Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Intelek Insan Cendikia
Olivia Rizka Vinanda
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Positif terhadap Kerusakan dalam Sewa-Menyewa Kost : Studi di Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung Dina Agustin; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Olivia Rizka Vinanda
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 6 No. 2 (2024): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/ai.v6i2.997

Abstract

The practice of mu'amalah activities has renting (ijarah). So in this study about the rent of the Wisma Karnetta Putri boarding house located at Gg. Nuja 1, Way Dadi Village, Sukarame District, Bandar Lampung. The main problem in this study is that there is an agreement that is not in accordance with the agreement at the beginning of the ijarah contract or rent, namely the action of the boarding house owner who coerces The tenant reimburses the damage to the facilities or items of the boarding house even though the damage is not to the tenant's fault. The formulation of the problem in this study is what are the damages incurred by tenants at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung and how is . The purpose of this study is to find out What are the damages incurred by tenants at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung and to find out how the Analysis of Sharia Economic Law and Positive Law on Damage in Renting a Boarding House (Study at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung). The method used by the researcher in the study is a qualitative method that includes which is borne by tenants at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung and to find out how the Analysis of Sharia Economic Law and Positive Law on Damage in Renting a Boarding House (Study at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung). The methods used by the researcher in the research are qualitative methods that are included in field research and data collection techniques through interviews and documentation. The results of the research on the practice of renting a boarding house on the damage to renting a boarding room borne by the tenant at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung are in the form of damage to the well water pump machine, lights that go off caused by lightning, and damaged water faucets, and in the lease contract (ijarah}) there are boarding house rental activities that are detrimental to other parties, namely the tenant, Because the tenant of the boarding house must replace the damage to the boarding facility even if the damage This is not due to the tenant's fault.
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM PERDATA: PERSPEKTIF NON-LIGITASI Olivia Rizka Vinanda; Apriyani Diah Saputri; Nadiya Syakira; Dheya Trysya; Auliak Kusuma Yudi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 10 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem hukum penyelesaian sengketa berfungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang berpedoman pada teknik pengumpulan data. Untuk mempelajari dan menemukan solusi untuk masalah saat ini, ahli diwawancarai secara langsung. Teori-teori yang digunakan termasuk teori efektifitas negara hukum dan teori perdamaian. Sengketa dapat diselesaikan dalam dua cara. Yang pertama adalah litigasi, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan konsiliasi, akan mengikuti hukum prosedur pengadilan. Setiap metode memiliki kelebihan tertentu. Penyelesaian yang dicapai melalui proses pengadilan bersifat final, mengikat, dan memaksa penggugat untuk mengikutinya. Akibatnya, eksekusi disediakan sebagai sarana pemaksaan. Sementara itu, sistem non-litigasi lebih hemat biaya, menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, dan putusannya mungkin berbeda sesuai dengan kesepakatan yang luas.
URGENSI HARMONISASI HUKUM PERDATA NASIONAL DENGAN DINAMIKA HUKUM GLOBAL Olivia Rizka Vinanda; Nabila Septiyani; Dini Aliyah; Miftahul Huda; Saskia Amanda Meta
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 10 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam artikel ini, kami melihat bagaimana hukum perdata berkembang di dunia saat ini. Hukum Perdata Internasional menangani berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan pihak asing di era globalisasi yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, memeriksa literatur, yurisprudensi, dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagai akibat dari globalisasi, hukum nasional tidak dapat bersatu dengan hukum internasional. Indonesia tidak dapat mengabaikan kemajuan global, terutama dalam hal hukum internasional, karena negara itu adalah masyarakat internasional. Oleh karena itu, hukum negara harus disesuaikan dengan perkembangan hukum global. Pendekatan global hukum perdata internasional mempertimbangkan hukum nasional dan prinsip universal seperti kesetaraan dan keadilan. Selain itu, digitalisasi dan perubahan geopolitik, yang berdampak pada hubungan internasional, menimbulkan tantangan baru bagi Hukum Perdata Internasional. Hukum perdata internasional, karena unik dan dapat disesuaikan, terus berkembang untuk menangani masalah-masalah tersebut, menjadikannya alat penting untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan di dunia yang saling berhubungan
DEMOKRATISASI DAN TANTANGAN POLITIK IDENTITAS DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA KONTEMPORER Olivia Rizka Vinanda; Andrie Koza; Dela Aulia Fatikasari; Maulana malik Ibrahim; Sinar Putri; Yulia Shabrina P
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokratisasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi tahun 1998, ditandai dengan pemilihan umum langsung, kebebasan pers, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Namun, proses ini juga membawa tantangan baru yang kompleks, salah satunya adalah menguatnya politik identitas dalam berbagai kontestasi politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Politik identitas merujuk pada praktik memanfaatkan identitas kelompok baik berdasarkan agama, suku, maupun budaya sebagai alat mobilisasi dan strategi elektoral. Fenomena ini sering kali digunakan untuk mendapatkan simpati pemilih dengan pendekatan yang eksklusif, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan polarisasi dan fragmentasi sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik identitas dalam konteks demokratisasi Indonesia kontemporer, dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun demokrasi membuka ruang bagi partisipasi yang lebih luas dan kebebasan berekspresi, ia juga membuka celah bagi praktik-praktik politik yang eksploitatif terhadap identitas sosial. Oleh karena itu, perlu upaya konkret untuk mengelola keberagaman secara inklusif dan membangun sistem politik yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga substansial.
