Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Agung Rakha
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Nur Astapia; Faiq Muhammad Zufar; Yulius Prasetyo H; Agung Rakha
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i8.3269

Abstract

Dalam UU No.28 Tahun 2007 Terkait ketentuan umum serta tata cara perpajakan pasal 1 angka 1 mengakatan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Didalam perpajakan dikenal sanksi pajak ada 2 bentuk yaitu sanksi administrasi yang mencakup sanksi denda, bunga, serta kenaikan dan ada sanksi pidana ini merupakan sanksi pada wajib pajak jika berbuat kesalahan berat serta menyebabkan kerugian kepada penghasilan Negara. Kedua sanksi ini dapat diberikan pada wajib pajak apabila berbuat pelanggaran dan pengenaan sanksi dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.
PERCERAIAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM YANG BERLAKU Muhammad Saukha Aulana; Cornelius Rangga; Agung Rakha; Dimas Herdian Nugrahimsyah; Nur Rofiq
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 4 No. 1 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v4i1.3149

Abstract

Perceraian di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku. Pendahuluan Perceraian merupakan fenomena kompleks yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat, dan bahkan sistem hukum yang mengaturnya. Dalam konteks Indonesia, perceraian menjadi peristiwa yang sering kali dipertanyakan, diperdebatkan, dan diatur secara ketat, terutama ketika dilihat dari perspektif hukum Islam Dalam hal "Perceraian di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku", salah satu metode penelitian yang kami dapat digunakan adalah metode penelitian studi kasus dapat digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana perceraian diatur dan diterapkan dalam konteks hukum Islam di Indonesia.
IMPLIKASI PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA NEGARA BERBEDA TERHADAP NETRALITAS PERADILAN Nurul Hidayah; Agung Rakha; Salma Amalia Amanda; Zulfa Rusyda Fadiyah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i3.7349

Abstract

Penelitian ini berfokus pada proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, yang memiliki peranvital dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjaga demokrasi. Latar belakang pembentukan MK adalah untuk memperkuat institusi demokrasi di bawah amandemen UUD 1945, di mana MK diamanatkan sebagai lembaga yudikatif yang merdeka dari pengaruh kekuasaan politik. Proses pengangkatan hakim MK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, di mana sembilan hakim dipilih dari tiga institusi: Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Namun, mekanisme ini rentan terhadappengaruh politis karena keterlibatan lembaga politik dalam proses tersebut, yang berpotensi memengaruhi independensi hakim dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Kajian ini juga mengacu pada teori kekuasaan kehakiman, di mana hakimdiharapkan netral dan objektif dalam memutus perkara, serta teori pemisahan kekuasaan yang diusulkan oleh John Locke dan Montesquieu, yang menekankan pentingnya pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah otoritarianisme. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi politis dalam proses pengangkatan hakim konstitusi dan pengaruhnyaterhadap keadilan.
Co-Authors Cornelius Rangga Dimas Herdian Nugrahimsyah Faiq Muhammad Zufar Muhammad Saukha Aulana Nur Astapia Nur Rofiq Nurul Hidayah Salma Amalia Amanda Yulius Prasetyo H Zulfa Rusyda Fadiyah