Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH LIVING LAW Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Jurnal Hukum Sasana jurnal hukum das sollen International Journal of Community Service (IJCS)
Ali Abdullah
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM MENGAJUKAN NAMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ali Abdullah; Bagus Setyo Sulaksono
Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 1 (2024): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v6i1.6174

Abstract

Aturan dalam menentukan dan pengajuan nama perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUPT. Ketentuan lain yang berlaku untuk mengatur pengajuan nama PT berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yaitu perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam Bahasa Indonesia. Penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, dimana diketahui bahwa pemegang sahamnya adalah warga negara Indonesia. Hal ini, dikarenakan tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap Perseroan Terbatas sebagai badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 PP 43/2011. Selain itu, pada praktiknya sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terdapat kendala seperti jaringan internet yang kurang baik, sistem AHU online error dan komunikasi dengan pelayanan AHU online
ANALISIS PENGEMBALIAN STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MELALUI PEMBATALAN RISALAH LELANG (studi kasus Putusan no : 59/G/2019/PTUN.SBY) Azmi, M. Rizqi; Ali Abdullah; Abdurrahman
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3676

Abstract

Permasalahan dalam tesis ini, mengenai putusan risalah lelang oleh Pengadilan dapat digunakan sebagai dasar balik nama sertipikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang dan upaya hukum penyelesaian pembatalan risalah lelang terhadap PTUN di Kantor BPN/ATR. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis data sekunder untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan tentang putusan risalah lelang oleh Pengadilan dapat digunakan sebagai dasar balik nama sertipikat di Kantor BPN/ATR merupakan bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Akan tetapi faktanya tidak dapat dibalik nama dikarenakan objek lelang telah diblokir oleh pihak pemenang lelang yang baru dengan objek lelang yang sama. Hal ini, berdasarkan gugatan pembatalan risalah lelang oleh pemenang lelang baru dengan bukti risalah lelang yang dikeluarkan oleh pihak KPKNL. Upaya hukum penyelesaian pembatalan risalah lelang terhadap PTUN di Kantor BPN/ATR merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemenang lama yang beritikad baik. Apabila, gugatan ke PTUN terhadap pembatalan risalah lelang ditolak atau tidak dikabulkan maka upaya hukum selanjutnya mengajukan gugatan PMH penerbitan risalah lelang baru oleh pemenang lelang baru ke Pengadilan Negeri.
Kajian Penggunaan Kuasa Direksi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dari Perspektif Hukum Elsa febriani; Ali Abdullah
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 17 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v17i1.15508

Abstract

The purpose of this study is how the legal aspects of the use of the power of directors in the procurement of services and goods and how the legal accountability in the use of the power of directors in the procurement of services and goods. The researcher examines the use of the power of directors associated with the case of the Company's borrowing and lending practice with the Directors' Power of Attorney Deed to participate in the Auction for the Construction of the Weda Islamic Boarding School Dormitory. This study uses the Case Approach Method which refers to the case of Decision Decision No. 9 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN Tte and the Statutory Regulation Approach. The data collection technique for this study uses the Library Study Technique. The data analysis technique used in this study is the Qualitative Analysis Technique with the Descriptive Analysis Method. The granting of a power of attorney by the Directors in the procurement of government services and goods that is not in line with statutory provisions causes the benefits of granting the power of attorney to be null and void by law. The responsibility of the Directors' power of attorney for the Company's borrowing and lending if it is proven that there has been a loss either to the Company or to the state, then the directors' power of attorney must be responsible for their actions personally.
Kajian Perbedaan Nilai Limit Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Ali Abdullah; Diana Kesuma; Novelza Restu Ayu Putri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3054

Abstract

Permasalahan hutang-piutang sering terjadi ditemukan tidak dalam perjanjian kredit, kreditur dan debitur sepakat mengenai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur berhak mengambil alih jaminan yang telah diberikan oleh debitur. Tujuan pada penulisan ini adalah untuk mengetahui nilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi dan penggunaan nilai likvidasi dalam pelunasan eksekusi hak tanggungan, metode yang dipakai yakni penulisan yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder. Temuan tersebut menunjukkan, pemohon lelang harus menggunakan evaluasi yang akuntabel dan menetapkan nilai limit yang secara akurat merepresentasikan nilai pasar yang wajar untuk memastikan keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Sindereng Nomor 22/Pdt.G/2023 antara lain Lelang dapat dibatalkan sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan selama pelaksanaannya, karena dianggap batal demi hukum akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat tujuan yang telah disebutkan di atas. Kepastian hukum dalam lelang dijamin dengan dibuatnya Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Risalah ini dibuat oleh Pejabat Lelang setelah pelaksanaan lelang, sehingga Pembeli memiliki kepastian hukum yang sah mengenai peralihan barang yang digadaikan menjadi miliknya.
Prevention of Violence, Neglect and Exploitation of Children Reviewed from Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection Anggriani, Jum; Indah Harlina; Ali Abdullah; Arifardhani, Yoyo; Andreas Sapta Finady
International Journal of Community Service (IJCS) Vol. 4 No. 1 (2025): January-June
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijcs.v4i1.1524

Abstract

Violence, neglect, and exploitation of children remain serious problems in Indonesia that require systematic prevention efforts based on law and community participation. This study aims to increase public understanding of the prevention of violence against children based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection through a comprehensive community service program. The method used is a participatory and educational approach with a mixed qualitative-quantitative design, involving 255 participants consisting of 100 heads of families, 50 educators, 30 community leaders, and 75 children aged 10-17 years. Activities were carried out for 6 months at the village level through participatory workshops, intensive training, legal socialization, and the establishment of a community-based child protection forum. Data collection was carried out through pre-post test surveys, in-depth interviews, focus group discussions, and participant observation. The results showed a significant increase in participants' knowledge by 34% exceeding the minimum target of 25%, a positive attitude change in 89% of participants to report cases of child violence, and a participation rate of 92%. The establishment of a child protection forum with 35 members from various community elements and a strategic partnership network with relevant agencies demonstrates the program's success in building a sustainable protection system. Implementation faced challenges such as cultural resistance, limited infrastructure, and the community's socioeconomic conditions. The program successfully created a community-based child protection model that can be replicated in other regions with adaptations to local contexts to achieve a child-friendly Indonesia.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Andreas Sapta Finady Azmi, M. Rizqi Bagus Setyo Sulaksono Diana Kesuma ELSA FEBRIANI Indah Harlina Jum Anggriani Novelza Restu Ayu Putri Yoyo Arifardhani