Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.323
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Budi Pekerti Agama Islam Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies Holistik Analisis Nexus Al-Mahkamah: Islamic Law Journal Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam
Muhammad Misbakul Munir
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan UU No 6/2023 Tentang Cipta Kerja Dan Hukum Islam Deni Iskandar; Nurul Amalia; Muhammad Misbakul Munir
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i1.905

Abstract

This research explores the Specific Time Work Agreement (PKWT) between workers and PT. Astra Autoparts. Using qualitative methods and a normative juridical approach, this research not only refers to regulations and related literature, but also involves observations and interviews with HRD and contract workers at the company. From an Islamic legal perspective, research emphasizes that PKWT must fulfill the principles of justice, equality and protection of workers' rights. The concept of "fair" (‘adl) is in focus, where respect for workers' rights and prevention of exploitation are key. It is hoped that the PKWT is in accordance with Law No. 6/2023 to create a fair work environment. The research results show that PT. Astra Otoparts has implemented PKWT in accordance with Government Regulation Number 35 of 2021 and Law no. 6/2023 concerning Job Creation. However, there are obstacles such as incompatibility of worker qualifications, lack of understanding of work contracts, lack of understanding of labor laws, and lack of understanding of government regulations regarding PKWT. Therefore, efforts are needed to increase understanding and conformity in the implementation of PKWT in order to create a fairer work environment.
Study of Zakat Verses as an Instrument for Increasing the Human Development Index Muhammad Faiz Zidan; Muhammad Misbakul Munir; Huslan Husada
Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/maklumat.v2i2.18

Abstract

This research aims to investigate the role of zakat verses in improving the human development index. Through a content analysis approach, verses related to zakat in the Koran are studied in depth to identify values, principles and guidelines that are relevant to human development. The research results show that the zakat verses provide a strong theological and ethical foundation for the implementation of zakat as an instrument of human development. Proper implementation of zakat can improve social and economic welfare, as well as strengthen key aspects of human development such as education, health and gender equality. This study provides a deeper understanding of the potential of zakat as an effective instrument in increasing the human development index, as well as providing a new view on the integration of religious values ​​in social and economic development.
Keabsahan politikus sebagai saksi nikah dalam prespektif Hukum Islam Syahnur Aida Alifia; Alamsyah, Sal Sabila; Muhammad Misbakul Munir
Holistik Analisis Nexus Vol. 1 No. 6 (2024): Juni 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/nexus666

Abstract

Keabsahan politikus sebagai saksi nikah dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang menarik dan penting untuk dieksplorasi. Saksi nikah memiliki peran krusial dalam validasi pernikahan menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan politikus sebagai saksi nikah dengan menelaah literatur hukum Islam dan pandangan ulama terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis dengan kajian pustaka yang melibatkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dan hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat sahnya saksi nikah menurut hukum Islam meliputi: harus beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki (atau dalam beberapa pandangan, satu laki-laki dan dua perempuan), dewasa (baligh), berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bersih dari tuduhan, dan memahami bahasa ijab qabul. Dari perspektif ini, politikus yang memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dianggap sah sebagai saksi nikah. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang peran politikus dalam institusi pernikahan menurut hukum Islam dan memperkuat pandangan bahwa setiap individu, termasuk politikus, harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi saksi yang sah dalam pernikahan.
PEMAHAMAN DAN PREFERENSI ISLAMIC FINANCE DI KALANGAN GEN Z MERUJUK PADA SURAT AL KAHFI 46 Syahnur Aida Alifia; Hilya zulva; Muhammad Misbakul Munir
Holistik Analisis Nexus Vol. 1 No. 6 (2024): Juni 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/nexus682

