Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.413
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum WAJAH HUKUM Awang Long Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI Eksekusi : Journal Of Law UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Sanjaya, Suyono
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Adanya Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/Pn Mjl) Febrian, M. Ibnu; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5256

Abstract

Permasalahan terkait perpindahan hak atas tanah tanpa kehadiran langsung pemilik sertifikat sering kali menjadi persoalan hukum yang banyak ditemui di masyarakat, terutama dalam transaksi jual beli yang bersifat informal atau yang tidak mengikuti prosedur resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme perpindahan hak atas tanah dalam kondisi di mana pemilik sertifikat tidak dapat hadir secara langsung, serta menganalisis dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam kasus Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjl di Pengadilan Negeri Majalengka. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan gugatan ke pengadilan adalah langkah hukum yang sah untuk memperoleh pengakuan atas perpindahan hak tanah, terutama jika pihak penjual tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat hadir. Dalam putusannya, majelis hakim menilai bahwa transaksi jual beli antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga memerintahkan Kantor ATR/BPN untuk mencatat perubahan nama pemilik sertifikat atas nama penggugat. Keputusan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi pembeli dan didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prosedur hukum yang benar dalam setiap transaksi tanah agar memberikan kepastian hukum serta melindungi hak kepemilikan.
Tinjauan Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Milik yang Terbit di Atas Sertipikat Hak Pakai ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN.PWK Nugroho, Gynastiar; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5750

Abstract

Sistem hukum pertanahan nasional Indonesia menganut asas kepastian hukum atas hak atas tanah, yang diwujudkan melewati penerbitan Sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tetapi dalam praktiknya, sering terjadi persoalan yuridis akibat lemahnya sistem administrasi, salah satunya berupa penerbitan Tanda bukti kepemilikan ganda atas satu bidang tanah. Tujuan dari studi ini agar mencari tahu bagaimana sertipikat hak milik bisa di terbitkan oleh kantor pertanahan yang sebelumnya sudah ada sertipikat hak pakai dan pemikiran Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 5/Pdt.G/2024/PN.PWK. Metode yang dimanfaatkan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisa dokumen hukum dan salinan putusan pengadilan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya sertipikat hak milik terbit karena sertipikat hak pakai belum terpetakan pada sistem di Kantor Pertanahan sehingga terbit sertipikat hak milik tersebut. Pertimbangan Hakim dalam putusan ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, sertipikat hak milik atas nama pemohon cacat hukum dan batal demi hukum. Sehingga memerintahkan Kantor Pertanahan untuk membatalkan sertipikat hak milik tersebut.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang) Zahra Alfianti, Kartika; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2704

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi (di bawah tangan), serta untuk mengevaluasi dampak hukum yang dihadapi oleh pembeli dalam konteks transaksi semacam itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang fokus pada pencarian kebenaran berdasarkan aspek normatif hukum karena adanya kekosongan norma. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi tetap ada, baik dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif diberikan berdasarkan Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara perlindungan hukum secara represif mencakup sanksi seperti denda, ganti rugi, penjara, dan hukuman tambahan lainnya, serta metode penegakan hukum lainnya. Namun, akibat hukum dari transaksi jual beli tanah di bawah tangan adalah pembeli tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau mengajukan proses balik nama sertipikatnya ke Kantor Pertanahan Setempat. Selain itu, pembeli juga tidak memiliki alat pembuktian yang kuat jika muncul sengketa atau masalah hukum terkait tanah yang dibeli. Pembeli juga terbatas dalam melakukan jaminan sertipikat untuk mendapatkan kredit, karena harus melibatkan penjual tanah yang bersangkutan.  
Legalitas Kontrak Perjanjian Kredit Motor Tanpa Akta Otentik Notaris oleh Kreditur Di Indonesia Sudjadi, Agung; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5819

Abstract

The purpose of this study is to establish legal certainty regarding the validity of contracts and the legitimacy of execution by creditors in motor vehicle financing agreements that are not formalized through notarial deeds and court rulings, as well as to assess their impact on legal certainty and debtor protection. This research employs a normative legal method by collecting data through a literature review of legislation, court decisions, legal literature, and relevant motor vehicle financing contracts. The study finds that motor vehicle financing contracts without notarial deeds have weaknesses in evidentiary strength, creating opportunities for creditors in Indonesia to execute collateral without court authorization. However, the legality of such execution must be based on Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021, which states that execution may proceed without a court ruling if there is voluntary surrender and a clear basis for execution. Thus, this research provides an original contribution by thoroughly examining the legal aspects of fiduciary guarantee execution in the context of motor vehicle financing contracts, a topic that has received little attention in non-bank financing practices in Indonesia
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Praktik Overclaim Iklan Produk Skincare di E-Commerce Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Andriani, Nina; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1876

