Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Analysis of the Fulfillment of the Rights of Disabled and Elderly Inmates at Class IIB Muntok Prison Adrian, Achmad; Sukrisno, Wijayono Hadi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1168

This study examines the legal fulfillment of the rights of disabled and elderly inmates at Class IIB Muntok Prison. The research analyzes compliance with national and international legal standards governing the treatment of inmates with special needs. Employing a normative juridical approach, this study reviews existing regulations, policies, and their implementation within the prison system. Key findings indicate that while legal frameworks exist to protect the rights of disabled and elderly inmates, challenges persist in their practical application due to limited resources, lack of accessibility, and inadequate training for prison staff. The study highlights the need for enhanced infrastructure, specialized healthcare, and tailored rehabilitation programs to ensure equal treatment and protection of vulnerable inmates. Recommendations include policy revisions and capacity-building initiatives to bridge the gap between legal mandates and actual practice, promoting a more inclusive correctional environment aligned with human rights principles.

Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pelanggaran Berat Pasca Terbitnya UU RI Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Nur, Fahroni; Sudarmanto, Kukuh; Arifin, Zaenal; Sukrisno, Wijayono Hadi
Journal Juridisch Vol. 2 No. 1 (2024): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i1.7914

The purpose of this research is to analyze and understand the legal protection of workers whose employment relationship is terminated and the legal liability of employers who carry out layoffs according to Law Number 06 of 2023 concerning Job Creation. The urgency of this research requires regulations regarding layoffs due to serious or urgent violations contained in the Job Creation Law and its supporting laws and regulations. Employers carry out layoffs on the grounds of serious or urgent violations without going through a criminal law process that has permanent legal force. This decision was further strengthened by the existence of SEMA Number 03 of 2015 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber where layoffs can be carried out without having to wait for a legally binding court decision. This research uses a juridical-normative method, through a statutory legal approach. The results of research by workers who have been laid off and representatives of workers who have suffered losses due to serious or urgent violations have examined legal regulations regarding the Job Creation Law and PP 35 of 2021, Article 52 which regulates urgent violations, so that workers cannot be a termination by the Company without waiting for legally binding court, and the Employer carries out the rules following the previous rules regarding serious violations. Tujuan penelitian ini menganalisis dan memahami perlindungan hukum tenaga kerja yang diputus hubungan kerjanya dan pertanggungjawaban hukum pengusaha yang melakukan PHK menurut UU Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Urgensi penelitian ini perlu pengaturan mengenai PHK karena pelanggaran berat atau bersifat mendesak yang terdapat pada UU Cipta Kerja dan peraturan perundangan pendukungya. Pengusaha melakukan PHK dengan alasan pelanggaran berat atau bersifat mendesak tanpa melalui proses hukum pidana yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan tersebut dikuatkan lagi dengan adanya SEMA Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA dimana PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-normatif, melalui pendekatan hukum perundang-undangan. Hasil penelitian pihak pekerja yang di PHK maupun perwakilan pekerja yang dirugikan karena pasal pelanggaran berat atau bersifat mendesak melakukan pengujian peraturan perundangan mengenai UU Cipta kerja dan PP 35 tahun 2021, pasal 52 yang mengatur mengenai pelanggaran bersifat mendesak, agar pekerja tidak dapat di PHK secara sewenang-wenang oleh Perusahaan tanpa menunggu keputusan pengadilan pidana yang bersifat mengikat, serta Pengusaha menjalankan aturan sesuai dengan aturan terdahulu mengenai pelanggaran berat.

Implementasi Pemberian Uang Pisah Kepada Pekerja Mangkir Yang Tidak Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama Nursalam, Nursalam; Sudarmanto, Kukuh; Arifin, Zaenal; Wibisono, Dedi Indra; Sukrisno, Wijayono Hadi
Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i2.9220

This research aims to analyze the legal implications of providing severance pay to employees who are absent without valid reasons and are not regulated in the employment contract. After the 1998 reform, labor law in Indonesia underwent significant changes aimed at creating a harmonious and fair industrial relationship. One important aspect is the regulation of termination of employment (layoffs) and the provision of compensation to workers, including severance pay. However, not all conditions of layoffs and compensation are specifically regulated in collective labor agreements or company regulations. The research method used is normative juridical with a case approach. The research findings indicate that the ambiguity of regulations regarding severance pay can lead to disputes between workers and employers, as well as legal uncertainty. The novelty of this research lies in the analysis of court decisions and applicable regulations regarding compensation for absent workers, which have not been regulated in employment agreements. This research suggests the need for clearer regulations to avoid legal conflicts in the future. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pemberian uang pisah kepada pekerja yang mangkir tanpa keterangan yang sah dan tidak diatur dalam perjanjian kerja. Setelah reformasi tahun 1998, hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan adil. Salah satu aspek penting adalah pengaturan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemberian kompensasi kepada pekerja, termasuk uang pisah. Namun, tidak semua kondisi PHK dan pemberian kompensasi diatur secara spesifik dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan aturan mengenai uang pisah dapat menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, serta ketidakpastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis putusan pengadilan dan peraturan yang berlaku terkait kompensasi bagi pekerja mangkir, yang belum diatur dalam perjanjian kerja. Penelitian ini menyarankan adanya regulasi yang lebih jelas untuk menghindari konflik hukum di masa depan.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pemberkasan Yang Terpisah (Splitsing) Di Pengadilan Hubungan Industrial Siyogo, Siyogo; Sudarmanto, Kukuh; Arifin, Zaenal; Sukrisno, Wijayono Hadi
Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i2.9221

