Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Muhamad Fadly Darmawan
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional: Analisis Mendalam Tentang Pada Pemberlakuan Penyelesaian Sengketa Internasional Rizky Satria Dimlana; Laila Yuniar Irsan; Muhamad Fadly Darmawan; M. Naufal Raihan Sukmana; Mustika Mega Wijaya
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1652

Abstract

International Civil Agreements are legal relationships designed to facilitate support, business, or trade among the involved parties. These agreements entail elements of foreign involvement. The World Trade Organization (WTO) plays a pivotal role in expanding international trade and safeguarding the interests of its member countries, particularly developing nations. The WTO holds significant responsibility in overseeing and facilitating international trade to promote economic development and poverty reduction. Principles in resolving international trade disputes include: Principle of agreement among parties, freedom to choose dispute resolution methods, choice of law, good faith, and the principle of exhaustion of local remedies. The identified problem formulation revolves around how the application of international civil law influences free trade agreements in resolving international disputes and the efforts made in handling free trade disputes through international legal resolution. This study incorporates the theories of Lex loci solutionis, the proper law of contract, legal protection theory, and international agreement theory. The research adopts a normative approach involving the examination and analysis of applicable legal regulations. The application of international civil law here is highly complex and crucial to resolving potential disputes within the context of free trade agreements. Resolving international disputes through international civil law can support fair and regulated free trade while fostering cooperation among nations and relevant parties, employing principles and theories of international civil law such as lex loci solutionis and the proper law of contract. This approach significantly aids in resolving international disputes within free trade agreements. Utilizing international dispute resolution mechanisms like GATT and WTO, as well as bilateral and multilateral agreements, stands as a critical step in safeguarding free trade and promoting equitable rules in international trade. In situations involving trade disputes, efforts toward resolution must encompass both judicial and non-judicial avenues. Non-judicial avenues involve more flexible diplomatic methods such as negotiation, consultation, mediation, and arbitration. Judicial avenues are formal and binding, involving courts or tribunals in dispute resolution. These efforts represent positive strides towards achieving sustainable goals in free trade.
EVALUASI KINERJA PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORPORASI DI ERA GLOBALISASI Rizky Satria Dimlana; Muhamad Fadly Darmawan; Asmak Ul Hosnah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17877

Abstract

Dalam era globalisasi, peningkatan tindak pidana korporasi menjadi perhatian utama bagi Penyidik Polri. Evaluasi kinerja mereka dalam menangani fenomena ini menjadi esensial. Penyidik Polri dihadapkan pada tantangan kompleks seperti kompleksitas kasus, koordinasi lintas negara, dan ketangguhan hukum internasional. Namun, upaya-upaya mereka terbukti bervariasi dalam efektivitasnya. Beberapa penyidik berhasil menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap dinamika globalisasi, sementara yang lain menghadapi kendala dalam memahami kerumitan kasus. Koordinasi dengan lembaga hukum internasional juga mempengaruhi hasil investigasi. Evaluasi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapasitas institusi, keterampilan investigasi, dan tingkat koordinasi lintas negara. Langkah-langkah perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk pelatihan yang lebih intensif, penguatan kerjasama internasional, dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap dinamika kejahatan korporasi. Dengan demikian, evaluasi kinerja ini dapat menjadi landasan untuk peningkatan strategi penegakan hukum di masa depan.. Kata Kunci : Penyidik Polri, Tindak Pidana Korporasi, Era Globalisasi
EVALUASI KINERJA PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORPORASI DI ERA GLOBALISASI Rizky Satria Dimlana; Muhamad Fadly Darmawan; Asmak Ul Hosnah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17877

