Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Inayatuzzahra
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA WAJIB PAJAK DI INDONESIA DAN TINJAUAN TERHADAP TANTANGAN PERBAIKAN Jacinda Az Zahra; Herdandi Bagus Anand Pusponegoro; Queen Aisyah Annastasya; Inayatuzzahra
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i8.3266

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia, pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar, pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara dan di atur undang undang”. Pajak digunakan sebagai alat menentukan perekonomian negara agar ketika perekononian negara berjalan maka sistem negara akan baik, selain itu pajak memiliki manfaat lain salah satunya meningkatkan kesejahteraan umum, Negara tidak mungkin membuat merosotnya kehidupan masyarakatnya dan pada umumnya di kenal dengan dua macam fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi Budgetair ialah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya. Fungsi Regulerend pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pajak sangatlah penting bagi peningkatan sumber dana bagi pemerintah yang mana dapat digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya.
DAMPAK MONEY POLITICS KURSI DPR TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELEMBAGAAN DAN ETIKA POLITIK Inayatuzzahra; Rahma, Sahilda Lailatul; Lestari, Okti Indah; Muaviroh, Siti; Hadji, Kuswan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i8.7625

Abstract

Pemilihan umum (pemilu) adalah pilar demokrasi yang memberi rakyat kesempatan memilih pemimpin sesuai kehendak mereka. Namun, praktik jual beli kursi (money politics) di DPR mencederai prinsip demokrasi dan menciptakan ketidaksetaraan akses politik. Fenomena ini menurunkan kualitas pemilu, melemahkan legitimasi demokrasi, serta menghasilkan kebijakan publik yang cenderung berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penelitian ini menganalisis dampak jual beli kursi DPR terhadap kebijakan publik dalam perspektif hukum kelembagaan dan etika politik. Solusi untuk mengatasi masalah ini mencakup pendidikan politik, sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, penguatan lembaga pemilu, serta peningkatan transparansi dana kampanye. Diperlukan pula sanksi tegas dan kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil untuk memerangi politik uang. Penelitian ini menawarkan solusi konkret demi mendukung terciptanya demokrasi yang bersih, adil, dan berintegritas di Indonesia.
Co-Authors Hadji, Kuswan Herdandi Bagus Anand Pusponegoro Jacinda Az Zahra Lestari, Okti Indah Muaviroh, Siti Queen Aisyah Annastasya Rahma, Sahilda Lailatul