ciampea District, Bogor Regency, received online balanced nutrition and food labelling education. A pre-test and post-test were used to assess public understanding of food labels. As a result, participants gained a better understanding of the principles of a balanced diet, nutritional values, and healthier choices because of this activity. Participants could also choose healthier goods based on the nutritional value information given on the packaging during the practice session. Balanced nutrition and food label education activities can help people eat healthier foods and stay healthy, active, and productive while avoiding disease.
Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Sektor Jasa Keuangan dan Retail Syarifa, Rizka; Rahmawati, Laeli; Andini , Putri Fildzah; Simanjuntak, Megawati
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0401.239-243

Abstract

Penyelundupan klausula eksonerasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya pengaduan konsumen. Klausula eksonerasi merupakan syarat dan ketentuan yang membatasi, atau meniadakan tanggung jawab yang seharusnya dibeba nkan kepada pelaku usaha. Sebagian besar syarat dan ketentuan yang berasal dari 56 dokumen formulir kontrak dan kuitansi pada sektor jasa keuangan dan retail melanggar Pasal 18 UUPK No.8 Tahun 1999 atau mengandung klausula eksonerasi. Di sisi lain, banyak konsumen yang memiliki pengetahuan yang masih sangat kurang terkait klausula eksonerasi, konsumen menerima tanpa mempertanyakan klausula tersebut. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang melakukan pengawasan pencantuman klausula ek sonerasi berdasarkan Undang Undang Perlindungan Kosnumen No. 8 tahun 1999 masih lemah dan pasif karena tidak ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Perlu ada lembaga khusus di tingkat pusat dengan kewenangan untuk melaksanakan pengkajian dan validas i perjanjian baku yang akan diberlakukan oleh pelaku usaha agar comply dengan peraturan perundang undangan dan standar yang ada sebelum digunakan oleh pelaku usaha.