Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Teknologi Pendidikan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI)
Santika, Syahirah Rafah
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SD 03 Pondok Labu Jakarta Selatan dalam Mewujudkan Pemantapan Ketahanan dan Tata Kelola Kepemerintahan Indonesia Kaban, Divany Harbina Emzilena; Adam, Chelsea Kairadinda; Lestari, Widya Tri; Pane, Elisabet Nauli; Widjaya, Marcellino Rizky Indra; Aritonang, Christian Daniel; Santika, Syahirah Rafah; Amanda, Nauva; Deswert, Daniel Justin Jeconica; Sukma, Nadira Fariza
Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jtp.v1i2.112

Abstract

Pendidikan anti-korupsi memegang peran penting dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia dengan kualitas dan integritas. Artikel ini membahas pelayanan masyarakat dalam bentuk yang dilaksanakan di SDN 03 Pondok Labu, Jakarta Selatan, dan bertujuan untuk menganalisis hasil sosialisasi penerapan pendidikan anti-korupsi bagi siswa sekolah dasar dalam konteks penguatan ketahanan dan tata kelola di Indonesia. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Hasil penelitian SDN 03 Pondok Labu, Jakarta Selatan, mengadopsi berbagai strategi pendidikan anti-korupsi, termasuk integrasi materi anti-korupsi dalam kurikulum, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan nilai integritas. Hasil pelayanan ini juga menunjukkan bahwa siswa yang ikut program pendidikan anti-korupsi menunjukkan pemahaman yang meningkat tentang pentingnya integritas dalam menjaga tata kelola yang baik. Pelayanan ini memberikan kontribusi penting dalam konteks penguatan ketahanan dan tata kelola Indonesia dengan menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi bagi siswa sekolah dasar dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membentuk generasi yang berkomitmen untuk mencegah korupsi dan mempromosikan tata kelola yang bersih dan transparan. Artikel ini menguraikan temuan tersebut dan implikasinya untuk upaya lebih lanjut dalam memperkuat pendidikan anti-korupsi di tingkat pendidikan dasar.
TINJAUAN YURIDIS: PENERAPAN KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM PEMUTUSAN KONTRAK KERJA AKIBAT COVID-19 Silaban, Christian Joseph; Sambarana, Ilyasa Laits; Santika, Syahirah Rafah; Suharno, Rayhan Algiffari; Deswert, Daniel Justin Jeconia; Ardiansyah, Aldizar Fikri; PramestiPramesti, Febrina Dwi; Kadafi, Alifio; Rizkianti, Wardani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i10.7796

Abstract

The COVID-19 pandemic has introduced new challenges in various aspects, including employment relations. One significant issue is the use of force majeure clauses by companies in the termination of employment contracts. This study aims to analyze the legal implications of applying force majeure in employment contract terminations triggered by the COVID-19 pandemic, as well as its impact on workers’ rights. In this context, companies often argue that the pandemic constitutes an uncontrollable event that qualifies as force majeure, thus legitimizing contract terminations. However, the application of force majeure raises legal questions regarding the protection of workers’ rights, including compensation and other benefits. The study finds that the use of force majeure in cases of employment termination due to COVID-19 requires careful legal interpretation, as not all terminations during the pandemic can be classified under force majeure. These findings highlight the importance of clear legal guidelines and balanced protection between corporate interests and workers’ rights in times of crisis. Therefore, the results of this study are expected to contribute to a more comprehensive legal understanding of force majeure in the context of employment contract terminations due to extraordinary circumstances. Pandemi COVID-19 telah memunculkan tantangan baru dalam berbagai aspek, termasuk hubungan kerja. Salah satu isu yang signifikan adalah penggunaan klausul force majeure oleh perusahaan dalam pemutusan kontrak kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis penerapan force majeure dalam pemutusan kontrak kerja yang dipicu oleh pandemi COVID-19, serta dampaknya terhadap hak-hak pekerja. Dalam konteks ini, perusahaan seringkali berargumen bahwa pandemi merupakan peristiwa di luar kendali yang memenuhi syarat force majeure, sehingga pemutusan kontrak kerja dianggap sah. Namun, penerapan force majeure ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak atas kompensasi dan tunjangan lainnya. Studi ini menemukan bahwa penerapan force majeure dalam kasus pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19 memerlukan interpretasi hukum yang hati-hati, karena tidak semua kasus pemutusan kontrak kerja selama pandemi dapat dikategorikan sebagai force majeure. Temuan ini menyoroti pentingnya adanya pedoman hukum yang jelas dan perlindungan yang seimbang antara kepentingan perusahaan dan hak-hak pekerja dalam situasi krisis seperti pandemi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum yang lebih komprehensif mengenai force majeure dalam konteks pemutusan kontrak kerja akibat kondisi luar biasa.
Dinamika Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Minyak Goreng: Studi Kasus Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2022 Rahman, Naila Kamila; Elvira, Olga; Santika, Syahirah Rafah; Tarina, Dwi Desi Yayi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cartel practices are one of the business competition issues that disturb the public and can harm both producers and consumers because these practices fall under trade monopoly or unfair business competition. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) plays a role in enforcing the rules contained in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research is normative in nature, focusing on how regulations and law enforcement address cartel practices in Indonesia through a statutory approach and a case approach.
Co-Authors Adam, Chelsea Kairadinda Amanda, Nauva Ardiansyah, Aldizar Fikri Aritonang, Christian Daniel Deswert, Daniel Justin Jeconia Deswert, Daniel Justin Jeconica Dwi Desi Yayi Tarina Elvira, Olga Kaban, Divany Harbina Emzilena Kadafi, Alifio Lestari, Widya Tri Pane, Elisabet Nauli PramestiPramesti, Febrina Dwi Rahman, Naila Kamila Rizkianti, Wardani Sambarana, Ilyasa Laits Silaban, Christian Joseph Suharno, Rayhan Algiffari Sukma, Nadira Fariza Widjaya, Marcellino Rizky Indra