Articles
<![CDATA[THE IMPLEMENTATION OF PANCASILA EDUCATION THROUGH FIELD WORK LEARNING MODEL ]]>
<![CDATA[Kusdarini, Eny]]>;
<![CDATA[Sunarso, Sunarso]]>;
<![CDATA[Arpannudin, Iqbal]]>
<![CDATA[ Jurnal Cakrawala Pendidikan Vol 39, No 2 (2020): CAKRAWALA PENDIDIKAN, VOL. 39, NO. 2, JUNE 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (435.838 KB)
|
DOI: 10.21831/cp.v39i2.31412
<![CDATA[Pancasila education has been a part of general education which plays an important role in transferring and nurturing values that are in line with the nation's personality. This study aims to describe the implementation of Pancasila Education through field work learning model by looking at the practice of Pancasila values in the real community life in Pancasila Village, Bantul Regency. This research is a descriptive qualitative study through a case study in Pancasila Village. The subjects of the study were the first semester students of Communication Science department at one of the state universities in Yogyakarta who are taking the Pancasila Education course. Purposive sampling technique was used in this study. The data in this study were collected through interview, observation, and documentation, while the data analysis was done through qualitative descriptive techniques. The findings showed that the students gained a great deal of meaningful experiences from the field work learning model through direct observation of the Pancasila values implementation in the community. Another important finding is that the students can identify the implementation of the values of the Pancasila, either the first, second, third, fourth, or fifth precepts in Pancasila Village.]]>
<![CDATA[KAJIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA PERAJIN BATIK STUDI KASUS DI DESA WUKIRSARI IMOGIRI BANTUL ]]>
<![CDATA[Setiati Widihastuti]]>;
<![CDATA[Eny Kusdarini]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Humaniora Vol 18, No 2: Oktober 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.762 KB)
|
DOI: 10.21831/hum.v18i2.3171
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk mengetahui hak kekayaan intelektual yang dapat diberikan pada karya perajin batik Imogiri, kendala- kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual pada karya perajin batik Imogiri, serta usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Sebagai suatu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, wawancara, osbervasi, dan dokumentasi dipilih sebagai teknik pengumpulan data. Subjek penelitian berjumlah tujuh orang yang ditentukan dengan teknik snow ball. Analisis datanya berupa analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tema. Simpulan kajian ini adalah bahwa hak atas kekayaan intelektual (HKI) yang dapat dipergunakan untuk melindungi karya perajin batik Imogiri adalah: 1) hak cipta; 2) hak paten sederhana; 3) hak merek; dan 4) hak indikasi geografis. Adapun kendala dalam pemberian perlindungan HKI atas karya perajin batik Imogiri adalah: 1) terbatasnya pengetahuan dan pemahaman para perajin batik Imogiri tentang HKI; 2) kentalnya budaya kebersamaan membuat para perajin sangat sulit menerima konsep-konsep HKI yang menonjolkan hak-hak pribadi; 3) ketentuan-ketentuan dalam HKI yang bersifat komersial dan berorientasi pada keuntungan ekonomis tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki para perajin; dan 4) mahalnya biaya dan sulitnya prosedur pengurusan HKI.]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN LSM TERHADAP PERMASALAHAN ANAK DAN PEREMPUAN PASCA GEMPA DI DIY ]]>
<![CDATA[Eny Kusdarini]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Humaniora Vol 14, No 2: Oktober 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (42.251 KB)
|
DOI: 10.21831/hum.v14i2.5027
<![CDATA[After the occurrence of the earthquake in DIY there are problems of the child and the woman who needed assistance in his solution. Among the NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS that carried out counselling in the territory of earthquake casualties was the Samin Foundation and Rifka Annisa with the counselling territory of the Bantul Regency that experienced most serious damage when the earthquake happened. Results of the study showed that there are various problems of the child resulting directly from the earthquake, in example the child sadness, dejected, emotional, Frightened, felt guilty and weak, insomnia, having bad dreams. It also found the problem as indirectly results of the earthquake such the problem of the violence against the child, the health of the child who was ignored by his parents, the children stop schooling and was told to help their parents to get money for the family's economics. The problem of the woman post the earthquake that was found, among them is the violence in the household, many women who were discriminated in the public forums, injustice in gender equality, many groups of the woman who did not yet understand about the gender equality. Assistance methods that were applied adapted from the condition for the local community both the form of assistance and assistance material.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Eny Kusdarini]]>
