Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) Justicia Journal
Ajid Husain, Muhammad
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
TRANSFER LEARNING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK DENGAN ARSITEKTUR EFFICIENTNET UNTUK IDENTIFIKASI PENYAKIT DAUN CABAI Gugus Azhari, Mohammad; Ajid Husain, Muhammad; Lutfi, Moch.
JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) Vol. 7 No. 5 (2023): JATI Vol. 7 No. 5
Publisher : Institut Teknologi Nasional Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36040/jati.v7i5.7791

Abstract

Penyakit cabai dapat menghantui petani karena menyebabkan gagalnya hasil produksi panen, Agar mendapatkan hasil panen cabai yang baik hal paling utama dalam masa tanam adalah perawatan yang baik agar tanaman cabai tidak mudah terjangkit oleh serangan hama. hama merupakan penyakit pada tanaman cabai menyebabkan resiko yang cukup besar jika tidak ditanggulani secara cepat dapat merugikan hasil panen dalam budidaya tanaman cabai. Identifikasi penyakit pada tanaman cabai bisa dilihat secara fisik dari daun tanaman. Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya mendeteksi penyakit daun dengan mengimplementasikan algoritma convolutional neural network dengan arsitektur Efficientnet untuk melakukan klasisifikasi atau identifikasi pada objek daun yang sudah diberi label. Class atau label yang digunakan untuk klasifikasi pada penelitian ini adalah class daun sehat, virus kuning, keriting, dan bercak daun. Hasil akurasi implementasi arsitektur EfficientNet yang diusulkan adalah 97% dan validasi 100%, loss training 0.1094 dan loss validasi 0.0326. Sedangkan waktu komputasi proses training adalah 5 detik.
Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc dan Hybrid Serta Mekanisme Pelaporan Kasus Lutfi, Moh; Saif Al'adeel, Muhammad; Ajid Husain, Muhammad
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14205

Abstract

Perkembangan sistem peradilan pidana internasional menghadapi tantangan kompleks dalam menangani kejahatan internasional yang semakin berkembang di era globalisasi modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pengadilan pidana internasional sementara dan campuran serta mengkaji efektivitas mekanisme pelaporan kasus dalam konteks penegakan hukum pidana internasional kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka yang menganalisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Statuta Roma 1998, dan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan pidana internasional sementara memiliki karakteristik khusus sebagai respons terhadap situasi konflik tertentu dengan yurisdiksi temporal dan geografis yang terbatas, sementara pengadilan campuran menawarkan pendekatan yang menggabungkan unsur hukum nasional dan internasional dengan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengintegrasikan keahlian internasional dengan pengetahuan lokal. Implementasi mekanisme pelaporan kasus berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menunjukkan adopsi prinsip aksesibilitas yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia secara langsung kepada Komnas HAM dengan sistem perlindungan korban dan saksi yang komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pengadilan pidana internasional sementara dan campuran dengan sistem peradilan nasional dapat menciptakan kerangka penegakan hukum yang lebih responsif dan efektif dalam menangani kejahatan internasional melalui koordinasi yang optimal antara berbagai lembaga penegak hukum dan implementasi teknologi forensik modern dalam proses investigasi dan penuntutan.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Sertifikat Ganda Bagus Sasmito, Anton; Romlan, Romlan; Ajid Husain, Muhammad
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14208

Abstract

Pengaturan tentang tanah harus di tata dan dibuatkan perencanaannya dengan hati-hati dan penuh dengan kearifan. Adanya persengketaan di bidang pertanahan ini dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa, bahkan konflik ini bisa sampai kepada masing-masing ahli waris yang bersengketa, terkadang konflik tentang bidang pertanahan ini juga dapat menimbulkan banyak korban yang terlibat di dalamnya, sehingga adanya suatu persoalan sertifikat ganda dikemudian hari hal ini menjadi pedoman kehati-hatian dalam melakukan penerbitan sebuah sertifikat hak milik, terutama dalam peralihan adanya jual-beli yang mana data yuridis masih berbentuk letter c, ini harus melakukan pengecekan terlebih dahulu ke pihak Badan Pertanahan Nasional guna untuk meminimalisir atas kejadian adanya sertifikat ganda, jika hal ini tidak dilakukan kemungkinan adanya terbit sertifikat ganda menjadi sangat jelas walaupun terbitnya sertifikat merupakan kewenangan dari pihak Badan Pertanahan Nasional dan apabila pihak atas pemilik dari pada sertifikat merasa dirugikan atas perbuatan tersebut langkah yang harus dilakukan ialah menempuh upaya hukum administrative melalui mediasi ke BPN, jika upaya mediasi tidak mendapatkan hasil kesepakatan kedua belah pihak, maka atas putusan mediasi tersebut dibuat dasar untuk melakukan upaya hukum melalui gugatan pembatalan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi bahasan didalam penulis skripsi ini.
PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) : (Studi Kasus di PT. Pradipta Perkasa Makmur – Jombang) Siswanto, Toni; Winarsih, Rini; Ajid Husain, Muhammad
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12205

