Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Jurnal Legalitas
Marhayani, Cik
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Legalitas

 1 
Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pernikahan Dini Di Wilayah Hukum Kecamatan Payung Tamara, Eriska; Marhayani, Cik; Gunawan, Arifin Faqih
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.48

Abstract

Anak-anak merupakan aset berharga serta inventasi berharga bagi suatu negara untuk keberlanjutan masa depan negara. Beberapa alasan masyarakat melegalkan pernikahan dini, yaitu: batas usia menikah (UU No. 1 Tahun 1974), pubertas, nafkah untuk meringankan beban keuangan keluarga, dan cita-cita menikah lebih awal. Pernikahan dini juga menimbulkan masalah sosial yaitu perceraian, stabilitas keluarga yang buruk, diskriminasi gender dan pola asuh yang buruk. Setiap manusia sebagai makhluk sosial berhak menikah dengan keinginan terwujudnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa dalam umur, pikiran dan perbuatan. Namun, legalisasi pernikahan dini dengan alasan memenuhi syarat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan persoalan yang sangat penting di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi ukuran usia perkawinan yang diperbolehkan, tetapi harus banyak diperhatikan dari segi kedewasaan, kedewasaan berpikir dan bertindak. Untuk menghindari perceraian terutama pada usia yang lebih muda ketika anak berusia kurang dari 16 tahun, pengadilan agama mengecualikan perkawinan karena alasan kehamilan, agama, ekonomi dan pendidikan.
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambang Ilegal di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara Ulpa, Padila; Abdillah, Junaidi; Gunawan, Arifin Faqih; Marhayani, Cik
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.108

Abstract

Tujuan dan fokus pada penelitian ini yaitu membahas tentang untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kegiatan pertambangan timah ilegal dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kegiatan penambangan timah di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan studi lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa memberi sanksi terhadap pelaku penambang timah ilegal, berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan BatuBara sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku penambang timah ilegal, akan tetapi fakta lapangannya masih ada pelaku penambang ilegal didalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol sampai saat ini.
Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia Marhayani, Cik; Rindiani, Anis; Sukrisno, Wijayono Hadi; Thamrin, Husni; Imanuddin, M.
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.122

Abstract

Anak merupakan masa depan bangsa, sebagai penanda akan keberlangsungan keberadaan suatu bangsa di masa yang akan datan, sehingga anak merupakan harta yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Sangatlah menakutkan bila suatu bangsa tidak lagi mempunyai generasi anak-anak. Oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian khusus demi tumbuh kembang dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat.  Anak adalah subjek hukum yang masih belum cakap hukum sehingga harus orang tua atau walinya berkewajiban menjaga dan menuntun anak tersebut karena orang tua atau walinya sudah memiliki kecakapan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Anak atau dikenal dengan Deklarasi Jenewa atas hak-hak anak bahwa anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak baik sebelum maupun sesudah kelahirannya.  Dalam Konvensi hak-hak anak yaitu Convention On The Right Of The Child tahun 1989 ditegaskan bahwa negara harus menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lainnya dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.  Anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, asuhan, perawatan dan bimbingan baik dalam lingkungan keluaraga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan sewajarnya. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 pasal 2 ayat 1 dan 3).
Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang Awalokita, Sonia; Hariansah, Syafri; Marhayani, Cik
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara kemiskinan dan meningkatnya jumlah pekerja anak di Pangkal Pinang. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mengatasi fenomena tersebut serta mengkaji peran institusi hukum dan sosial dalam menyelaraskan hak anak dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, yang mengintegrasikan analisis normatif hukum dengan wawasan sosiologis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum dan studi kondisi sosial di Pangkal Pinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan secara signifikan berkontribusi pada meningkatnya pekerja anak, yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dalam keluarga. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan konvensi internasional bertujuan melindungi hak anak, implementasinya menghadapi tantangan akibat faktor sosial ekonomi yang sistemik. Institusi hukum dan sosial memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang mengatasi akar masalah pekerja anak sekaligus menegakkan perlindungan hak anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan penegakan hukum, pemberdayaan sosial, dan pengentasan kemiskinan sangat penting untuk mengatasi isu pekerja anak di Pangkal Pinang secara efektif.
Analisis Hukum Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh dalam Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus di Wilayah Bangka Belitung Marhayani, Cik; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik jual beli tanam tumbuh dalam kawasan hutan lindung di wilayah Bangka Belitung, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Praktik jual beli tanam tumbuh di kawasan hutan lindung tanpa dokumen yang sah telah menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan ketentuan hukum kehutanan, agraria, dan lingkungan hidup yang melarang pengalihan fungsi kawasan hutan lindung tanpa izin yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum positivisme, dan sosiologis untuk menjelaskan fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut tidak memiliki keabsahan hukum, dan bertentangan dengan peraturan yang ada, baik dari sisi hukum administrasi, pidana, maupun perdata. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi implikasi hukum yang dapat timbul akibat praktik tersebut, serta menyarankan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani persoalan ini, dengan melibatkan penegakan hukum yang lebih tegas, pemberdayaan masyarakat lokal, serta perbaikan dalam sistem perizinan.
Co-Authors Awalokita, Sonia Gunawan, Arifin Faqih Husni Thamrin Imanuddin, M. Junaidi Abdillah Putri, Amelia Arianti Rindiani, Anis Sukrisno, Wijayono Hadi Syafri Hariansah Tamara, Eriska Ulpa, Padila Zulkifli, Muhamad Aziz