Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Naskah Dinas Elektronik (Nadine) Dalam Proses Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Harahap, Muhith Afif Syam; Sihombing, Tunggul; S. Siahaan, Asima Yanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7656

Abstract

Menanggapi dorongan pemerintah Indonesia untuk transformasi digital dalam administrasi publik, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Electronic Service Script (NADINE) dalam proses penyelesaian keberatan wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen,  studi ini mengadopsi Model Empat Kunci Edwards III — komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi — sebagai lensa analitis. Temuan ini mengungkapkan bahwa NADINE telah meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan kesalahan manusia. Namun, dua langkah kritis—penerbitan surat panggilan (SPUH) dan surat penugasan—masih mengandalkan proses manual karena keterbatasan sistem. Kesiapan sumber daya manusia dan tingkat literasi digital yang bervariasi juga mempengaruhi efektivitas implementasi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi terstruktur, infrastruktur yang memadai, dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan adopsi kebijakan digital. Ini menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan fitur NADINE dan mengintegrasikan semua tahap keberatan ke dalam sistem. Studi ini berkontribusi pada bidang kebijakan publik dengan memberikan pemahaman yang membumi tentang implementasi sistem digital dalam lingkungan pemerintahan yang sangat diatur.
SIBISA-BASED ONLINE COMPLAINT SERVICE FOR ELECTRONIC RESIDENT ID CARD (E-KTP) PROCESSING AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SERVICE OF MEDAN CITY Naibaho, Yulia Christy; Sihombing, Tunggul
Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics Vol. 3 No. 3 (2025): October 2025, Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSSP
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/ijsspp.v3i3.162

Abstract

Many people still believe that the use of SIBISA in population document services is not functioning optimally. The community remains reluctant to use the complaint facility due to limited understanding of technology and the lack of comprehensive socialization. As a result, many citizens are unaware that complaints can be submitted online. In addition, weak supervision of incoming complaints contributes to low public trust in the responsiveness of the system. Some people also hesitate to report service-related issues because they fear potential consequences and assume that complaint resolution will take a long time. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed qualitatively using Papadomichelaki’s (2012) e-GovQual framework, which includes four indicators of electronic government service quality: efficiency, reliability, trust, and citizen support. The findings show that the Online-Based Electronic Identity Card (KTP-E) Complaint Service at the Medan City Population and Civil Registration Office has not been fully realized. Interviews indicate that service employees generally prioritize community needs; however, the high volume of services compared to the available workforce makes consistent prioritization difficult. Moreover, the lack of intensive socialization regarding the online complaint service has caused continuous reliance on manual services. To address this issue, broader outreach through social media, websites, and public announcements at the Medan City Population and Civil Registration Office is needed. Improved socialization will help citizens understand how to use the online complaint system properly and gradually reduce dependence on conventional service methods.
PENGUATAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN INTERVENSI KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN Pardede, Piki Darma Kristian; Lase, Apriliani; Siahaan, Asima Yanti; Sihombing, Tunggul
SEPAKAT Sesi Pengabdian pada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): SEPAKAT DESEMBER 2025
Publisher : INTERNATIONAL PENELITI EKONOMI, SOSIAL, DAN TEKNOLOGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/sepakat.v5i2.575

Abstract

Kota Medan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang rentan mengalami bencana banjir hampir setiap musim penghujan. Upaya penanggulangan bencana selama ini telah dilakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun dari masyarakat Kota Medan itu sendiri, hal ini berimplikasi pada pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di Kota Medan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang dapat menimpa masyarakat di Kota Medan, wilayah yang dikenal rawan banjir. Pentingnya kegiatan ini terletak pada upaya preventif untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengatasi situasi darurat. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis bencana, mengajarkan langkah-langkah mitigasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menyusun rencana tanggap darurat, serta mendorong kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana. Adapun lokasi yang dipilih adalah Kelurahan Aur, Kelurahan Sei Mati, Kelurahan Tanjung Rejo, Kelurahan Bahari dan Kelurahan Belawan II dengan melibatkan 19 orang informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana di Kota Medan selama ini dilakukan oleh tiga aktor yaitu pemerintah daerah, lembaga lokal, serta masyarakat lokal. Pemerintah lokal menyusun regulasi yang menjadi landasan dalam penanggulangan bencana. Lembaga lokal memiliki inisiatif dalam penanggulangan bencana yang terjadi di wilayahnya. Sedangkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Ketiga aktor tersebut saling bekerjasama dalam penanggulangan bencana. Selain itu, dari hasil temuan lapangan juga diketahui pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesiapan dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana diantaranya masyarakat sudah memahami potensi-potensi bencana dan rencana tindakan evakuasi maupun edukasi kepada masyarakat
Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi untuk Mengatasi Kemiskinan pada Komunitas Perempuan Penenun Ulos Binaan Toba Tenun di Samosir Munthe, Hadriana Marhaeni; Manurung, Ria; Sihombing, Tunggul; Siahaan, Asima Yanti Sylvania
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal PkM PATIKALA (On Progress)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Bakat Indonesia/Education and Talent Development Center of Indonesia (ETDC Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51574/patikala.v5i3.4689

