Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Salma Rifda Salsabila
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KORELASI HUKUM AGAMA DAN ADAT: PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN WISATAWAN DI BALI Laila Nurul Hidayati; Lia Sari; Salma Rifda Salsabila; Malkah Melia Oktavia; Aisyah Lashinta Dewi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i2.2952

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari hukum agama hindu dengan hukum adat Bali yang dapat berjalan seiringan tanpa menimbulkan suatu perselisihan diantara kedua aturan yang berlaku. Keberadaan hukum agama hindu dan hukum adat Bali saling melengkapi dan menjadi pedoman bagi masyarakat adat Bali maupun masyarakat umum yang berada di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk menjabarkan mengenai hubungan antar hukum tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif yan ditinjau dari studi kepustakaan. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh lebih mendalam mengenai korelasi antara hukum adat dan hukum agama di Bali. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara dua hukum tersebut dan menciptakan peran pemerintah untuk terus menjaga keharmonisan masyarakat Bali sedangkan penerapan sanksi berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan kedua hukum tersebut memiliki pengaruh penting bagi masyarakat bali terutama untuk menjaga identitas dari masyarakat adat Bali.
STATUS WARIS ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Devita Putri; Salma Rifda Salsabila; Malkah Melia Oktaviana; Aisyah Lashinta Dewi; Nur Rofiq
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i3.2953

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status waris dari anak luar kawin, apakah anak luar kawin mendapatkan hak dalam hal pewarisan atau tidak. Persoalan mengenai hak pembagian waris menjadi suatu masaah yang krusial termasuk pada penggolongan ahli waris yang dapat mengajukan haknya. Adanya persoalan mengenai status dan kedudukan bagi anak luar kawin sebagai ahli waris dapat ditinjau melalui ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Pernggunaan Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini ditinjau dari studi kepustakaan untuk menguraikan dan menganalisa data yang diperoleh secara mendalam mengenai status waris anak dari perkawinan yang tidak sah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ibu biologis menjadi nasab dari anak luar kawin. Dengan kata lain, anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Ketentuan mengenai besaran yang menjadi hak dari anak luar kawin diatur dalam KHI. Sehingga Dapat disimpulkan bahwa terdapat ketentuan khusus mengenai status hak waris bagi anak luar kawin.
Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Omnibus Law Laila Nurul Hidayati; Aisyah Lashinta Dewi; Malkah Melia Oktaviana; Lia Sari; Salma Rifda Salsabila; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1484

Abstract

Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) telah memicu perdebatan luas, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan hukum terhadap pekerja kontrak sebelum dan sesudah diberlakukannya Omnibus Law, serta menelaah implikasi regulasi baru tersebut terhadap jaminan hak normatif pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka yang menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Omnibus Law memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha dan kemudahan dalam perekrutan tenaga kerja, namun hal ini berdampak pada melemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penghapusan batas maksimal perpanjangan kontrak, perubahan sistem pesangon, dan fleksibilitas hak cuti menjadi sumber ketidakpastian status kerja dan penurunan posisi tawar pekerja. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang tegas serta pengawasan yang intensif dari pemerintah guna menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial bagi pekerja kontrak.
Co-Authors Aisyah Lashinta Dewi Devita Putri Kuswan Hadji Laila Nurul Hidayati Lia Sari Malkah Melia Oktavia Malkah Melia Oktaviana Nur Rofiq