Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Literasi Hukum UNES Journal of Swara Justisia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Sholihul Hakim
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NO 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Sholihul Hakim
Literasi Hukum Vol 1, No 1 (2017): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.183 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji sinkronisasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan. Hasil penelitian yang mendasarkan pada, teori hierarki perundang-undangan, dan teori asas pembentukan perundang-undangan yang baik menunjukkan bahwa Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup tidak sinkron dengan ketentuan dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan muatan dalam aturan inilah yang menjadikan terbengkalainya beberapa permasalahan lingkungan hidup di daerah, Kota Solo sendiri belum melakukan penyesuaian terhadap UU No 32 Tahun 2009 dikarenakan belum munculnya peraturan pelaksana dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan di daerah.  Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 seharusnya melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang baru yakni Undang-undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan amanah UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas dan kewenangan daerah dalam hal pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah. Pemerintah Kota Surakarta bersama DPRD dapat melaksanakan revisi dengan mendasarkan pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) serta UU-PPLH No 32 Tahun 2009. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan aturan pelaksana dikemudian hari, maka harus dilakukan  penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peran KPP Pratama Magelang Dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Upaya Administrasi Sahilda Lailatul Rahma; Okti Indah Lestari; Sholihul Hakim; Faiza Nisrina
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/hk04ee55

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan mekanisme yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang dalam meningkatkan produktivitas penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan. Metode yang digunakan meliputi wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Magelang berperan penting dalam memberikan bimbingan, melakukan pemeriksaan ulang data, dan memfasilitasi pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selain itu, KPP Pratama juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan integrasi sistem digital dan kurangnya survei khusus masih dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah strategis yang diambil oleh KPP Pratama untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak dan mengurangi beban penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.
Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan bagi Masyarakat : (Studi Kasus di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo) Adi Wahyono; Rani Pajrin; Sholihul Hakim
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i2.1519

Abstract

Implementation of subsidized fertilizer policy does not run optimally in Benowo Village and supervision that has never been done by the Purworejo Agriculture Office or from BPP Bener are 2 problems that become the background of this research. The objective of this research was implemented policy on subsidized fertilizer which is focused on farmer groups in Benowo Village and to know the supervision subsidized fertilizer conducted by the Agriculture Office of Purworejo District as an institution authorized to manage subsidized fertilizer and the cooperation of other institutions or agencies related to it. The method of research used was qualitative. Collecting data is done at the research location namely Benowo Village by interview, observations, as well as documentation. After all the data has been collected, continued data selection based on similarities that proved the truth. Results with descriptive a method to accomplish valid research objectives. Research results and discussion obtained of the problem formulation was the implementation of the subsidized fertilizer policies in Benowo true existence is not running optimally because of the problem of fertilizer application that occurs. The second problem formulation is to produce a picture of supervision that is less attention from the Department of Agriculture regarding subsidized fertilizers. So that the resulting conclusions and also suggestions in essence that the Government and the Agriculture Office are more active in providing solutions to the problems of implementing policies and supervision of subsidized fertilizers in Benowo Village on an ongoing basis.
Pengaruh Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Okatiyana; Aldias Gendis Syandiva; Edwin Nurjaman; Rizqi Arfan Fanrisa; Sholihul Hakim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1217

Abstract

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian dengan tujuan mencapai kesepakatan antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dan menilai efektivitasnya, apakah benar-benar menghasilkan kesepakatan atau hanya prosedural sesuai PERMA. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan seorang advokat yang menangani mediasi dalam perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan tetap memilih bercerai, yang menandakan tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh peran aktif mediator, partisipasi advokat dalam memberikan nasihat hukum yang netral, dan kesiapan emosional kedua pihak. Meski demikian, mediasi bermanfaat dalam membantu pasangan mencapai kesepakatan mengenai pemeliharaan anak, alokasi properti, dan hak asuh anak. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan mediator dan kontribusi advokat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perceraian yang lebih ramah
Kendala Pengembalian Aset Korupsi Melalui Lelang : Studi Kasus H. Lutman bin Rumadi di Magelang Sholihul Hakim; Sandrina Rahma Nurvita; Louisa Aulia Azzahra; Indah Putri Malinda; Chornilia Shilvi Putri Januari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1340

Abstract

Korupsi menggerus keuangan negara dan meruntuhkan kepercayaan publik, sehingga pemulihan aset menjadi pelengkap krusial bagi pemidanaan. Penelitian ini menelaah strategi Kejaksaan Negeri Magelang ketika enam bidang tanah sitaan dalam perkara H. Lutman bin Rumadi (Putusan 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg) gagal laku setelah tiga kali lelang sesuai PP 105/2021. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan jaksa, pejabat Pusat Pemulihan Aset (PPA), serta penilai KPKNL; dan dikonfirmasi lewat dokumen prosedural (berita acara penyitaan, risalah lelang, laporan appraisal) dan regulasi antikorupsi. Hasil menunjukkan tiga hambatan utama: (1) over-valuation harga limit 15–20 persen di atas pasar akibat penggunaan NJOP; (2) keterlambatan administratif keterbatasan penilai bersertifikat dan korespondensi berlapis memperpanjang proses; serta (3) celah koordinasi antar-instansi. Kejaksaan merespons dengan strategi tiga jalur: penilaian ulang multi-metode, promosi lelang daring untuk memperluas pasar, dan ketika tetap gagal konversi aset menjadi Barang Milik Negara (BMN) disertai restitusi komunitas. Temuan menegaskan bahwa keberhasilan asset recovery pasca-lelang bergantung pada valuasi adaptif, basis data terintegrasi, dan instrumen hukum fleksibel seperti non-conviction-based forfeiture (NCB). Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta penguatan PPA daerah dipandang vital untuk menutup kerugian negara, menekan biaya administrasi, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum antikorupsi di Indonesia
Co-Authors Adi Wahyono Aldias Gendis Syandiva Chornilia Shilvi Putri Januari Edwin Nurjaman Faiza Nisrina Indah Putri Malinda Louisa Aulia Azzahra Okatiyana Okti Indah Lestari RANI PAJRIN Rizqi Arfan Fanrisa Sahilda Lailatul Rahma Sandrina Rahma Nurvita