Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum International Journal of Humanities Education and Social Sciences
Thoif, Mokh.
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) BANK CENTRAL ASIA TUBAN PAYROLL DAN NON PAYROLL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN Amauri, Varies; Thoif, Mokh.; Cornelis, Vieta Imelda
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2011

Abstract

Metode Penelitian hukum yuridis empiris ini bertujuan untuk memahami tentang Tinjauan Hukum Perbankan, khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank Central Asia (BCA) Payroll Dan Non Payroll Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Kredit Tanpa Agunan ini dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila nasabah melengkapi syarat-syarat yang ditujukan untuk memperoleh verifikasi yang benar dalam tahap prosedurnya dan mempunyai hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Akibat hukum perjanjian Kredit Tanpa Agunan jika terjadi wanprestasi ini adalah perusahaan tempat bekerja nama nasabah tersebutakan di Blacklist dari Bank Indonesia (BI), ditambah tekanan terhadap keluarga sebagai ahli warisnya, tekanan dari perusahaan, sanksi pemecatan, serta adanya debt collector.Upaya Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan Bank Central Asia (BCA) jika wanprestasi dapat diselesaikan dengan kesepakatan mediasi antara bank dan debitur dengan HRD Perusahaan dan penyelamatan kredit berupa 3R yaitu (Rescheduling) Penjadwalan Kembali (Reconditioning) Persyaratan Kembali, dan (Restructing) Penataan Kembali. Bank Bank Central Asia (BCA) dalam pilihan alternatif yaitu upaya penyelesaian dapat melalui 2 (dua) cara di luar pengadilan (non litigasi) dan litigasi yaitu Pengadilan negeri, penyitaan piutang-piutang yang diistimewakan itu sebagai agunan (jaminan) diserahkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SECARA BIJAK SEBAGAI CARA MENGHINDARI JARIMU JERUJIMU Endi W., Teguh; Asmorowati, Tutik; Thoif, Mokh.; Nugroho, Aguk; Ruminingsih, Ruminingsih; Dimyati, Achmad Wildan
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.34620

Abstract

Penggunaan media sosial yang semakin meluas di berbagai kalangan masyarakat berpotensi menimbulkan masalah hukum apabila tidak digunakan secara bijak. Fenomena "Jarimu Jerujimu" mengacu pada dampak negatif dari aktivitas pengguna media sosial yang melanggar norma hukum, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya peserta didik di PKBM Taman Siswa, Desa Mondokan, Kecamatan Tuban, mengenai pemanfaatan media sosial secara bijak agar terhindar dari masalah hukum yang dapat berakibat pidana. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yang melibatkan peserta secara aktif dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi. Edukasi diberikan melalui penyuluhan hukum yang disampaikan oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang. Materi yang disampaikan mencakup aturan-aturan dalam UU ITE terkait penggunaan media sosial, serta bagaimana membedakan konten yang dapat menyebabkan tindak pidana. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial. Peserta yang awalnya tidak memahami detail aturan hukum dalam UU ITE, menjadi lebih sadar bahwa setiap tindakan di media sosial dapat memiliki konsekuensi hukum. Kesimpulannya, pengabdian ini berhasil mencapai tujuannya dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang penggunaan media sosial secara bijak, meskipun diperlukan upaya lanjutan untuk memperkuat pemahaman tersebut.
Assessing Constitutional Court Independence After Controversial Rulings in Political Arena Thoif, Mokh.; Asmorowati, Tutik
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 5 No 4 (2026): IJHESS FEBRUARY 2026
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v5i4.2213

Abstract

This study investigates how judicial independence is discursively constructed and contested following controversial rulings by Indonesia’s Constitutional Court. Drawing on theories of legal realism, neo-institutionalism, and discourse analysis, the research explores whether formal guarantees of judicial autonomy hold symbolic weight amid growing perceptions of political alignment. Using a qualitative case study approach, data were collected through semi-structured interviews with legal scholars, civil society actors, and journalists, complemented by discourse analysis of court rulings and media texts. Findings reveal that the Court’s independence is widely framed as situational, with legitimacy perceived to fluctuate based on alignment with dominant political interests. Respondents highlighted themes of strategic judicial reasoning, media-driven delegitimization, and performative institutional responses, suggesting that public trust is shaped less by institutional design and more by narrative coherence and interpretive transparency. Rather than neutral arbiters, courts are increasingly viewed as political actors embedded within broader struggles for power. The study contributes to literature on judicial politicization and democratic resilience by emphasizing the role of discourse in shaping perceptions of legality and legitimacy. It also offers practical insights for reform, including the need for transparent appointments and greater communicative accountability. The findings suggest that in hybrid regimes, judicial independence must be understood not only as a structural condition but as an ongoing, contested performance shaped by elite discourse, public critique, and symbolic legitimacy.
Trade Contracts in the Hands of AI, Who is Responsible? Asmorowati, Tutik; Thoif, Mokh.
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 5 No 4 (2026): IJHESS FEBRUARY 2026
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v5i4.2214

Abstract

The increasing integration of artificial intelligence (AI) in the formation and execution of trade contracts has introduced profound legal complexities within Indonesia’s civil law system. While the Indonesian Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and Government Regulation No. 71 of 2019 (PP PSTE) confer legal validity on electronic contracts and the use of electronic agents, they offer limited doctrinal guidance on liability attribution when AI operates autonomously. This normative legal study investigates how existing Indonesian legal instruments, particularly the Civil Code, can accommodate AI-mediated contractual performance and explores who should bear legal responsibility in cases of breach, error, or non-performance. Employing statutory, conceptual, case, and comparative approaches, the research constructs a proximate responsibility model grounded in civil liability theory, legal subject theory, and risk allocation principles. Findings indicate that Indonesia’s anthropocentric notion of legal subjectivity limits current liability frameworks, creating ambiguity where AI operates independently. The study proposes doctrinal reforms, including statutory amendments, administrative oversight, sector-specific regulations, and a multi-stakeholder liability model. These recommendations aim to ensure legal certainty, contractual fairness, and consumer protection in an increasingly automated commercial environment. The study contributes original doctrinal insights by systematically linking Indonesian civil law to emerging international AI governance models and offering a structured pathway for legal reform responsive to technological disruption.
Co-Authors Amauri, Varies Cornelis, Vieta Imelda Dimyati, Achmad Wildan Endi W., Teguh Nugroho, Aguk Ruminingsih, Ruminingsih Tutik Asmorowati