<![CDATA[ Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume III, Februari 2003 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (12879.57 KB)
|
DOI: 10.21831/efisiensi.v3i1.3793
<![CDATA[Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disingkat dengan Peratun sebagai bagian dari peradilan administrasi sangat dibutuhkan di suatu negera hukum, karena adanya peradilan administrasi negara merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang bertipe Welfare State sudah selayaknya mempunyai Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun peradilan tersebut secara efektif baru berjalan sejah tahun 1991. Peradilan Tata Usaha Negara ini diadakan dalam rangka menberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan termasuk pegawai negara yang merasa dirugikan haknya akibat dari dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh alat administrasi negara, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pimpinan suatu instansi pemerintah. Kehadiran Peratun memberikan harapan pada warna masyarakat yang merasa dirugikan haknya oleh badan atau pejabat-pejabat negara maupun pimpinan suatu instansi selaku wakil dari negara. Oleh karena itu dapat kita fahami bahwa di dalam penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara ini pihak penggugat adalah warga masyarakat sedangkan pihak tergugat adalah pejabat pemerintah atau pimpinan instansi pemerintah selaku alat negara. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan salah satu jenis dari pertanggungjawaban seorang pimpinan di dalam melaksanakan tugasnya, yang dirasa merugikan warga masyarakat.]]>
<![CDATA[ASPEK-ASPEK YANG TERKAIT DALAM PENEGAKAN HUKUM L1NGKUNGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Eny Kusdarini]]>
<![CDATA[ Jurnal Cakrawala Pendidikan CAKRAWALA PENDIDIKAN, EDISI 2,1993,TH.XIII ]]>
Publisher : <![CDATA[LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.924 KB)
|
DOI: 10.21831/cp.v2i2.8934
<![CDATA[Penegakan hukum lingkungan di Indonesia, menyangkutbeberapa aspek. Di antara aspek-aspek t~rsebut aclalah tersedianya'materi peraturan perundang-undangan di bidanglingkungan, kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhiperaturan perundang-undangan di .bidang lingkungan, perananpemerintah selaku alat administrasi negara dalam menanganimasalah-masalah lingkungan, serta· peranan penegak hukumOembaga peradilan umum)·apabila ada sengketa-sengketa dibidang: lingkungan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintab.Peranan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang(badan eksekutif) amat menentukan dalam menegakkan hukumlingkungan. Pemerintah diwajibkan untuk mend~rong sertamengembangkan kesdaran masyarakat dalam upaya pelestariankemampuan lingkungan. Di samping itu, karena hukumlingkungan merupakan hukum administrasi negara, makapemerintah ditugasi pula untuk merl}!'elesaikan sengk~ta-sengketadi bidang lingkungan tnelalui prosedur administratif.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI LOCAL WISDOM KERATON YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Eny Kusdarini]]>;
<![CDATA[- Sunarso]]>;
<![CDATA[Setiati Widihastuti]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Humaniora Vol 21, No 1: APRIL 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (494.652 KB)
|
DOI: 10.21831/hum.v21i1.13105
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) Keraton Yogyakarta yang merupakan ajaran-ajaran karakter yang baik bagi seorang pemimpin untuk melindungi masyarakat yang dipimpinnya. Nilai-nilai kearifan lokal ini bisa dipakai untuk mengembangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama pada pemerintahan daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridi s dan budaya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap reduksi data, unitisasi/kategorisasi data dan penafsiran data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa banyak nilai kearifan lokal Keraton Yogyakarta dan nilai-nilai lokal masyarakat Jawa yang merupakan nilai-nilai etik yang bisa dipakai untuk mengembangkan asas-asas pemerintahan yang baik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di antara nilai kearifan lokal tersebut adalah nilai Hamemayu Hayuning Bawana, Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, dan Golong-gilig serta nilai-nilai kearifan lokal lainnya. Di samping itu juga ada nilai-nilai etik yang berasal dari ajaran Ki Hajar Dewantoro tentang kepemimpinan yang baik, yakni ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani]]>
<![CDATA[Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Eny Kusdarini]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art8