Abstract

Data perusahaan yang terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) meningkat secara signifikan paska diberlakukan nya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dari sisi percepatan perijinan dan juga kepastian ataupun legalitas usaha, sayangnya kemudahan dari sisi percepatan perijinan ini tidak di imbangi dengan pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) dan disahkannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Rendahnya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama tersebut berdampak secara langsung dengan perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut dirasakan secara langsung oleh PSP SPN PT. Mitra Jua Abadi dimana setiap kebijakan yang di buat oleh pengusaha selalu diputuskan dengan cara sepihak. Berdasarkan data yang dikumpul, bahwa penelitian ini menjeleskan pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diatur diatur di dalam pasal 22 PERMENAKERTRANS No. 16 tahun 2011 yang berbunyi “PKB dibuat serikat pekerja dengan pengusaha, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh pada pasal 4 ayat 2 angka 1 yakni sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB), materi pekerjaan kerja bersama (PKB) diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mulai dari pasal 116 sampai dengan pasal 135. Bahwa Peranan Serikat Pekerja memberikan kontribusi bagi pembentukan PKB sebagai kekuatan bagi pekerja dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Mengapa PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ?; 2. Apa dampak bagi pekerja dan pengusaha ketika dalam suatu perusahaan memilik Perjanjian Kerja Bersama (PKB)?; 3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perkasa Makmur?. Penelitian ini mengunakan metode penelitan hukum empiris. yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian mengungkap bahwa 1. PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban, menetapkan secara bersama mengenai syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 2. Dampak yang sangat signifikan adalah mempertegas dan memperjelas hak serta kewajiban perusahaan dan pekerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis sehingga dapat meminimalisir konflik atau perselisihan, menjaga kelancaran proses produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja 3. Hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perkasa Makmur PT. Pradipta Perkasa Makmur adalah bahwa PT. Pradipta Perkasa Makmur menyerahkan pekerjaan penunjang kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). Kedudukan hukum dari serikat pekerja/ serikat buruh pada perusahaan tersebut tercatat di kantor Dinas Tenaga Kerja Kab Jombang meng-induk pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). Hal inilah yang menjadi error in persona sehingga menjadi factor penentu tidak tercapaianya Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan PT. Pradipta Perkasa Makmur.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA DAN KEDALANYA DI POLSEK KEC.ARJASA PULAU KANGEAN Firdaus, Irfan; Ajid Husain, Muhammad; M. Chalil, M. Chalil
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12209

Abstract

ABSTRAKTindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di indonesia adalah Narkotika. Upaya penyaluran narkotika secara ilegal dengan menggunakan orang sebagai perantara penyaluran atau kurir sering dilakukan untuk dapat mengedarkan narkotika secara luas tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Pada umumnya, kejahatan narkotika dilakukan oleh kaum laki-laki. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, hambatan yang dialami dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda diwilayah hukum Polres Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep berawal adanya laporan dari warga dan berdasarkan surat perintah sehingga tim satresnarkoba melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penyitaan dan penangkapan sesuai prosedur yang diatur didalam KUHAP. Adapun mengenai hambatan dalam penegakan hukum ialah terbatasnya anggaran yang dikeluarkan dari pusat untuk wilayah Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep yang sedikit luas. Adapun untuk upaya penanggulangan yang dilakukan ialah upaya non penal (Preventif) ialah merupakan bentuk upaya pencegahan, Upaya penal (Represif) ialah merupakan bentuk upaya pemberian hukuman atau sanksi oleh penegak hukum, dan fungsi rehabilitasi. Disarankan untuk penegak hukum hendaknya lebih tegas dan profesional lagi dalam melakukan penegakan hukum. Disarankan untuk pemerintah hendaknya meningkatkan lagi dana khusus guna mempermudah proses penegakan hukum, Disarankan untuk masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan adanya kerja sama dengan penegak hukum dan melaporkan jika ada kecurigaan.
Studi Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Asset Cryptocurrency Koencoro, Tontje; Ajid Husain, Muhammad
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13110

Abstract

Di Indonesia Cryptocurrency juga digunakan sebagai aset digital oleh sebagian besar masyarakat yang memahaminya, dengan harapan aset digital tersebut dapat dijual ketika harganya melambung tinggi. Sehingga salah satu tujuan member adalah membeli aset kripto saat harga rendah dan menjual kembali saat harga tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas dua pokok permasalahan dalam hal (1) bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto di Indonesia, (2) bagaimana transaksi jual beli asset kripto menurut pandangan hukum islam. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna aset kripto telah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum apabila ingin melakukan transaksi jual beli. Karena dalam hal ini Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dalam hal ini lembaga pengawasan yakni BAPPEBTI telah mengaturnya sedemikian rupa serta telah meregulasi beberapa pialang yang memperjualbelikan aset digital tersebut sesuai dengan hukum Indonesia
PERMASALAHAN DAN PENYEBAB PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG) Wibisono, Yanki; Kuswanto, Kuswanto; Ajid Husain, Muhammad
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14104

