Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Solusi VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Fakta Hukum (JFH) Law and Economics Jurnal Medika: Medika Jurnal Legalitas
Gunawan, Arifin Faqih
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU Sunggara, Muhamad Adystia; Meliana, Yang; Gunawan, Arifin Faqih; Yuliana, Sri
Solusi Vol 19 No 2 (2021): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v19i2.360

Abstract

The protection and recognition of human rights of every individual or citizen is an obligation for the state as a logical consequence of its establishment as a rule of law and a person has the right to be treated equally before the law, including for poor people who are in trouble with the law. This research is normative legal research or doctrinal legal research with a legal inventory approach, which collects norms that have been identified as legal norms. The conclusion of this study is that legal aid is not a guarantee in the form of access to law and justice for the poor because the application of legal aid at the practical level in the community still reaps several problems that hinder the realization of access to law and justice for the poor. First, the non-working normative legal framework. Second, the lack of legal awareness regarding legal aid. Third, access to justice which is formality. Fourth, discrimination and complicated procedures in funding legal aid. Fifth, there is no supervision in the application of legal aid.
Reoptimalisasi Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (Whisteblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi Gunawan, Arifin Faqih; Meliana, Yang
VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2767

Abstract

The protection of whistleblower witnesses (whistleblower) in handling corruption crimes is still an unresolved problem to date. Referring to the LPSK report, there was a rapid increase in the number of complaints in 2021, with the number of corruptions also increasing and requiring immediate resolution. Amid the complexity of these demands, both the LPSK and the KPK have not been able to effectively provide guaranteed protection for witnesses reporting corruption crimes. As a result, there are still many cases that cause victims, whether whistleblower witnesses who died, were criminalized, or received threats and intimidation. In fact, in criminal procedural law in Indonesia, witness statements are part of valid evidence. For this reason, the government needs to increase efforts to protect whistleblower witnesses as mandated in Law No.13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. This research uses juridical-normative methods, and seeks to present solutions in policy making to optimize efforts to protect witnesses reporting corruption crimes in Indonesia.
Analysis of palm oil plantation regional regulation implementation in bangka belitung from an economic law perspective Gunawan, Arifin Faqih
Law and Economics Vol. 19 No. 1 (2025): February: Law and Economics
Publisher : Institute for Law and Economics Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/laweco.v19i1.113

Abstract

This study examines the implementation of Regional Regulation Number 19 of 2017 in Bangka Belitung Province, which mandates palm oil farmers to integrate cattle farming into plantation management. The research employs a normative-empirical legal approach, combining analysis of legal frameworks with field research. Primary data was collected through semi-structured interviews with 30 smallholder farmers and 10 local government officials between January-June 2023, focusing on implementation challenges and compliance factors. Secondary data included regional regulations, implementation reports, and official correspondence, analyzed using qualitative content analysis methods. The study reveals several implementation barriers: lack of sanctions, high initial costs, limited technical knowledge, and insufficient government support. Analysis of interview transcripts and documents, conducted through systematic coding and thematic analysis, indicates significant challenges for smallholder farmers, particularly financial constraints and inadequate incentives. The findings demonstrate that weak supervision and policy design compromise the regulation's effectiveness. The study recommends incorporating sanctions, providing financial assistance, implementing technical training programs, and enhancing monitoring mechanisms. These recommendations aim to improve compliance and align the regulation with its objectives of economic growth and environmental sustainability. This research contributes to understanding how legal frameworks can better support sustainable agricultural practices while considering farmers' socio-economic conditions
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplance Pembayun, Eys Putri; Gunawan, Arifin Faqih
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 2 (2025): Volume 04 Nomor 01 Tahun 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i2.156

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat, khususnya melalui transaksi elektronik di platform marketplace. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hukum konsumen yang memerlukan kajian mendalam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi UU Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen pada transaksi digital di marketplace, serta mengidentifikasi kendala dan solusi hukum yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis regulasi terkait, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Perlindungan Konsumen dalam transaksi digital masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesenjangan regulasi, kompleksitas yurisdiksi lintas wilayah, dan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menemukan perlunya harmonisasi regulasi antara UU Perlindungan Konsumen dengan regulasi teknologi informasi, penguatan peran BPSK dalam menangani sengketa digital, dan pengembangan mekanisme perlindungan konsumen yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan konsumen dalam era digital.
Rekonseptualisasi hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP baru Asyura, Muhammad Erian; Abdillah, Junaidi; Gunawan, Arifin Faqih
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1664

