Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Walisongo Law Review (Walrev) Masyarakat: Jurnal Pengabdian
Maryamul Chumairo' Al Ma'shumiyyah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Criminal Policy for Users Ofservices Prostitution to Achieve Substantial Justice Chumairo, Maryamul; Masyithoh, Novita Dewi; Adila, Arina Hukmu
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2021.3.1.9074

Abstract

Prostitution is a form of sexual deviation and disease of society and also against Indonesian morality. Therefore, its existence is a problem for the Indonesian nation. One of the causes is that criminal formulation policies are set within KUHP specifically article 296 jo. article 506 only discussing about criminal responsibility for a pimp. The other parties involved in such prostitution as prostitutes (sex workers) and client of prostitutes are not convicted unless one or both are committed in marriage, so it can be convicted under article 284 which qualifies for a felony in adultery. Based on these issues, this research aims to learn and analyze criminal policy for client of prostitutes in positive laws in Indonesia and criminal policy for client of prostitutes to realize substantial justice. The results of this research show that criminal policy for client of prostitutes in positive laws is not optimal. The arrangement of prostitution in particular article 296 jo. 506 KUHP only disscuss about criminal resonsibility for a pimp, so there is a legal vacuum in Indonesia's penal formulation policy that regulates prostitution. The government's policy to close brothels in Indonesia still raises problems as it is not followed by reformulation of criminal laws that regulate prostitution crimes. Thus, it has been necessary for criminal policy either by penal or non-penal efforts to realize the laws expected by society and to attain substantial justice (the perfect justice). The author's recommendation would be to include new legal norms governing prostitution crimes and encourage governments to legitimize RUU KUHP and RUU PKS.[]Praktik prostitusi ini menjadi problematika tersendiri bagi bangsa Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah rumusan pemidanaan yang diatur dalam KUHP khususnya Pasal 296 jo. Pasal 506 hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana muncikari. Pihak lain seperti pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi tidak dimintai pertangungjawaban, kecuali bila salah satu terikat hubungan perkawinan (Pasal 284 KUHP). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan kriminal bagi pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif di Indonesia dan kebijakan kriminal bagi pengguna jasa prostitusi yang berkeadilan substansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa criminal bagi pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif Indonesia belum optimal. Pengaturan mengenai prostitusi khususnya dalam Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi muncikari (hal ini didasarkan karena KUHP/WvS masih dipengaruhi budaya hukum Belanda dan Prancis), sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum dalam kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia yang mengatur terkait praktik prostitusi. Upaya non penal melalui penutupan lokalisasi juga masih menyisakan permasalahan karena tidak diikuti dengan reformulasi hukum pidana yang mengatur terkait kejahatan prostitusi. Oleh karenanya, dibutuhkan kebijakan kriminal baik melalui pendekatan penal maupun non penal yang berkeadilan substansial untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan masyarakat. Adapun rekomendasi penulis adalah dengan memasukkan norma hukum baru yang mengatur mengenai kejahatan prostitusi dan mendorong pengesahan RUU KUHP dan RUU PKS. 
Criminal Policy for Users Ofservices Prostitution to Achieve Substantial Justice Maryamul Chumairo; Novita Dewi Masyithoh; Arina Hukmu Adila
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2021.3.1.9074