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara eksplisit maupun implisitrumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada produk hukum kebijakan layanan perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, dan pendekatan komparatif. Objek penelitian adalah peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, dan surat keputusan bupati. Rumusan masalah yang diteliti yaknibagaimana rumusan dan implementasi AAUPB pada produk hukum Pemerintah Daerah di DIY? Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum daerah Kabupaten Sleman belum banyak yang mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit dan belum merumuskan secara rinci asas-asas tersebut dalam ketentuan pasal-pasalnya. Produk hukum Kota Yogyakarta terutama yang berbentuk peraturan daerah sudah mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit maupun implisit dan rinci ke dalam pasal-pasalnya. Sedangkan produk hukum Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak yang merumuskan dan mengiplementasikan AAUPB serta menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasalnya, namun jumlah produk hukum belum sebanyak Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.]]>
<![CDATA[Moral Development on Inmates as the Efforts to Prevent Recidivists ]]>
<![CDATA[Nurhayati Juddin]]>;
<![CDATA[Eny Kusdarini]]>;
<![CDATA[Usman Hamimu]]>
<![CDATA[ Humaniora Vol. 12 No. 3 (2021): Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Bina Nusantara University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21512/humaniora.v12i3.7006
<![CDATA[The research aimed to comprehend the guidance given to inmates to build their mental, good morals, and to be able to absorb positive values of life demands based on the values, norms, and morals implemented in society to prevent recidivists. The problem formulation was how the forms of development of inmates in the Kendari Class IIA Prison of Correctional Institution prevent recidivists. The research was conducted at Kendari Class IIA Prison of Correctional Institution. Descriptive research and a qualitative approach were implement. There were three informants and respondents: the Head of the Kendari Class IIA Prison, the Head of Class IIA Kendari Prison Development, and the Head of Community Guidance and Care of Class IIA Prisons in Kendari, and 30 inmates as respondents and recidivists. The data were collected by conducting library research and field research that consisted of observations, interviews, questionnaires, and documentation. The results reveal that the forms of guidance for inmates in Kendari Class IIA of correctional officers to prevent recidivists are religious awareness building, intellectual capacity building, legal awareness building, and integration with the community (social). Applying a guidance pattern for the inmates is expected to be a part of the tools for correctional officers, especially for those who work in correctional institutions.]]>
<![CDATA[Moral values and methods of moral education at Samin community ]]>
<![CDATA[Rinenggo, Alil]]>;
<![CDATA[Kusdarini, Eny]]>
<![CDATA[ Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 18, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21831/jc.v18i1.34580
<![CDATA[The research aims to describe the Samin community's moral values, the moral education methods applied by elder Samin, and the obstacles to moral education. The study uses a qualitative approach to ethnographic research. Data collection techniques are through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. Data validated by source triangulation and technique triangulation. The research subjects were determined purposively, including Samin elders, the Samin community, and Klopoduwur Village Officials. The results showed that the Samin community had moral values of ancestral heritage categorized into three types: Panca Sesanti, Panca Wewaler, and Panca Peniten. The method applied is through oral traditions, wise words, habituation, role models, question and answer. Obstacles in moral education are negative stigma from other communities]]>
<![CDATA[Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural Dalam Penguatan Sikap Toleransi Siswa SMA ]]>
<![CDATA[Kamlasi, Anjulin Yonathan]]>;
<![CDATA[Kusdarini, Eny]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to describe the urgency and implementation of multicultural-based citizenship education in strengthening the tolerance attitude of students. This study uses a qualitative method with a case study type of research. The determination of the subject was carried out using a purposive sampling technique, namely students from SMA Negeri 2 Kupang. Data collection was carried out through interviews, observation, and documentation techniques. Data were analyzed using an interactive model from Miles and Huberman including data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show that the urgency of multicultural-based Citizenship Education can provide students with an understanding of diversity so as to strengthen their tolerance towards others. Multicultural-based Citizenship Education in strengthening the tolerance attitude of Kupang 2 Public High School students is carried out through two forms of activities, namely learning in the classroom by providing material by teachers that is integrated with the values of diversity and learning outside the classroom through religious activities, cultural competition, extracurriculars, and other activities.]]>