Abstract

Studi ini mengeksplorasi pemahaman dan preferensi keuangan Islam di kalangan Generasi Z dengan merujuk pada Surah Al-Kahfi ayat 46. Generasi Z, sebagai kohort yang tumbuh dalam era digital dan globalisasi, memiliki peran yang semakin penting dalam perkembangan ekonomi global. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh wawasan mendalam tentang perspektif dan keyakinan finansial generasi ini, sementara ayat 46 dari Surah Al-Kahfi dipilih sebagai landasan teologis untuk menafsirkan nilai-nilai keuangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terpapar pada budaya global, Generasi Z menunjukkan minat yang signifikan terhadap konsep dan prinsip keuangan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Kahfi ayat 46. Pemahaman mereka tentang nilai-nilai ini mempengaruhi preferensi mereka terhadap produk dan layanan keuangan. Implikasi dari temuan ini untuk industri keuangan dan pembuat kebijakan disajikan, dengan menyoroti pentingnya memahami dan mengakomodasi preferensi generasi muda dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang lebih inklusif, sejalan dengan ajaran Surah Al-Kahfi ayat 46. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai keuangan Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, dapat membimbing transformasi ekonomi global menuju keberlanjutan dan inklusivitas yang lebih besar.
DIGITALIZATION OF ISLAMIC BANKING Fero Arum Cahyani; Mirnawati; Muhammad Misbakul Munir
Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 2 No. 2 (2024): Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/neraca.v2i2.968

Abstract

Digitalization of the Islamic economy can enter various parts of the economy, both macro and micro. Today, digital technology plays a tremendous role in almost every economy. Digitalization is also known as information and communication technology that is used in product packaging and marketing so that information is more easily and quickly distributed. The information is then used to support and accelerate economic growth enabled by digital and information technology. The era of digitalization of information and communication can help both conventional and Islamic economies because information technology has entered into the lives of individuals. Gadget users can now access this technology through mobile applications that have easy-to-understand and downloadable functions. Similarly, in the banking industry, Islamic banking is working with the information technology industry to build a better information system. This application is intended to simplify the entire banking transaction process. The emergence of a digital society is due to the rapid increase and spread of information and communication technology in all sectors, including marketing, economics, finance, services, education, and others. Therefore, digitalization was created to ease user transactions and improve the economy.
ANALISIS TRANSAKSI PEMBAYARAN UTANG PIUTANG UANG (QARDH) DENGAN JASA MENANAM PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Asfihani, Asfihani; Muhibban, Muhibban; Muhammad Misbakul Munir
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i4.6157

Abstract

Dalam kehidupan manusia, hubungan antar individu sangat beragam, seperti masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah. Penelitian ini secara teoretis bermanfaat dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syari’ah, khususnya tentang utang piutang, sedangkan secara praktis penelitian ini berguna sebagai pedoman bagi masyarakat dalam transaksi utang piutang uang yang dikembalikan dengan jasa khususnya di Desa Samparwadi Kecamatan Tirtayasa . Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan dokumentasi. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran praktik akad utang piutang uang dibayar dengan jasa menanam padi milik orang yang mengutangkan di Desa Samparwadi Kecamatan Tirtayasa . Semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data induktif. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata pelaksanaan akad transaksi utang piutang dibayar dengan jasa menanam padi yang terjadi di Desa Samparwadi Kecamatan Tirtayasa dilakukan dengan akad secara lisan dan tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak sehingga transaksi ini terasa mudah dan tidak berbelit belit seperti transaksi di bank atau instansi lainnya. Bentuk transaksi termasuk akad yang tidak bernama karena tidak jelas dalam hukum. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang uang dibayar dengan jasa menanam padi Di Desa Samparwadi Kecamatan Tirtayasa relevan dengan akad ijarah yang ada dalam Hukum Islam sehingga dapat dikatakan bahwa syarat dan rukun akad dalam ijarah relevan dengan praktek hutang piutang diganti dengan tenaga kerja (menanam padi), artinya pembayaran sewa (ujrah) sudah diambil sebelum bekerja. Setelah pekerjaan selesai maka tidak ada lagi ujrah karena sudah diambil diawal.
Sistem Pemberian Tarif Bagi Pendakwah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Konvensional Muhammad Muttaqin; Muhibban Muhibban; Muhammad Misbakul Munir; Nurul Amalia
Jurnal Budi Pekerti Agama Islam Vol. 2 No. 1 (2024): February : Jurnal Budi Pekerti Agama Islam
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/jbpai.v2i1.121