Abstract

Prostitution is a form of sexual deviation and disease of society and also against Indonesian morality. Therefore, its existence is a problem for the Indonesian nation. One of the causes is that criminal formulation policies are set within KUHP specifically article 296 jo. article 506 only discussing about criminal responsibility for a pimp. The other parties involved in such prostitution as prostitutes (sex workers) and client of prostitutes are not convicted unless one or both are committed in marriage, so it can be convicted under article 284 which qualifies for a felony in adultery. Based on these issues, this research aims to learn and analyze criminal policy for client of prostitutes in positive laws in Indonesia and criminal policy for client of prostitutes to realize substantial justice. The results of this research show that criminal policy for client of prostitutes in positive laws is not optimal. The arrangement of prostitution in particular article 296 jo. 506 KUHP only disscuss about criminal resonsibility for a pimp, so there is a legal vacuum in Indonesia's penal formulation policy that regulates prostitution. The government's policy to close brothels in Indonesia still raises problems as it is not followed by reformulation of criminal laws that regulate prostitution crimes. Thus, it has been necessary for criminal policy either by penal or non-penal efforts to realize the laws expected by society and to attain substantial justice (the perfect justice). The author's recommendation would be to include new legal norms governing prostitution crimes and encourage governments to legitimize RUU KUHP and RUU PKS.[]Praktik prostitusi ini menjadi problematika tersendiri bagi bangsa Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah rumusan pemidanaan yang diatur dalam KUHP khususnya Pasal 296 jo. Pasal 506 hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana muncikari. Pihak lain seperti pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi tidak dimintai pertangungjawaban, kecuali bila salah satu terikat hubungan perkawinan (Pasal 284 KUHP). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan kriminal bagi pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif di Indonesia dan kebijakan kriminal bagi pengguna jasa prostitusi yang berkeadilan substansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa criminal bagi pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif Indonesia belum optimal. Pengaturan mengenai prostitusi khususnya dalam Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi muncikari (hal ini didasarkan karena KUHP/WvS masih dipengaruhi budaya hukum Belanda dan Prancis), sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum dalam kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia yang mengatur terkait praktik prostitusi. Upaya non penal melalui penutupan lokalisasi juga masih menyisakan permasalahan karena tidak diikuti dengan reformulasi hukum pidana yang mengatur terkait kejahatan prostitusi. Oleh karenanya, dibutuhkan kebijakan kriminal baik melalui pendekatan penal maupun non penal yang berkeadilan substansial untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan masyarakat. Adapun rekomendasi penulis adalah dengan memasukkan norma hukum baru yang mengatur mengenai kejahatan prostitusi dan mendorong pengesahan RUU KUHP dan RUU PKS. 
Unveiling the Issues: Feminist Legal Theory's Critique on Rape Formulation in Indonesia Al Ma'shumiyyah, Maryamul Chumairo'
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.2.13555

Abstract

The crime of rape remains a crucial issue in Indonesia. The formulation of the rape offence regulated in Article 285 of the Criminal Code has several weaknesses. It is considered no longer in line with current legal developments, leading to suboptimal handling of rape cases. This research further analyzes the problematic formulation of the crime of rape in various laws and regulations, especially in the Criminal Code, and the reformulation and redefinition of rape in the new Criminal Code using the Feminist Legal Theory approach. This is a doctrinal study utilizing a literature review. The results indicate that the formulation in Article 285 of the Criminal Code has weaknesses, including issues related to the scope of rape, the conventional interpretation of intercourse, and limitation to a specific gender. Rape is closely linked to gender relations' inequality, placing female rape victims at risk of victimization from various parties. Therefore, it is essential to shape laws with a gender perspective.Tindak pidana perkosaan masih menjadi permasalahan krusial di Indonesia. Formulasi delik perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP memiliki sejumlah kelemahan dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga penanganan kasus perkosaan tidak optimal. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai problematika formulasi tindak pidana perkosaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam KUHP, serta reformulasi dan redefinisi perkosaan dalam pembahasan KUHP baru dengan menggunakan pendekatan Feminist Legal Theory. Penelitian ini bersifat doktrinal dan menggunakan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa formulasi dalam Pasal 285 KUHP memiliki kelemahan, seperti ruang lingkup perkosaan, pemaknaan konvensional tentang persetubuhan, dan keterbatasan pada satu gender tertentu. Perkosaan terkait erat dengan ketidaksetaraan dalam relasi gender, yang membuat perempuan korban perkosaan rentan terhadap viktimisasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk membentuk hukum yang berperspektif gender.
Criminological Review of the Mob Beating Incident in Sukolilo, Indonesia Maryamul Chumairo' Al Ma'shumiyyah; Fajar Syafrudin Syah
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.1.26046

