Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA)
Ryan Adhi Pratama
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TANTANGAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN RELOKASI TANAH MILIK NEGARA Ryan Adhi Pratama; Gholib Sindhu Pratama; Hafidz Lukman Hakim; Habib Alfian; Rizqi Arfan Fanrisa; Rachel Ika Faudina
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i4.3161

Abstract

Kebijakan relokasi tanah milik negara seringkali memicu kontroversi karena implikasinya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi, proses, dan tantangan relokasi tanah milik negara, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi. Data dikumpulkan dari sumber sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi tanah milik negara dapat membawa implikasi positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya termasuk peningkatan kualitas hidup, akses ke layanan dasar yang lebih baik, dan peluang ekonomi baru. Dampak negatifnya termasuk kehilangan mata pencaharian, putusnya hubungan sosial, dan trauma psikososial. Proses relokasi tanah milik negara seringkali diwarnai dengan berbagai kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan informasi, dan ketidakadilan dalam pemberian ganti rugi. Tantangan ini dapat menghambat proses relokasi dan memicu konflik sosial. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan relokasi tanah milik negara termasuk: melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan informasi yang transparan dan akuntabel, memastikan keadilan dalam pemberian ganti rugi, dan memberikan pendampingan psikososial bagi masyarakat yang terkena dampak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami implikasi, proses, dan tantangan relokasi tanah milik negara, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini.
ANALISIS DAMPAK MULTI INTERPRETASI PASAL-PASAL BERMASALAH PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 Ryan Adhi Pratama; Rachel Ika Faudina
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i3.4143

Abstract

Perdebatan mengenai amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus memanas antara pendukung dan penentang usulan perubahan tersebut. Intinya, semua pihak sepakat bahwa UU ITE tetap diperlukan untuk memastikan ranah digital tetap bermoral dan estetis serta tidak melenceng terlalu jauh dengan kedok kebebasan berpendapat. Keberadaan UU ITE dinilai masih signifikan dan relevan untuk mengendalikan lalu lintas komunikasi di ranah digital. Dalam konteks demokrasi Pancasila, revisi UU ITE dapat memberikan keadilan dan pelipur lara terhadap kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. UU ITE diubah sebagai upaya untuk mengatasi persoalan perilaku yang kerap masuk dalam pasal pencemaran nama baik. Alasan utama diberlakukannya UU ITE yang baru ini sebenarnya karena banyak masyarakat Indonesia yang menganggapnya sebagai UU karet, undang-undang yang bisa ditafsirkan beragam dan menjerat masyarakat sehingga membatasi kebebasan berpendapat dan berpendapat. Bagi masyarakat Indonesia yang ingin lebih leluasa berekspresi, terdapat upaya hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam penyusunan jurnal ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif yang juga merupakan metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini. Metode penelitian yang kedua adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang melihat dan menganalisis setiap keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan.
IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELEGENT MEMPENGARUHI HAK CIPTA KARYA TULIS ILMIAH Reinhart Sebastian Pakasy; Ryan Adhi Pratama; Hafidz Lukman Hakim
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 11 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i11.1062

Abstract

Kecerdasan Buatan (AI) generatif merevolusi industri kreatif dan memunculkan tantangan bagi hukum hak cipta. Kerangka hukum saat ini, seperti Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, menuntut orisinalitas dan atribusi manusia, yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh karya AI. Artikel ini membahas isu hukum dan etika terkait AI dan hak cipta, termasuk ketiadaan pengakuan hukum terhadap AI sebagai pencipta serta potensi penyalahgunaan karya berhak cipta untuk pelatihan AI. Reformasi diusulkan untuk memastikan hukum hak cipta beradaptasi dengan kemajuan AI sambil melindungi kreativitas manusia dan hak kekayaan intelektual
Tantangan Dan Efektivitas Implementasi Pemenuhan 30% Kursi Perempuan Di DPR Ryan Adhi Pratama; Rachel Ika Faudina; Muhammad Arif Triyoga; Khanza Aoera Dievana; Muhammad Rizky Irawan; Syafrizal Aldi Tursandi
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.937

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan efektivitas implementasi kebijakan pemenuhan 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 27 UUD 1945, Pasal 8 Ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan sebagai calon legislatif. Melalui pendekatan kualitatif, dan yuridis normatif penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya patriarki, kurangnya dukungan partai politik, serta terbatasnya kapasitas perempuan untuk berkompetisi dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencapai target 30% keterwakilan perempuan di DPR bukanlah sekadar memenuhi kuota, melainkan memerlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mengubah struktur dan budaya politik yang masih diskriminatif terhadap perempuan.
Pembatalan Hibah Oleh Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan : Studi Kasus Putusan Nomor 100/PDT.G/2024/PN SKT Muhammad Arif Triyoga; Ryan Adhi Pratama; Gholib Sindhu Pratama; Hafidz Lukman Hakim; Syafrizal Aldi Tursandi; Universitas Tidar
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): September : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v3i3.2628

Abstract

This article discusses the Cancellation of Grants by Parents to Children Based on a case study of decision Number 100/Pdt.G/2024/PN Skt., this study analyzes the legal consequences of the cancellation of grants made between parents and their biological children. A grant is a type of unilateral agreement that is free and basically cannot be canceled, except under certain conditions as regulated in Article 1688 of the Civil Code and Article 212 of the Compilation of Islamic Law. If related to the problems in the decision, then Ms. Mar Intan gave a grant to her child, R Akun Rumawas, through a valid notary deed. However, the problem arose when there was an alleged intervention by a third party, namely (Mrs. Handariningsih) who influenced the free will of the grantor, causing the agreement to be flawed. The normative legal method and qualitative approach were used in this study. Court decisions were evaluated using qualitative methods. This study shows that intervention by a third party that causes a discrepancy in will can be a reason for the court to cancel a grant, even though the grant was made according to procedure. This result emphasizes how important it is to maintain the will of freedom in providing grants in accordance with legal regulations in every legal act of grants to ensure justice and legal stability so that it can provide certainty, justice and legal benefits for the community.
Co-Authors Gholib Sindhu Pratama Habib Alfian Hafidz Lukman Hakim Khanza Aoera Dievana Muhammad Arif Triyoga Muhammad Rizky Irawan Rachel Ika Faudina Reinhart Sebastian Pakasy Rizqi Arfan Fanrisa Syafrizal Aldi Tursandi Universitas Tidar