Abstract

This research aims to evaluate the legal aspects of both Islamic and conventional laws regarding the remuneration provided to preachers invited by Masjid Raya Aziziyah Secanggang. Preachers play a crucial role in guiding individuals towards goodness and deterring them from evil, as per the teachings of the Quran. The study has two primary objectives: to examine the remuneration system for preachers in the mosque and to analyze the perspectives of Islamic and conventional laws on this system. The research methodology employed is qualitative-descriptive with a field approach, utilizing interviews, observations, and documentation as data sources. The findings indicate that Masjid Raya Aziziyah Secanggang compensates preachers through two methods: direct payment without a formal agreement and through a written agreement. From an Islamic legal standpoint, remuneration for preachers can be considered a permissible (mubah) form of appreciation or gratitude. In terms of conventional law, the remuneration system aligns with the regulations outlined in the 2023 Job Creation Law. This research underscores the importance of maintaining compliance with both Islamic and conventional legal aspects and ensuring collective benefits to uphold a fair and justified remuneration system for preachers at Masjid Raya Aziziyah Secanggang. Mutual respect for rights and responsibilities is crucial to enhancing the quality of this remuneration system.
The Validity of Politicians as Marriage Witnesses from the Perspective of Islamic Law Syahnur Aida Alifia; Sal Sabila Alamsyah; Muhammad Misbakul Munir
Al-Mahkamah: Islamic Law Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Progressive Islamic Law
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/mahkamah.v2i1.19

Abstract

. This research aims to investigate the validity of politicians as witnesses in marriage contracts from the perspective of Islamic law. The objectives of this study are to analyze the views of scholars regarding the requirements that must be fulfilled by marriage witnesses in Islam and to evaluate the suitability of politicians in that role. The research method employed is literature analysis, involving the exploration and analysis of various scholars' views on marriage witnesses in Islam found in classical Islamic legal texts as well as the opinions of contemporary scholars. The findings indicate that the majority of scholars emphasize that marriage witnesses must be a Muslim who is just, with additional emphasis on criteria such as maturity, integrity, and fairness. However, there are differing opinions regarding the validity of female witnesses. Additionally, the evaluation of the suitability of politicians as marriage witnesses according to Islamic law encompasses aspects such as moral integrity, honesty, and their leadership competence. This research provides relevant insights into understanding the role of politicians in the context of marriage in Islamic law and highlights the complexity in determining the suitability of witnesses in the institution of marriage within Islamic society.
Understanding and Preferences of Islamic Finance Among Gen Z Hilya Zulva; Syahnur Aida Alifia; Muhammad Misbakul Munir
Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Islamic Business and Financial Innovation
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/rihlah.v1i2.17

Abstract

This study explores the understanding and preferences of Islamic finance among Generation Z by referring to Surah Al-Kahf verse 46. Generation Z, as a growing cohort in the digital era and globalization, has an increasingly important role in global economic development. Qualitative research methods are used to gain in-depth insight into the financial perspectives and beliefs of this generation, while verse 46 of Surah Al-Kahf was chosen as the theological basis for interpreting Islamic financial values. Results showed that, despite exposure to global culture, Generation Z showed significant interest in the concepts and principles of Islamic finance, as described in Surah Al-Kahf verse 46. Their understanding of these values influences their preferences for financial products and services. The implications of these findings for the financial industry and policymakers are presented, highlighting the importance of understanding and accommodating young people's preferences in more inclusive sustainable economic development, in line with the teachings of Surah Al-Kahf verse 46. This research aims to contribute to a better understanding of how Islamic financial values, as stated in the Qur'an, can guide the transformation of the global economy towards greater sustainability and inclusiveness.
Co-Authors Alamsyah, Sal Sabila Asfihani, Asfihani Deni Iskandar Fero Arum Cahyani Hilya zulva Huslan Husada MARIA BINTANG Muhammad Faiz Zidan Muhammad Muttaqin Muhibban Muhibban MUHIBBAN, MUHIBBAN Nurul Amalia Sal Sabila Alamsyah Syahnur Aida Alifia