This research aims to analyze the judge's considerations when deciding industrial relations court cases with separate filings and the legal consequences of differences in rulings from industrial relations court cases with separate filings (splitting). The urgency of this research is that currently, courts consider factors beyond the literal interpretation of the law when making decisions, therefore legal professionals, including judges, must have empathy for individuals which is reflected in their decisions. This type of research is normative juridical. The research results show that splitting in the resolution of industrial relations cases refers to the separation of interest disputes and employment termination (PHK) disputes in decisions. However, this separation creates legal uncertainty and a damaged sense of justice. This separation of cases also has the impact of separating settlements and decisions, resulting in two different decisions for each type of dispute, with different legal consequences. The Civil Procedure Law (HIR) and Field Room (RBg) systems are used in industrial relations courts, but high costs, especially for workers, are the main obstacle. Apart from that, differences in decisions between judges also give rise to injustice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim pada saat memutuskan perkara pengadilan hubungan industrial dengan pemberkasan yang terpisah dan akibat hukum dari perbedaan amar putusan dari perkara pengadilan hubungan industrial dengan pemberkasan yang terpisah (splitsing). Urgensi penelitian ini yaitu saat ini, pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor di luar penafsiran hukum secara harafiah ketika mengambil keputusan, oleh karena itu para profesional hukum, termasuk hakim, harus memiliki empati terhadap individu yang tercermin dalam putusannya. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa splitsing dalam penyelesaian perkara hubungan industrial mengacu pada pemisahan perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam putusan. Namun, pemisahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa keadilan yang tercederai. Pemisahan perkara ini juga berdampak pada pemisahan penyelesaian dan putusan, menghasilkan dua amar putusan yang berbeda untuk setiap jenis perselisihan, dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Sistem Hukum Acara Perdata (HIR) dan Ruang Bidang (RBg) digunakan dalam pengadilan hubungan industrial, namun biaya tinggi, terutama bagi pekerja, menjadi kendala utama. Selain itu, perbedaan putusan antara hakim juga menimbulkan ketidakadilan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Benda Bergerak Non Eksekusi Sukarela di Balai Lelang Swasta Saputra, Dimas Almeida; Arifin, Zaenal; Sudarmanto, Kukuh; Sukrisno, Wijayono Hadi
Journal Juridisch Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i3.9854

This research aims to analyze the process of implementing a voluntary non-execution movable object auction at PT JBA Indonesia Semarang City Branch. As well as to analyze legal protection for winners of non-voluntary execution movable object auctions at PT JBA Indonesia Semarang City Branch. The urgency of this research is so that auction winners are not deceived by the condition of movable objects when they are declared to have won the auction. And so that the auction winner gets legal protection and understands the legal standing at the time of the auction. This writing is empirical juridical research with a statutory approach and a case approach. The research specifications used in this research are analytical descriptive. The data collection method used by the author is by examining primary data obtained through interviews with employees and assistants to the leadership of the private auction house PT JBA Indonesia, Semarang City Branch, which was conducted directly at the PT JBA Indonesia Semarang City Branch office and secondary data obtained from materials. References. The results of the research explain that the auction implementation at the private auction center PT JBA Indonesia uses a voluntary non-execution auction type, then the auction implementation is also divided into several categories, namely pre-auction, during the auction, and post-auction. There are several categories of legal protection for winners of auctions for non-voluntary movable objects, namely disclosure of information about auction winners, private auction houses daring to take responsibility for errors in auction implementation and special complaints regarding auction implementation.

LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST IN LOCAL GOVERNMENTS WITH SMALL SCALE Arifin, Miftah; Sukrisno, Wijayono Hadi; Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3711

This study has purposes to find out how the mechanism of land procurement for the public interest in local governments, find out the obstacles and solve the problem of land procurement for the public interest on a small scale. Land procurement by the local government sometimes always collides with the stages of land procurement which is a very long process, but the land is needed immediately to support development. Small-scale land procurement is carried out on an area of no more than 5 hectares. Land procurement on a small scale for the public interest can be carried out without going through the determination of the location. The legal consequences are not being able to deposit compensation in court. This study uses a sociological juridical method, namely the discussion based on the provisions of the legislation. The results of this study are that the mechanism for land procurement for the public interest is carried out with accurate research and socialization so that the community understands the positive impact of development for the public interest and counseling so that the community understands the benefits of the project and participates in the success of project development for the public interest. Another obstacle in the implementation of land procurement is the existence of incomplete land ownership data or documents or no land ownership rights, the bureaucracy that guarantees legal certainty that the settlement of these obstacles is carried out with the active role of agencies that require land.

Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan dalam Kasus Pertambangan Ilegal: Studi Kasus di Bangka Belitung Muhaibah, Lizatul; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Fakta Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Maret
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i2.157

Provinsi Bangka Belitung menghadapi permasalahan serius terkait pertambangan ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan masif. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan tindak pidana lingkungan dalam mengatasi praktik pertambangan ilegal di Bangka Belitung. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus dan studi literatur hukum lingkungan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan kerusakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana lingkungan yang ada belum efektif menangani pertambangan ilegal karena sanksi yang relatif ringan, lemahnya koordinasi antar instansi, dan minimnya pengawasan. Faktor penyebab lemahnya penegakan hukum meliputi keterbatasan sumber daya aparat, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya political will pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi pengaturan sanksi pidana lingkungan, penguatan kelembagaan pengawasan, dan peningkatan koordinasi antar stakeholder untuk menciptakan efek jera bagi pelaku pertambangan ilegal di Bangka Belitung.

Implementation of Regency Regulation No. 8 of 2016 on Smoke-Free Areas: A Case Study in West Bangka Regency Destineni; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v6i2.25547

The implementation of West Bangka Regency Regulation No. 8 of 2016 concerning Non-Smoking Areas (NSA) in government office environments has faced significant challenges. Despite its intention to create a healthier workplace, data from 2023 shows that 30% of government employees still smoke in designated NSA zones. This research aims to analyze the effectiveness of this regulation and provide actionable recommendations to bridge policy gaps and enhance compliance. Using a socio-legal approach with Friedman's legal system theory, data collection involved literature reviews and in-depth interviews with key stakeholders such as law enforcement officers, supervisors, and employees. Results indicate that weak enforcement mechanisms, cultural resistance, insufficient resources, and inadequate sanctions have hindered compliance. This study highlights the interdependence of the legal system between legal structure, legal substance, and legal culture in interacting with each other. Key findings include a lack of consistent law enforcement by the civil service police unit, limited smoking cessation infrastructure, and deeply rooted smoking habits among staff. Efforts to improve must focus on integrated strategies: robust public education, sustained awareness campaigns, and stakeholder collaboration. Conclusions underscore the necessity for stronger leadership commitment and holistic approaches to promote a smoke-free culture in government offices.

Criminal Legal Analysis on Conversion of Forest Areas Into Oil Palm Plantations: A Case Study in Belitung Regency Yuda, Darma; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i3.47072

This study aims to analyze the crime of converting forest areas into oil palm plantations in Belitung Regency. The focus of the study is directed at the identification of elements of criminal acts in the misuse of forest areas as well as the application of criminal law and forestry administration in the settlement of these cases. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case studies. The results of the study show that the conversion of forest areas without permits violates the provisions of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Elements of criminal acts include unlawful acts, environmental damage, and intentional elements. The application of criminal law has not been maximized due to weak supervision, lack of coordination between agencies, and lack of deterrent effect for perpetrators. Meanwhile, from the aspect of forestry administration, the control of permits and the restoration of forest areas are important steps in the effort to solve it. A more stringent legal approach and improved forest governance are needed to prevent the recurrence of similar violations in the future.

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli Di Martekplace Shopee: Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang Pratiwi; Yandi; Baharudin; Rahmiati Ranti Pawari; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.99

Pada Keterkaitan antara pihak-pihak di Marketplace Shopee dalam kegiatan jual beli online menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan. Kelalaian yang dilakukan jasa pengirim (Ekspedisi) ke konsumen dalam proses jual beli online di Marketplace Shopee seperti kehilangan/kerusakaan dalam pengiriman. Maka dalam hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen perlu mendapatkan perlindungan dan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan penjual sebagai konsumen di Shopee dan tanggungjawab jasa pengiriman (Ekspedisi) Shopee Express terkait kelalaian yang dilakukan dalam proses pengiriman ke konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian sebagai upaya Shopee dalam perlindungan penjual sebagai konsumen adalah dengan mengantikan barang yang hilang/rusak ada yang berdasarkan Asuransi Pengiriman dan tidak dengan Asuransi Pengiriman. Bentuk pertanggungjawaban Shopee Express atas kehilangan/kerusakan barang dalam proses pengiriman ke pembeli adalah berupa pengembalian dana ke Shopeepay dan penjual ke saldo penjual masing-masing seharga kerugian yang dialami.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search