Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sosialisasi Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SD 03 Pondok Labu Jakarta Selatan dalam Mewujudkan Pemantapan Ketahanan dan Tata Kelola Kepemerintahan Indonesia Kaban, Divany Harbina Emzilena; Adam, Chelsea Kairadinda; Lestari, Widya Tri; Pane, Elisabet Nauli; Widjaya, Marcellino Rizky Indra; Aritonang, Christian Daniel; Santika, Syahirah Rafah; Amanda, Nauva; Deswert, Daniel Justin Jeconica; Sukma, Nadira Fariza
Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jtp.v1i2.112

Abstract

Pendidikan anti-korupsi memegang peran penting dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia dengan kualitas dan integritas. Artikel ini membahas pelayanan masyarakat dalam bentuk yang dilaksanakan di SDN 03 Pondok Labu, Jakarta Selatan, dan bertujuan untuk menganalisis hasil sosialisasi penerapan pendidikan anti-korupsi bagi siswa sekolah dasar dalam konteks penguatan ketahanan dan tata kelola di Indonesia. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Hasil penelitian SDN 03 Pondok Labu, Jakarta Selatan, mengadopsi berbagai strategi pendidikan anti-korupsi, termasuk integrasi materi anti-korupsi dalam kurikulum, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan nilai integritas. Hasil pelayanan ini juga menunjukkan bahwa siswa yang ikut program pendidikan anti-korupsi menunjukkan pemahaman yang meningkat tentang pentingnya integritas dalam menjaga tata kelola yang baik. Pelayanan ini memberikan kontribusi penting dalam konteks penguatan ketahanan dan tata kelola Indonesia dengan menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi bagi siswa sekolah dasar dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membentuk generasi yang berkomitmen untuk mencegah korupsi dan mempromosikan tata kelola yang bersih dan transparan. Artikel ini menguraikan temuan tersebut dan implikasinya untuk upaya lebih lanjut dalam memperkuat pendidikan anti-korupsi di tingkat pendidikan dasar.
Kepastian Hukum Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah di Wilayah Kabupaten Badung Provinsi Bali Ahsanicka, Addina Sabyla; Sukma, Nadira Fariza; Mashuri, Nadiyah Farhah; Nainggolan, Ruth Hanna; Zahra, Shafira El; Ramadhani, Dwi Aryanti
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2792

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk dapat memahami dan menganalisis pembuktian terhadap tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat memahami dan menganalisis penyelesaian hukum berdasarkan putusan hakim pada kasus putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis data-data terkait wanprestasi yang terjadi. Hasil dari penelitian ini membuktikan Identifikasi wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah di Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah pelanggaran oleh Tergugat terhadap perjanjian yang dibuat sebelumnya. Tergugat tidak mampu memenuhi perjanjian yang disepakati dengan Penggugat di depan Notaris I Wayan Sugitha dan mengulur waktu untuk membayar Tahap III. Kepastian hukum ditunjukkan dalam putusan hakim yang menolak kasasi Tuan Hendra Pangestu karena Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi Pasal 1 huruf b Akta Notaris Nomor 12. Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 karena kasasinya ditolak dan Tergugat dinyatakan kalah.
Legal Issues in Use of Nik to Purchase Train Tickets in Indonesia Fausta, Andhika; Rafeyfa, Debby Nauli; Sukma, Nadira Fariza; Yayi Tarina, Dwi Desi
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i4.7812

Abstract

The use of a National Identification Number (NIK) to purchase train tickets in Indonesia has become standard in transactions in the land transportation sector.  Although the aim is to strengthen passenger identity verification, its implementation raises various legal issues that need to be studied further. This article aims to analyze legal issues related to the use of NIK in purchasing train tickets, especially related to data privacy, consumer protection, and potential defaults in transportation services.  The use of NIK as passenger identity raises concerns about misuse and leakage of personal data, which could harm consumers. Apart from that, cases of default such as ticket cancellations and refunds also often occur, giving rise to legal disputes between consumers and companies providing transportation services. This analysis uses a juridical-normative approach by referring to applicable regulations, including the Personal Data Protection Law and regulations related to transportation. The results of this research indicate the need for increased regulation and supervision in the implementation of the NIK-based ticket purchasing system in order to protect consumer rights and prevent potential violations of the law.