Abstract

Dalam era globalisasi, peningkatan tindak pidana korporasi menjadi perhatian utama bagi Penyidik Polri. Evaluasi kinerja mereka dalam menangani fenomena ini menjadi esensial. Penyidik Polri dihadapkan pada tantangan kompleks seperti kompleksitas kasus, koordinasi lintas negara, dan ketangguhan hukum internasional. Namun, upaya-upaya mereka terbukti bervariasi dalam efektivitasnya. Beberapa penyidik berhasil menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap dinamika globalisasi, sementara yang lain menghadapi kendala dalam memahami kerumitan kasus. Koordinasi dengan lembaga hukum internasional juga mempengaruhi hasil investigasi. Evaluasi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapasitas institusi, keterampilan investigasi, dan tingkat koordinasi lintas negara. Langkah-langkah perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk pelatihan yang lebih intensif, penguatan kerjasama internasional, dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap dinamika kejahatan korporasi. Dengan demikian, evaluasi kinerja ini dapat menjadi landasan untuk peningkatan strategi penegakan hukum di masa depan.. Kata Kunci : Penyidik Polri, Tindak Pidana Korporasi, Era Globalisasi
Penerapan Ketentuan Kepailitan Terhadap Bank yang Bermasalah Feri Pramudya Suhartanto; Muhamad Fadly Darmawan; Noval Febriansyah; Zahra Febriani Nugraha; Hany Fauziyyah Irawan; Farahdinny Siswajanthy
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i4.221

Abstract

This study explores the implementation of bankruptcy provisions for troubled banks. The aim is to analyze the legal and economic impacts of bankruptcy processes on banks facing financial difficulties. The research methodology involves legal studies and economic analyses of bankruptcy cases involving banks. The results underscore the importance of appropriately implementing bankruptcy provisions to efficiently and effectively address troubled banks. Findings indicate that failure to implement adequate bankruptcy provisions can have serious consequences for financial system stability. The study emphasizes the need for clear policies and efficient mechanisms to address financially troubled banks to maintain overall financial system stability. The implications of this research provide guidance for regulators and legal practitioners in developing policies related to handling financially troubled banks. In conclusion, the study highlights the necessity of clear policies and efficient mechanisms in addressing financially troubled banks to maintain overall financial system stability.
Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional: Analisis Mendalam Tentang Pada Pemberlakuan Penyelesaian Sengketa Internasional Rizky Satria Dimlana; Laila Yuniar Irsan; Muhamad Fadly Darmawan; M. Naufal Raihan Sukmana; Mustika Mega Wijaya
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1652

Abstract

International Civil Agreements are legal relationships designed to facilitate support, business, or trade among the involved parties. These agreements entail elements of foreign involvement. The World Trade Organization (WTO) plays a pivotal role in expanding international trade and safeguarding the interests of its member countries, particularly developing nations. The WTO holds significant responsibility in overseeing and facilitating international trade to promote economic development and poverty reduction. Principles in resolving international trade disputes include: Principle of agreement among parties, freedom to choose dispute resolution methods, choice of law, good faith, and the principle of exhaustion of local remedies. The identified problem formulation revolves around how the application of international civil law influences free trade agreements in resolving international disputes and the efforts made in handling free trade disputes through international legal resolution. This study incorporates the theories of Lex loci solutionis, the proper law of contract, legal protection theory, and international agreement theory. The research adopts a normative approach involving the examination and analysis of applicable legal regulations. The application of international civil law here is highly complex and crucial to resolving potential disputes within the context of free trade agreements. Resolving international disputes through international civil law can support fair and regulated free trade while fostering cooperation among nations and relevant parties, employing principles and theories of international civil law such as lex loci solutionis and the proper law of contract. This approach significantly aids in resolving international disputes within free trade agreements. Utilizing international dispute resolution mechanisms like GATT and WTO, as well as bilateral and multilateral agreements, stands as a critical step in safeguarding free trade and promoting equitable rules in international trade. In situations involving trade disputes, efforts toward resolution must encompass both judicial and non-judicial avenues. Non-judicial avenues involve more flexible diplomatic methods such as negotiation, consultation, mediation, and arbitration. Judicial avenues are formal and binding, involving courts or tribunals in dispute resolution. These efforts represent positive strides towards achieving sustainable goals in free trade.
Co-Authors Asmak UI Hosnah Farahdinny Siswajanthy Feri Pramudya Suhartanto Hany Fauziyyah Irawan Laila Yuniar Irsan M. Naufal Raihan Sukmana Mustika Mega Wijaya Noval Febriansyah Rizky Satria Dimlana Zahra Febriani Nugraha