Abstract

Overclaim occurs when business actors convey excessive or factual information in product promotions, thus misleading consumers and violating the principles of transparency and honesty in trade. In the skincare industry on e-commerce platforms, this practice is increasingly widespread along with high market competition. Consumers are often disadvantaged because they do not have adequate ability to verify the truth of product claims. This study aims to examine the form of legal protection provided to consumers, as well as to examine the responsibilities of business actors based on the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used is qualitative with a normative legal approach, which focuses on literature studies and analysis of relevant laws and regulations. The findings in this study indicate the need to strengthen the legal protection system, both preventively through advertising monitoring mechanisms, and repressively through the application of strict legal sanctions. The active involvement of e-commerce platforms is also key to creating effective consumer protection in the digital space.
LEGAL EFFECTS ON CONTROL OF RIGHTS TO LAND OF THE FORMER EIGENDOM VERPONDING STATE IN DISPUTES BETWEEN HEIRS THE MULLER FAMILY WITH CITIZENS OF DAGO ELOS BANDUNG Asnanda, Anggraeni; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i2.1191

Abstract

Indonesia's Basic Agrarian Law (UUPA) sets out the requirements for the conversion of verponding eigendom land, regulating the rights of Westerners to be included in the applicable land law system. Based on the UUPA, land rights must be converted until September 24 1980. However, there are still frequent claims of land ownership resulting from eigendom disputes that have not been legally resolved, which causes land disputes. Case of verponding eigendom land dispute between the heirs of the Muller Family, PT. Dago Inti Graha versus Dago Elos residents is a clear example of the complexity that can occur in land ownership issues. Since it started in 2016, this dispute has been decided four times, one of which was at the PK level with Case Register Number 109 PK/Pdt/2022. Normative juridical and analytical descriptive approaches, in legal studies and relevant legal cases are analyzed. Result: According to the provisions of UUPA and its implementing regulations, as well as Government Regulation no. 24 of 1997, if there is no land eigendom verponding convention, the land then becomes state property. Through the trial, the Panel of Judges considered that the heirs of the Muller Family had succeeded in proving that they were the legal holders of land rights, compared to the claims of Dago Elos Residents who did not have proof of ownership and that the Muller Family heirs had more complete and valid supporting documents than the Residents. Dago Elos. Based on these considerations, the judge decided that the heirs of the Muller family had stronger and more legal rights to the disputed land than the Dago Elos residents. Therefore, the legal consequences for control of disputed land are that the heirs of the Muller family have the right to register the land and obtain legal recognition of ownership of the disputed land.
LEGAL REVIEW OF VILLAGE CASH LAND RENTAL AGREEMENTS Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1469

Abstract

The implementation of leasing village treasury land is a common practice in Indonesia. However, in practice there are legal problems that often arise related to the protection of the rights of the parties involved in it. The implementation of this lease activity is related to the construction of the Subang Smartpolitan Industrial Estate by a private company that has obtained an Industrial Estate Business License (IUKI) in Subang Regency. One of the villages affected by the development of industrial estates has assets in the form of village treasury land that will be changed in function through the ruilslag or exchange process. To regulate the use of land during the ruilslag administrative process, it is considered necessary to first carry out a lease agreement. This legal event highlights the importance of regulating land use changes in a transparent manner and in accordance with applicable regulations. This research uses the Normative Juridical approach method, which is a form of scientific activity, which is based on certain methods, systematics, and thoughts, aiming to study one or several specific legal phenomena. The implementation of the lease agreement for village treasury land is linked to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 3 of 2024 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management. Several legal aspects that need to be considered in a lease agreement such as Legal Basis, Village Authority, Lease Agreement, Transparency and Openness, Coordination, Protection of Village Rights, Alignment with Development, Supervision and Accountability, Legal Education, Public Supervision. Legal consequences for the parties involved, namely Binding Agreement, Rights and Obligations of the Parties, Duration of Rent, Rent Payment, Land Use, Maintenance and Repair, Transfer of Lease Rights, Sanctions and Fines, Dispute Resolution and Restoration of Village Rights.
Co-Authors Abas, Muhamad Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Andriani, Nina Asnanda, Anggraeni Dewi, Yogita Erathon , Pascal Azka Erathon Febrian, M. Ibnu Mardias, Deni Maryam, Zulfa Nurul Muhamad Abas Nugroho, Gynastiar Priyatna, Harariawan Rahmatiar , Yuniar Rahmatiar, Yuniar Sudjadi, Agung Syarif, Soultan Ubaidillah, Nauval Yudda Ramadhan, Khelvin Zahra Alfianti, Kartika