Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STATUS WARIS ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Devita Putri; Salma Rifda Salsabila; Malkah Melia Oktaviana; Aisyah Lashinta Dewi; Nur Rofiq
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i3.2953

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status waris dari anak luar kawin, apakah anak luar kawin mendapatkan hak dalam hal pewarisan atau tidak. Persoalan mengenai hak pembagian waris menjadi suatu masaah yang krusial termasuk pada penggolongan ahli waris yang dapat mengajukan haknya. Adanya persoalan mengenai status dan kedudukan bagi anak luar kawin sebagai ahli waris dapat ditinjau melalui ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Pernggunaan Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini ditinjau dari studi kepustakaan untuk menguraikan dan menganalisa data yang diperoleh secara mendalam mengenai status waris anak dari perkawinan yang tidak sah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ibu biologis menjadi nasab dari anak luar kawin. Dengan kata lain, anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Ketentuan mengenai besaran yang menjadi hak dari anak luar kawin diatur dalam KHI. Sehingga Dapat disimpulkan bahwa terdapat ketentuan khusus mengenai status hak waris bagi anak luar kawin.
Pentingnya Penerapan Digital Marketing dan Penguatan UMKM: (Studi Kasus Pada Dusun Dawungan dan Dadapan di Desa Ngadirejo) Muhammad Agustian Sakha; Hironimus Steven Permana; Faiz Nawawi; Galang Adipura; Dwi Puji Haryanto; Luwes Dwi Triani; Malkah Melia Oktaviana; Almaas Raaffina Putri; Zahra Aulia; Audya Mulia Nurfadilah
ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat
Publisher : Asosiasi Periset Bahasa Sastra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/aspirasi.v3i2.1501

Abstract

The community service program conducted by the KKN II Team of Ngadirejo Village aims to overcome marketing problems in businesses through digital marketing socialization and strengthening MSMEs in Dawungan and Dadapan Hamlets, Ngadirejo Village. This activity includes two main methods, namely digital marketing socialization to help MSME players expand market reach and increase competitiveness through digital platforms, as well as assistance in obtaining halal certification and Business Identification Number (NIB) to strengthen business legality. The results of the activities show that this program has a positive impact on increasing the understanding of MSME players in utilizing digital technology and gaining wider access to the market. With halal certification and NIB, MSMEs also get better legal certainty and opportunities to develop in a more competitive business sector.
Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Omnibus Law Laila Nurul Hidayati; Aisyah Lashinta Dewi; Malkah Melia Oktaviana; Lia Sari; Salma Rifda Salsabila; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1484

Abstract

Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) telah memicu perdebatan luas, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan hukum terhadap pekerja kontrak sebelum dan sesudah diberlakukannya Omnibus Law, serta menelaah implikasi regulasi baru tersebut terhadap jaminan hak normatif pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka yang menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Omnibus Law memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha dan kemudahan dalam perekrutan tenaga kerja, namun hal ini berdampak pada melemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penghapusan batas maksimal perpanjangan kontrak, perubahan sistem pesangon, dan fleksibilitas hak cuti menjadi sumber ketidakpastian status kerja dan penurunan posisi tawar pekerja. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang tegas serta pengawasan yang intensif dari pemerintah guna menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial bagi pekerja kontrak.