Abstract

Permasalahan mengenai hukuman mati telah menjadi topik perdebatan yang terus berkembang dalam sistem pemidanaan Indonesia. KUHP Lama menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok yang final, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terjadi perubahan paradigma yang signifikan, yakni ditempatkannya hukuman mati sebagai pidana alternatif yang bersyarat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Perubahan konsep hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP Baru, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHP Lama guna melihat implikasi terhadap sistem peradilan pidana nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru mengatur hukuman mati sebagai pidana alternatif yang dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Dalam masa percobaan ini, terpidana dapat mengajukan grasi atau menunjukkan perubahan perilaku sebagai syarat konversi pidana menjadi penjara seumur hidup. Rekonseptualisasi ini menggeser filosofi pemidanaan dari retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis, dengan tetap mempertahankan fungsi pencegahan dan perlindungan hukum terhadap kejahatan berat.
Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pernikahan Dini Di Wilayah Hukum Kecamatan Payung Tamara, Eriska; Marhayani, Cik; Gunawan, Arifin Faqih
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.48

Abstract

Anak-anak merupakan aset berharga serta inventasi berharga bagi suatu negara untuk keberlanjutan masa depan negara. Beberapa alasan masyarakat melegalkan pernikahan dini, yaitu: batas usia menikah (UU No. 1 Tahun 1974), pubertas, nafkah untuk meringankan beban keuangan keluarga, dan cita-cita menikah lebih awal. Pernikahan dini juga menimbulkan masalah sosial yaitu perceraian, stabilitas keluarga yang buruk, diskriminasi gender dan pola asuh yang buruk. Setiap manusia sebagai makhluk sosial berhak menikah dengan keinginan terwujudnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa dalam umur, pikiran dan perbuatan. Namun, legalisasi pernikahan dini dengan alasan memenuhi syarat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan persoalan yang sangat penting di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi ukuran usia perkawinan yang diperbolehkan, tetapi harus banyak diperhatikan dari segi kedewasaan, kedewasaan berpikir dan bertindak. Untuk menghindari perceraian terutama pada usia yang lebih muda ketika anak berusia kurang dari 16 tahun, pengadilan agama mengecualikan perkawinan karena alasan kehamilan, agama, ekonomi dan pendidikan.
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambang Ilegal di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara Ulpa, Padila; Abdillah, Junaidi; Gunawan, Arifin Faqih; Marhayani, Cik
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.108

Abstract

Tujuan dan fokus pada penelitian ini yaitu membahas tentang untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kegiatan pertambangan timah ilegal dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kegiatan penambangan timah di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan studi lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa memberi sanksi terhadap pelaku penambang timah ilegal, berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan BatuBara sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku penambang timah ilegal, akan tetapi fakta lapangannya masih ada pelaku penambang ilegal didalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol sampai saat ini.
Implementasi KKN Universitas Pertiba dalam pengembangan UMKM Desa Tiram Kabupaten Bangka Selatan Melalui inovasi Branding dengan Pembuatan logo Juhari, Juhari; Gunawan, Arifin Faqih; Oktavirgianti, Alifah; Wahyudi, Dicky; Angraini, Deffy; Deli, Deli
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/12aeqz16

Abstract

The Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata/KKN) is a form of student dedication to society, aiming to provide real contributions to village development. One of these contributions is supporting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tiram Village, Bangka Selatan Regency. The main problem faced by local MSMEs is the lack of visual identity and branding, which makes it difficult for their products to be recognized and compete in the market. Through the KKN program of Pertiba University, students conducted data collection, interviews, and logo creation tailored to the characteristics of each business owner. The methods applied included field observation, participatory discussion, and need-based logo design. The results show that MSME owners benefited from the creation of business logos, as it enhanced product image, built consumer trust, and opened opportunities for digital marketing. This study confirms that student involvement through the KKN program has a positive impact on MSME development in rural areas, particularly in branding and strengthening the competitiveness of local products.
Co-Authors Angraini, Deffy Asyura, Muhammad Erian Cik Marhayani Deli, Deli Dicky Wahyudi Juhari Juhari, Juhari Junaidi Abdillah Meliana, Yang Muhamad Adystia Sunggara Oktavirgianti, Alifah Pembayun, Eys Putri Sri Yuliana Tamara, Eriska Ulpa, Padila