Abstract

This article aims to examine the factors that influenced the community of Sukolilo, Indonesia to engage in acts of vigilantism and the legal consequences of such actions from the perspective of criminal law. The research adopts a normative-empirical approach by collecting data through documentation and interviews. The findings indicate that the phenomenon of vigilantism, particularly in the mob beating case in Sukolilo, Indonesia, is driven by various factors, including the emotional state of the perpetrators, peer influence, public unrest over theft-related crimes, lack of legal awareness, a desire to deter offenders, and declining public trust in law enforcement authorities. Although vigilantism is not explicitly regulated under the Indonesian Penal Code, individuals who commit such acts may still be held criminally liable. Relevant provisions that may be applied include Article 170 concerning acts of violence committed publicly by a group, Article 351 on assault, and/or Article 406 regarding the destruction or damage of another person's property.          Artikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Sukolilo, Indonesia melakukan tindakan main hakim sendiri dan akibat hukum atas tindakan tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengumpulkan data melalui metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tindakan main hakim sendiri khususnya dalam kasus pengeroyokan di Sukolilo, Pati rupanya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya kondisi emosional pelaku, terpengaruh oleh orang lain, keresahan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keinginan untuk membuat pelaku jera serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum. Meskipun aturan terkait tindakan main hakim sendiri tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHP, tetapi masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri tetap dapat dikenai pidana sebagai akibat hukum atas perbuatannya. Adapun pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku adalah Pasal 170 tentang kekerasan apabila tindakan tersebut dilakukan di muka umum dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 351 tentang penganiayaan dan/atau Pasal 406 KUHP tentang perusakan atau penghancuran barang milik orang lain. keywords: vigilantism; criminology; mob beating.
Unveiling the Issues: Feminist Legal Theory's Critique on Rape Formulation in Indonesia Al Ma'shumiyyah, Maryamul Chumairo'
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.2.13555

Abstract

The crime of rape remains a crucial issue in Indonesia. The formulation of the rape offence regulated in Article 285 of the Criminal Code has several weaknesses. It is considered no longer in line with current legal developments, leading to suboptimal handling of rape cases. This research further analyzes the problematic formulation of the crime of rape in various laws and regulations, especially in the Criminal Code, and the reformulation and redefinition of rape in the new Criminal Code using the Feminist Legal Theory approach. This is a doctrinal study utilizing a literature review. The results indicate that the formulation in Article 285 of the Criminal Code has weaknesses, including issues related to the scope of rape, the conventional interpretation of intercourse, and limitation to a specific gender. Rape is closely linked to gender relations' inequality, placing female rape victims at risk of victimization from various parties. Therefore, it is essential to shape laws with a gender perspective.Tindak pidana perkosaan masih menjadi permasalahan krusial di Indonesia. Formulasi delik perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP memiliki sejumlah kelemahan dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga penanganan kasus perkosaan tidak optimal. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai problematika formulasi tindak pidana perkosaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam KUHP, serta reformulasi dan redefinisi perkosaan dalam pembahasan KUHP baru dengan menggunakan pendekatan Feminist Legal Theory. Penelitian ini bersifat doktrinal dan menggunakan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa formulasi dalam Pasal 285 KUHP memiliki kelemahan, seperti ruang lingkup perkosaan, pemaknaan konvensional tentang persetubuhan, dan keterbatasan pada satu gender tertentu. Perkosaan terkait erat dengan ketidaksetaraan dalam relasi gender, yang membuat perempuan korban perkosaan rentan terhadap viktimisasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk membentuk hukum yang berperspektif gender.
PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAGI PERANGKAT DESA KALURAHAN GUWOSARI Febiantoni, Fungki; Kusdarini, Eny; Fathurrahman, Ali Masykur; Priyanto, Anang; Al Mashumiyyah, Maryamul Chumairo
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 2 No. 4 (2026)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/m-jp.v2i4.630

Abstract

Perkembangan zaman menuntut peningkatan kualitas aparatur desa agar mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Salah satu upaya strategis untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pelatihan penyusunan peraturan desa yang efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan perangkat desa dalam menyusun peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis penyusunan rancangan peraturan desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu, perangkat desa mampu menghasilkan rancangan peraturan desa yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Pelatihan ini juga berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat serta kesadaran akan pentingnya peraturan desa sebagai instrumen pembangunan. Luaran kegiatan berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal PKM terakreditasi dan poster edukatif mengenai tata cara penyusunan peraturan desa yang dapat dijadikan referensi bagi desa lain di Indonesia.
Co-Authors Adila, Arina Hukmu Ali Masykur Fathurrahman Anang Priyanto Arina Hukmu Adila Eny Kusdarini Fajar Syafrudin Syah Fungki Febiantoni Novita Dewi Masyithoh Novita Dewi Masyithoh, Novita Dewi