SISTEM POLITIK YANG PERNAH ADA DAN BERLAKU DI INDONESIA Olivia Rizka Vinanda; M. Abdillah; Naufal Hanif Jodian; Rintan Ratna Dila; Tri Agustina
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara yang memiliki latar belakang sejarah panjang telah mengalami berbagai dinamika dalam sistem politiknya. Sejak kemerdekaan tahun 1945, sistem politik Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi struktur kelembagaan, mekanisme kekuasaan, maupun partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang ditandai dengan banyaknya pergantian kabinet dan ketidakstabilan pemerintahan. Kemudian, pada masa Orde Lama, sistem politik berubah menjadi demokrasi terpimpin yang sangat sentralistik di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Setelah itu, masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menerapkan sistem politik yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila, namun dalam praktiknya sangat otoriter dan militeristik. Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam perubahan sistem politik Indonesia menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Setiap periode sistem politik tersebut memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Dalam jurnal ini akan dibahas secara rinci karakteristik dari masing-masing sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia, faktor penyebab perubahannya, serta dampaknya terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman historis dan analitis yang komprehensif mengenai evolusi sistem politik Indonesia agar menjadi pelajaran penting bagi pembangunan demokrasi yang sehat di masa depan.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN PUBLIK Olivia Rizka Vinanda; Selis Setia Asih; Salwa Rizki Kusuma; Bella Shapira Minata; Rozikin Akbar; Irfan Gynansiar
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat sipil terlibat aktif dalam memantau kebijakan publik melalui berbagai mekanisme seperti pemantauan implementasi kebijakan, pelaporan pelanggaran, dialog dengan pemerintah dan advokasi. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan media sosial telah memperluas ruang partisipasi dan mempercepat penyebaran informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Namun efektivitas pengawasan tersebut dipengaruhi oleh tingkat literasi politik masyarakat, kecukupan akses informasi, dan dukungan regulasi pemerintah.
FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM SOSIALISASI POLITIK DI ERA DIGITAL Olivia Rizka Vinanda; Ahmad rido Saputra; Binti ayu istiqomah; Lani Riansyah Ramadhan; Mudrika Asiffa
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya kemunculan media digital dan media sosial, telah merevolusi cara partai politik menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, termasuk fungsi sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses penting dalam sistem demokrasi, di mana individu diperkenalkan dan diinternalisasi dengan nilai, norma, serta pengetahuan politik melalui berbagai agen, salah satunya adalah partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana partai politik di Indonesia menjalankan fungsi sosialisasi politik dalam konteks era digital, dengan fokus pada strategi, media yang digunakan, dan dampaknya terhadap peningkatan literasi serta partisipasi politik masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan studi pustaka dan analisis konten terhadap aktivitas digital beberapa partai besar di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa media digital, seperti media sosial (Instagram, Twitter/X, Facebook, TikTok), website resmi partai, dan platform video seperti YouTube, menjadi sarana utama sosialisasi politik modern. Strategi yang digunakan bervariasi, mulai dari kampanye visual, penyebaran narasi politik, hingga personalisasi tokoh politik. Meskipun media digital memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan interaktif, terdapat tantangan serius seperti penyebaran disinformasi, komunikasi yang bersifat populis, serta keterbatasan literasi digital publik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi komunikasi politik digital, pelatihan digital untuk kader partai, serta kolaborasi dengan institusi pendidikan guna meningkatkan kualitas sosialisasi politik secara daring.
Fungsi Sosialisasi, Rekrutmen, Dan Komunikasi Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Efektif Olivia Rizka Vinanda; Cindy Atari; M. Andri Pratama; Muhammad Bagus Arya; Natasya Diva Azahra; Rizki Apriansyah
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik merupakan indikator penting dalam keberlangsungan demokrasi. Keberhasilan sistem politik sangat ditentukan oleh efektivitas dalam menjalankan fungsi sosialisasi, rekrutmen, dan komunikasi politik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketiga fungsi tersebut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara efektif. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sosialisasi politik membentuk kesadaran politik warga, rekrutmen politik menjamin regenerasi kepemimpinan, dan komunikasi politik menjadi sarana interaksi antara elite dan rakyat. Ketiganya saling berinteraksi dalam menciptakan partisipasi politik yang berkualitas dan berkelanjutan.
Co-Authors Ahmad rido Saputra Andrie Koza Apriyani Diah Saputri Auliak Kusuma Yudi Bella Shapira Minata Binti ayu istiqomah Cindy Atari Dela Aulia Fatikasari Dheya Trysya Dina Agustin Dini Aliyah Irfan Gynansiar Lani Riansyah Ramadhan M. Abdillah M. Andri Pratama Maulana Malik Ibrahim Miftahul Huda Mudrika Asiffa Muhammad Bagus Arya Nabila Septiyani Nadiya Syakira Natasya Diva Azahra Naufal Hanif Jodian Rintan Ratna Dila Rizki Apriansyah Rozikin Akbar Salwa Rizki Kusuma Saskia Amanda Meta Selis Setia Asih Sinar Putri Tri Agustina Yufi Wiyos Rini Masykuroh Yulia Shabrina P