Abstract

Kasus perceraian meningkat setiap tahun di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan mengetahui permasalahan dan penyebab perceraian pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor utama penyebab terbanyak yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor ekonomi. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan oleh pengabaiakan kewajiban rumah tangga, permasalahan finansial, KDRT, ketidakcocokan masalah seksual, timbul rasa curiga dan cemburu serta ketidakcocokan secara berlebihan, berkurangnya perasaan cinta, tidak ada toleransi antar pasangan, memiliki kekasih lain dan terdapat penyebab lain seperti perasaan tidak di hargai serta krisis kepercayaan pada pasangan. Sedangkan faktor ekonomi disebabkan oleh pengabaian kewajiban rumah tangga, judi, berkurangnya perasaan cinta pada pasangan, tidak ada toleransi antar pasangan serta penyebab lain seperti komunikasi yang buruk
Kajian Normatif Kekerasan Dalam Bola Basket Di Indonesia umam, Misbachul; Ajid Husain, Muhammad
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15103

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang analisa kajian normatif terhadap perkelahian antar pemain dalam bola basket. Bola basket merupakan olahraga yang terkenal dari negara Amerika dan terus berkembang ke seluruh penjuru dunia. Olahraga ini yang menggunakan full body contact yang terkadang menjurus ke arah kasar. Peraturan sebuah liga dibuat sebagai upaya menjaga sportifitas dalam bertanding dan menjaga pemain dari unsur permainan yang keras menjurus kasar. Terkait dengan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan bola basket dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan bola basket dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah kajian normative berdasarkan prespektif berita yang beredar. Berdasarkan hasil analsis sumber hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa perkelahian antar pemain bola basket tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 351 KUHP karena berdasarkan Official Basketball Rules yang terbaru ( secara berkala peraturan diperbarui ), sepanjang jalannya pertandingan bola basket 4 x 10 menit waktu normal itu merupakan kewenangan PERBASI. Dan yang berhak memberi sanksi jika ada perkelahian antar pemain dalam pertandingan bola basket tersebut adalah wasit, berupa foul. Foul sendiri terdiri dari personal foul, double foul, unsportlikemen foul dan yang terberat disqualifiying foul. Selain wasit yang berhak memberi hukuman adalah DPP PERBASI .Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas diharap pihak kepolisian tidak mencampuri wilayah hukum PERBASI pada saat pertandaingan dalam kurun waktu 4x10 menit karena sesuai dengan peraturan FIBA yang menyebutkan bahwa 4x10 menit di lapangan merupakan wewenang daripada wasit sebagai pengadil di dalam pertandingan tersebut. Kata kunci : Bola basket, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI), Penganiayaan ABSTRACT This thesis discusses a normative analysis of fights between players in basketball. Basketball is a popular sport originating in the United States and continuing to expand worldwide. This sport involves full-body contact, which can sometimes lead to violence. League rules are established to maintain sportsmanship in competition and protect players from violent, violent elements of play. In this regard, the issue addressed in this thesis is whether fights between players in a basketball match are punishable under Article 351 of the Indonesian Criminal Code concerning assault. The purpose of this thesis is to determine and analyze whether fights between players in a basketball match are punishable under Article 351 of the Indonesian Criminal Code concerning assault. The approach used is a normative study based on the perspective of circulating news. Based on the analysis of legal sources, it can be concluded that fights between basketball players cannot be punished under Article 351 of the Indonesian Criminal Code because, according to the latest Official Basketball Rules (regularly updated), throughout the 4 x 10-minute normal time of a basketball match, it is the authority of PERBASI. And the referee has the right to impose sanctions if there is a fight between players in a basketball match, in the form of a foul. Fouls themselves consist of personal fouls, double fouls, unsportsmanlike fouls, and the most severe is a disqualifying foul. In addition to the referee, the DPP PERBASI has the right to impose penalties. In response to the above facts, it is hoped that the police will not interfere with PERBASI's jurisdiction during the 4 x 10-minute match because in accordance with FIBA regulations, which state that the 4 x 10-minute on-court time is the authority of the referee as the referee in the match. Keywords: Basketball, All-Indonesia Basketball Association (PERBASI), Assault
Co-Authors Aini, Ma’rifatul Askan, Askan Bagus Sasmito, Anton Firdaus, Irfan Koencoro, Tontje Kuswanto Kuswanto M. Chalil, M. Chalil Moch. Lutfi moh lutfi, moh Mohammad Gugus Azhari Nur Babul Jannah, Andini Nur Hidayat, Muhammad Romlan, Romlan Saif Al'adeel, Muhammad SISWANTO, TONI umam, Misbachul Wibisono, Yanki Winarsih, Rini