Garuda - Garba Rujukan Digital

Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Robuwan, Rahmat; Zulkifli, Muhamad Aziz
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 1 (2024): Volume 3, No 2, Tahun 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i1.124

Penelitian ini berjudul “Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang sebagai uraian dari Undang-Undang Dasar yang lebih konkret sudah semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Akan tetapi potret produk undang-undang yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan Pancasila. Bahkan Pancasila hanya dianggap bingkai pemanis dalam Pembukaan Undang-undang yang terdiri dari kata-kata indah yang hanya menjadi cita-cita tanpa adanya dorongan menuju cita-cita tersebut. Dalam penulisan ini penulis berusaha untuk menjelaskan Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-undang. Pencarian data dilakukan dengan mengkaji hukum mengenai Aktualisasi Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aturan mengenai Pembentukan Undang-undang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi peraturan perundang-undangannya.Hasil dalam penelitian ini antara lain terbentuknya peraturan perundang-undangan sesuai dengan pancasila. Rekomendasi yang diberikan dalam penulisan ini ialah undang-undang yang terbentuk adalah undang-undang yang tetap tegak berdiri di atas dasar negara yang kokoh yakni Pancasila.

Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya Zulkifli, Muhamad Aziz
Jurnal Fakta Hukum Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai kekuatan eksekutorial perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan dan upaya perlindungan hukum terhadap debiturnya. Dalam menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatife yang mendeskripsikan secara sistematis dan akurat dalam mengkaji permasalahan dengan dasar ketentuan hukum normatife. Hasil penelitian ini secara khusus menunjukan bahwa perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan memberikan kedudukan yang lemah terhadap Kreditur sebagai penerima jaminan fidusia serta perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan memberikan kerugian secara spesifik terhadap debitur sebagai pemberi jaminan fidusia.

Pilkada Kota Pangkalpinang 2024: Analisis Kritis Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Sosial dan Hukum Zulkifli, Muhamad Aziz; Wahdah, Nurwafiq Al; Dantye, Femylia
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/84wzxt07

Penelitian ini berfokus pada analisis partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2024. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya keterlibatan masyarakat dalam demokrasi di tingkat lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat serta unsur-unsur hukum dan sosial yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Penelitian ini menggunakan kombinasi metodologi penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari wawancara mendalam dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang maupun pihak terkait lainnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah faktor sosial, termasuk seperti kesenjangan partisipasi berdasarkan jenis kelamin, di mana partisipasi pemilih perempuan (28,38%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (24,36%). Selain itu, partisipasi pemilih disabilitas tercatat sangat rendah, yakni hanya 29,49% dari total DPT disabilitas, sedangkan dari aspek hukum, penurunan partisipasi mencerminkan adanya kendala dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa perencanaan Pilkada memerlukan strategi komprehensif yang menggabungkan pertimbangan sosial dan hukum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik FRAYA Dental dalam Pengelolaan Jaminan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien kifly, Windy; Saliman, Abdul Rasyid; Baharudin; Zulkifli, Muhamad Aziz; Thamrin, Husni
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.94

Pada saat ini sering terjadi kasus kebocoran data pribadi, salah satunya ialah kebocoran data pribadi pasien. Banyak klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang mempublikasikan hasil perawatan pasien tanpa persetujuan yang bersangkutan. Salah satu klinik gigi di pangkalpinang yaitu klinik FRAYA Dental juga mempublikasikan hasil perawatan gigi pasien di halaman sosial media yang klinik miliki. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab klinik Fraya Dental dalam mengelola dan menjaga keraasiaan data pasien berdasarkan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dimana peneliti mengkaji kaidah hukum yang berlaku mengenai peraturan data pribadi pasien. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa klinik Fraya Dental telah melakukan prosedur yang tepat dalam menjaga kerahasiaan data pasien. Namun belum sepenuhnya terpenuhi karena klinik masih mempublikasikan hasil perawatan gigi pasien dilaman sosial media klinik. Oleh karean itu sebaiknya klinik tetap menjalakan prosedur yang tepat dalam mengelola kerahasiaan data pasien agar keamaan dan kesejahteraan pasien terjamin.

Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Richard Posner Hariansah, Syafri; Wira Pratama, M. Ilham; Zulkifli, Muhamad Aziz; Tribuana, Robi Rendra; Sunggara, Muhamad Adystia
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.119

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui pendekatan Ekonomi Hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner. Pendekatan ini menilai efektivitas dan efisiensi regulasi dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang optimal dan kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda ini memiliki tujuan yang baik dalam mengatur usaha perkebunan kelapa sawit, terdapat beberapa kelemahan dalam mekanisme penegakan dan regulasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penyempurnaan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan, dan mendorong inovasi dalam praktik perkebunan berkelanjutan. Dengan demikian, Perda ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Optimalisasi Patroli Sat Lantas Polres Bangka Guna Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Robuwan, Rahmat; Zulkifli, Muhamad Aziz
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.139

Peningkatan mobilitas dan jumlah kendaraan di jalan raya menimbulkan tantangan yang signifikan terkait dengan peningkatan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan patroli Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Bangka guna meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Metode penelitian melibatkan analisis data historis kecelakaan, pelanggaran, dan pola lalu lintas, serta wawancara dengan personel Sat Lantas. Temuan penelitian menunjukkan adanya pola tertentu dalam kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut. Dengan menerapkan strategi patroli yang lebih cerdas, termasuk penggunaan teknologi canggih seperti sistem pemantauan lalu lintas berbasis sensor dan analisis prediktif, Sat Lantas dapat meningkatkan efektivitas patroli mereka. Selain itu, pelatihan personel terkait keterampilan interaksi sosial dan penanganan konflik dapat meningkatkan hubungan antara polisi lalu lintas dan masyarakat, yang dapat membantu dalam pencegahan pelanggaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi Sat Lantas Polres Bangka dalam mengembangkan strategi patroli yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi penurunan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta peningkatan keselamatan jalan raya secara keseluruhan di wilayah tersebut Abstrak berisi tentang tujuan, metode analisis, serta kesimpulan.

Kue Tompek Selong sebagai Aset Ekonomi Daerah: Studi Hukum tentang Perlindungan Kue Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung Zulkifli, Muhamad Aziz; Rindiani, Anis; Marhayani, Cik
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2453

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, termasuk kuliner tradisional yang tidak hanya merepresentasikan identitas kultural, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang strategis bagi pengembangan daerah. Salah satu makanan tradisional khas Bangka Belitung adalah Kue Tompek Selong, yang selain menjadi warisan budaya, juga berpotensi besar sebagai aset ekonomi lokal. Namun, hingga kini belum terdapat perlindungan hukum yang memadai terhadap produk tersebut sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), sehingga rawan terhadap eksploitasi dan klaim sepihak oleh pihak luar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap Kue Tompek Selong sebagai KIK dan menelusuri mekanisme pendaftaran serta skema perlindungan yang tersedia dalam kerangka hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan melalui skema Indikasi Asal sangat penting untuk memastikan legitimasi komunitas lokal atas produk ini, mendorong pengembangan ekonomi berbasis budaya, dan memperkuat daya saing daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendukung pelestarian kuliner tradisional serta penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berbasis hukum.

Analisis Sosiolegal Urgensi Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Erlina; Zulkifli, Muhammad Aziz
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/tckbbv85

Penelitian ini mengkaji urgensi pembatasan masa jabatan anggota legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan socio-legal. Pembatasan masa jabatan merupakan salah satu instrumen penting dalam penguatan prinsip negara hukum demokratis yang belum terimplementasi pada keanggotaan lembaga legislatif di Indonesia. Penelitian bertujuan menganalisis implikasi tidak adanya pembatasan masa jabatan terhadap kualitas demokrasi dan prinsip negara hukum, serta merumuskan urgensi pengaturannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan data primer berupa hasil wawancara dan observasi serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan legislatif berimplikasi pada: (1) konsolidasi kekuasaan yang berlebihan; (2) melemahnya checks and balances; (3) berkurangnya regenerasi kepemimpinan; dan (4) potensi terjadinya oligarki politik. Pengaturan pembatasan masa jabatan menjadi urgen sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, menghadirkan keterwakilan yang responsif, mencegah monopoli kekuasaan, dan menjamin sirkulasi elit politik yang sehat. Penelitian menyimpulkan perlunya reformasi konstitusional dan legislasi terkait pembatasan masa jabatan anggota legislatif yang diimplementasikan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek keberlangsungan lembaga dan stabilitas sistem politik.

Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Siber: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Myanmar Saputra, Galih Deno; Hariansah, Syafri; Zulkifli, M. Aziz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6099

Studi ini menganalisis formulasi hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui dunia maya (TPPO) yang berdampak pada buruh migran Indonesia nonprosedural di Myanmar. Terjadinya TPPO dunia maya menimbulkan ancaman yang signifikan bagi buruh migran Indonesia, khususnya mereka yang melakukan perjalanan melalui rute nonprosedural ke Myanmar. Modus operandi pelaku TIP telah berkembang dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi korban. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi. Temuan studi ini mengungkapkan bahwa hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan TPPO dunia maya menunjukkan kekurangan dalam pengaturan lintas batas, khususnya dalam menangani kejahatan terorganisasi transnasional. Perlindungan hukum terhadap korban TPPO siber pada pekerja migran non prosedural menghadapi tantangan signifikan dalam hal yurisdiksi, pembuktian, dan kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen hukum pidana, optimalisasi diplomasi hukum, dan peningkatan kerja sama internasional untuk menanggulangi TPPO siber serta memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search