Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Al Irsyad: Jurnal Studi Islam
Mulyana, Indra
Unknown Affiliation
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH Mulyana, Indra; Solehudin, Ending; Setiawan, Iwan; Rusydi, Ibnu
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.14168

Abstract

Pemilu di Indonesia yang dijadwalkan pada tahun 2024 sedang menjadi perbincangan hangat. Namun, perdebatan mengenai perspektif Islam terhadap pemilu masih kurang dibahas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia memiliki relevansi dengan fiqh siyasah, yaitu sistem ahlul halli wal aqdi. Sejarah pemilu di Indonesia berkembang seiring dengan pemahaman demokrasi. Konsep pemilihan pemimpin pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin tidak sama dengan pemilu saat ini. Namun, konsep ahlul halli wal aqdi atau syura dalam Islam memiliki kesamaan dengan pemilihan umum di Indonesia. Dalam fiqh siyasah, metode pengisian jabatan kepala negara termasuk pemilihan langsung oleh rakyat dan ahlul halli wal aqdi. Di Indonesia, pemilu menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, sesuai dengan prinsip fiqh siyasah. Penelitian ini juga menyoroti sengketa pemilu yang terjadi setelah pemilihan umum. Dalam Islam, ahlul halli wal aqdi memiliki peran dalam mengadili sengketa pemilihan kepala pemerintahan, di Indonesia sengketa pemilu diajukan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk berlaku adil dan sesuai dengan ajaran Islam dalam pemerintahan. Masyarakat juga diingatkan untuk mempelajari pemerintahan baik dalam berpolitik maupun bermasyarakat. Jika konsep negara Islam tercapai, masyarakat akan sejahtera dan pemerintahan akan bijak dan adil dalam semua aspek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dan memotivasi masyarakat dalam menghadapi politik di Indonesia.
The Concept of Fathering in Child Care During the Covid-19 Pandemic Mulyana, Indra; Zuhri, Saifuddin; Dimas Aditya, Viedy; Arianto, Toni
Al Irsyad: Jurnal Studi Islam Vol. 2 No. 1 (2023): Al Irsyad: Jurnal Studi Islam
Publisher : STAI Publisistik Thawalib Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54150/alirsyad.v2i1.118

Abstract

Children are a trust that require father-mother parenting aligned with the times, to prevent the impacts of fatherlessness and shape the character of today’s generation. This study explores the implementation of the fathering concept in child-rearing during the pandemic. It employs a qualitative method using a literature study approach. The research sources include the Qur'an (tafsir), books, and school documents. Findings: The phenomenon of fatherlessness has negative effects on children, such as the loss of security, increased school absenteeism, cognitive decline, a higher risk of depression, antisocial behavior, and both physical and psychological distress. To address this, the father's role must be strengthened by implementing positive fatherly values, especially during the Covid-19 pandemic. These values include being a role model, applying consistent parenting habits, giving loving advice, creating a supportive environment, showing wisdom, and always praying for the child's well-being and development. Conclusion: The father's active role is essential in child-rearing to prevent the negative impact of fatherlessness, particularly during the pandemic
KEKOSONGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN DEEPFAKE DALAM UU ITE NOMOR 1 TAHUN 2024 MENURUT PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Mulyana, Indra; Royani, Yayan Muhamad; Ludiana, Tia
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.23344

Abstract

Transformasi tindak pidana siber saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi Deepfake yang menyalahgunakan identitas biometrik pejabat publik demi keuntungan finansial. Sayangnya, instrumen hukum positif di Indonesia, terutama Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, menunjukkan adanya kesenjangan norma (legal lag) yang signifikan. Studi ini difokuskan pada analisis kekosongan hukum (vacuum of norm) yang timbul karena pasal a quo masih mensyaratkan unsur berita bohong dan kerugian konsumen yang tidak relevan dengan sifat kejahatan ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa penerapan UU ITE saat ini berpotensi menciptakan impunitas. Hal ini karena Deepfake merupakan fabrikasi realitas sintetik, bukan sekadar penyebaran hoaks dalam transaksi elektronik. Dalam tinjauan Fiqh Jinayah, perbuatan ini dikategorikan sebagai Al-Ghash dan At-Tadlis berat yang mencederai prinsip Maqashid Syariah, khususnya pelindungan akal dan harta. Karena belum adanya dalil yang spesifik, tindak pidana ini masuk dalam ranah Jarimah Ta'zir, yang menuntut hakim menerapkan sanksi maksimal demi menutup celah kerusakan (Sadd ad-Dzari'ah) dan mewujudkan keadilan substantif.
Co-Authors Ending Solehudin Ibnu Rusydi Iwan Setiawan Krisna Rendi Awalludin Ludiana, Tia Royani, Yayan Muhamad Toni Arianto, Toni Viedy Dimas Aditya