Sahilda Lailatul Rahma
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS KEHIDUPAN DI MASYARAKAT. Adtila Prawoko; Sahilda Lailatul Rahma; Ab’dan Syukur; Neni Susilowati
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i4.3074

Abstract

Dalam Proses Perkawinan masih banyak orang yang merasa dilema dengan praktik perhitungan weton yang ada dalam budaya Jawa. Konsep weton dalam hukum adat Indonesia merupakan bagian penting dalam menjaga tradisi-tradisi nenek moyang. perhitungan weton dalam perkawinan memegang peran yang penting dalam menjaga keselarasan, keberuntungan, dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga, baik dalam perspektif hukum adat maupun hukum Islam. Perhitungan weton didasarkan pada tanggal lahir dan nilai pasaran kedua belah pihak. Namun disisi lain Banyak orang Islam memiliki pendapat yang beragam tentang konsep weton dalam konteks pernikahan dalam Islam. Beberapa mengizinkannya, sementara yang lain melarang karena dianggap melanggar syariat Islam. perhitungan weton tidak tidak menjadi pertimbangan dalam pernikahan. penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan Pendekatan antropologi sebagai metodologi penelitian.
Peran KPP Pratama Magelang Dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Upaya Administrasi Sahilda Lailatul Rahma; Okti Indah Lestari; Sholihul Hakim; Faiza Nisrina
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/hk04ee55

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan mekanisme yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang dalam meningkatkan produktivitas penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan. Metode yang digunakan meliputi wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Magelang berperan penting dalam memberikan bimbingan, melakukan pemeriksaan ulang data, dan memfasilitasi pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selain itu, KPP Pratama juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan integrasi sistem digital dan kurangnya survei khusus masih dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah strategis yang diambil oleh KPP Pratama untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak dan mengurangi beban penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.
Peran Jaksa dalam Kasus Anak Pelaku Asusila dan Proses Rehabilitasi Berdasarkan Putusan Nomor XXX/Pid. Sus-Anak/2024/PN Mgg Okti Indah Lestari; Dinda Rachma Aditya; Faiza Nisrina; Sahilda Lailatul Rahma; Siti Muaviroh; Devi Lusyany; Muhammad Yusuf Rangkuti
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i2.915

Abstract

This research discusses the legal process against children who commit indecent crimes and the role of rehabilitation as a recovery effort based on Decision Number XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg. This investigation uses normative and empirical legal methods by analyzing laws and regulations and judicial practices against children. This investigation purposes to examine the role of the prosecutor in determining the boarding school as a place of rehabilitation and assess the suitability of the prosecutor's charges with the provisions of juvenile criminal law in Indonesia. The findings showed that prosecutors play an important role in determining the form of rehabilitation by coordinating with community supervisors, considering the best interests of the child as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (UU SPPA). The selection of pesantren as a place for rehabilitation reflects an educational approach that not only punishes, but also shapes the morals and character of children so that they can return to society in a better condition. This rehabilitation also provides access to education and guidance in an environment that supports the mental and social recovery of children and prevents repetition of criminal acts.