Ardiansyah, Khairi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK KABINET MENTERI MENURUT UNDANG-UNDANG NRI TAHUN 1945 DAN UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Ardiansyah, Khairi; Azeri, Septrian
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i12.3391

Abstract

Constitutionally Indonesia adheres to a presidential system of government, in the formation of the composition of the cabinet of ministers owned by the President as a proregative right. Currently the democratic system of government that is built is not stable, this is not running the triapolitica system or checks and balances. The formulation of the constitutionally mandated presidential system turned out to be difficult to implement It is not even effective, especially supported by the weak performance and institutions of the President in maintaining political stability. Thus, it is necessary to design an effective presidential system of government with realignment both institutionally and non-institutionally.
TANTANGAN DAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI INDONESIA Ardiansyah, Khairi; Alvioneza, Yova; Riduan, M; Yamani, M.
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i10.7867

Abstract

Otonomi desa menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah, yang diatur melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengelola urusan secara mandiri, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi desa, termasuk aspek kebijakan, sumber daya manusia, dan tata kelola. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus dari beberapa desa di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan regulasi, kapasitas aparatur desa, dan korupsi merupakan hambatan utama. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan pelaksanaan otonomi desa.