Abstract

Women and culture are two social elements that are very close and closely related. The closeness and attachment of women and culture can be seen through social facts that generally exist in the Batak region and specifically in Samosir in weaving ulos The presence of Batak women as preservers of Batak culture through ulos weaving crafts in the Samosir region in reality is not as beautiful as the ulos motifs they weave. Most female ulos weavers, especially those fostered by the Jabu Bonang Foundation, are trapped in the reality of economic poverty which also has a negative impact on their social lives, namely they are vulnerable to domestic violence (KDRT) and double burdens. Domestic violence (KDRT) and double burdens are forms of violence experienced by women in the domestic sphere. This community empowerment was created with the aim of empowering female weavers at the Jabu Bonang Foundation with the weaving skills they have. In addition, empowerment is also expected to strengthen the community and improve the economy of the weaving community groups at the Jabu Bonang Foundation. This empowerment is carried out using the Focus Group Discussion (FDGs) method which then disseminates government policies and regulations to eradicate poverty and provide local community-based domestic violence prevention facilities. The success of the community empowerment carried out can be seen from the emergence of the weavers' courage in revealing the violent practices they experienced. This also fosters knowledge and awareness to prevent the emergence of domestic violence. Not only that, the empowerment carried out also shows the emergence of the willingness of female weavers to commit to building a savings and loan cooperative and creating weaver savings which can later strengthen social solidarity among community-based ulos weavers.
From Policy to Practice: Implementing Corporate Social Responsibility in Environmental Development Programs Situmorang, Puji Erlin; Sihombing, Tunggul
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 4 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i4.8863

Abstract

This study aims to determine and interpret the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Policy of PTPN IV Kebun Pabatu Community Development Program in Kedai Damar Village, Tebing Tinggi District. The research method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and documentation conducted at the Office of PT Nusantara IV Plantation Pabatu and Kedai Damar Village, Tebing Tinggi District. The data obtained were analyzed qualitatively with the approach of policy implementation theory proposed by Edwards III, including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) environmental development program in PTPN IV Kebun Pabatu from the aspect of communication is not good enough marked by consistency in the delivery of information that is only done when there are activities only. The resource aspect is good enough. The aspect of disposition that is not good enough is marked by the weak commitment and responsibility of the company in supervising the implementation of the program that has been carried out so that it has not run optimally. This can be seen from the road that has been repaired through the assistance of the Corporate Social Responsibility (CSR) environmental development program, which has been damaged again in a relatively short period of two years. The bureaucratic structure has been carried out quite well.
Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam Menunjang Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Malinau Zuzana, Fetrya; Sihombing, Tunggul; Wulandari, Florentina Ratih
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (September-Oktober 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v7i1.6322

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menunjang kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian ASN telah menunjukkan kreativitas, inovasi, dan responsivitas dalam pelaksanaan tugas, namun pencapaian tersebut belum merata di seluruh pegawai. Faktor pendukung profesionalisme meliputi komitmen pimpinan, ketersediaan fasilitas, dan visi organisasi yang jelas. Sementara itu, faktor penghambat mencakup perencanaan kerja yang kurang optimal, rendahnya inisiatif pegawai, kesenjangan kompetensi, dan pemanfaatan waktu kerja yang kurang efektif. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan budaya kerja yang proaktif, serta perbaikan sistem manajemen kinerja diperlukan untuk mendorong peningkatan profesionalisme ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau.
Effectiveness of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Increasing Local Revenue through Local Taxes and Levies in Simalungun Regency: English Gabriel Saragih, Tony; Sihombing, Tunggul; Ginting, Simson
Asian Multidisciplinary Research Journal of Economy and Learning Vol. 3 No. 1 (2026): Increasing Local Revenue and Disaster Mitigation
Publisher : CV. ARGA FARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70471/w10q8e77

Abstract

This study aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in increasing Local Revenue (PAD) in Simalungun Regency through the supervision of local taxes and levies. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through interviews with Satpol PP officers, officials from the Regional Finance and Revenue Management Agency (BPKPD), and business actors involved in local taxes and levies. The results show that Satpol PP plays an important role in supervising advertisement taxes, vehicle taxes, and traditional market levies using both preventive and repressive approaches. The preventive approach through socialization succeeded in increasing business actors' awareness, while repressive actions such as enforcement and sanctions were applied to address non-compliance. However, challenges such as limited human resources and resistance from the informal sector to tax obligations remain major issues. This study recommends improving inter-agency coordination, enhancing human resource capacity, and utilizing information technology to strengthen the effectiveness of supervision and increase PAD.