Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Mohammad Wira Utama
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PELAKU MELAKUKAN PELANGGARAN HAK KONSUMEN PADA TRANSAKSI E-COMMERCE Maulana, Maulana; Srimenda Sinulingga; Mohammad Wira Utama
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i5.2353

Abstract

Bisnis e-commerce mengalami perkembangan pesat seiring perkembangan kemajunan teknologi dan informasi Bisnis e-commerce dapat memberikan dampak postif bermanfaat kepada masyarakat namun dapat saja menimbu pelanggaran hak konsumen. Permasalahan, apa bentuk pelanggaran pelanggaran hak konsumen pada transaksi e-commerce dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang melanggar hak hak konsumen pada transaksi e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan mengunakan data sekunder, penelitiannya bersifat normatif. Hasil penelitian pelanggaran hak konsumen pada transaksi e-commerce, karena pelaku usaha e-commerce menjalankan usahanya tidak jujur menginformasikan produknya, barang terlambat sampai kepada konsumen, bocornya data konsumen, produk tidak sesuai standar mutu pelaku usaha melakukan penipuan. Upaya yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan adalah komplaij melalui wadah yang diselesaikan , menuntut ganti kerugian melalui jalur litigasi dan non litigasi serta menuntut pidana jika ditemukan adanya unsur pidana.
Perlindungan Hukum Terhadap Mutu Udara Dalam Penanggulangan Pencemaran Udara Di Indonesia: Penelitian Mohammad Wira Utama; Emi Silvia; Iwan Iryansyah Setiawan; Sari Marlia; Tio Setiawan; Afrizal; Ahmad Affendi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6188

Abstract

Pencemaran udara merupakan permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas industri, urbanisasi, dan penggunaan kendaraan bermotor yang berdampak pada menurunnya kualitas udara serta kesehatan masyarakat . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap mutu udara di Indonesia serta efektivitas penerapannya dalam penanggulangan pencemaran udara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurang optimalnya pengawasan, serta adanya fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, instrumen preventif dan represif belum berjalan secara seimbang, di mana upaya pencegahan belum efektif dan sanksi hukum belum memberikan efek jera yang signifikan. Kendala lain juga ditemukan dalam aspek pembuktian, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak, serta keterbatasan akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap mutu udara diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam mengendalikan pencemaran udara secara berkelanjutan.
Tanggung Jawab Korporasi Multinasional Terhadap Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Global Mohammad Wira Utama; Manambak Silalahi; Bambang Kuntjoro; M.Izzaddin Arief Setyawan; M. Saefuddin; Persia Misuari
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6189

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab korporasi multinasional terhadap kerusakan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan global. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya peran korporasi multinasional dalam perekonomian global yang diiringi dengan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Permasalahan utama terletak pada lemahnya pengaturan hukum internasional yang masih didominasi oleh instrumen soft law, sehingga belum mampu memberikan kekuatan mengikat terhadap korporasi sebagai aktor non-negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi multinasional masih menghadapi kendala yurisdiksi, perbedaan regulasi antar negara, serta fenomena race to the bottom yang melemahkan perlindungan lingkungan, khususnya di negara berkembang. Selain itu, belum adanya pengakuan korporasi sebagai subjek hukum internasional menyebabkan keterbatasan dalam penegakan tanggung jawab secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat (hard law) yang mengatur kewajiban korporasi secara tegas, termasuk penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip pencemar membayar. Penguatan mekanisme penegakan hukum lintas negara serta harmonisasi dengan hukum nasional juga menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam melindungi lingkungan hidup.
Co-Authors Afrizal Ahmad Affendi Bambang Kuntjoro Emi Silvia Iwan Iryansyah Setiawan M. Saefuddin M.Izzaddin Arief Setyawan Manambak Silalahi Maulana Maulana, Maulana Persia Misuari Sari Marlia Srimenda Sinulingga Tio Setiawan