Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Sudirman SItepu
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENANGGULANGAN KEJAHATAN MELALUI KEBIJAKAN KRIMINAL SItepu, Sudirman
Syiar Hukum Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan atau usaha untuk menanggulangi kejahatan, pada intinya merupakan bagian integral dalam rangkan melindungi masyarakat (social defense) untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, tujuan utama kebijakan kriminal adalah perlindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ilmiah, terkait dengan alasan efektivitas atas sanksi kejahatan, bisa menjadi aspek penting untuk mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan kriminal tersebut
Judge's Considerations in Imposing Replacement Prison Sentences in Corruption Crime Cases Sidebang, Ruth Novaulina; Simatupang, Benget Hasudungan; Sitepu, Sudirman
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 33 No 1 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.33.1.65-75

Abstract

Corruption causes financial losses to the state which results in crises in various fields. In order to suppress the growth of corruption in Indonesia, various efforts to prevent corruption are carried out. One of them is by providing an additional penalty in the form of payment of replacement money. In terms of convict does not have sufficient assets to pay replacement money, he will be punished with substitute prison whose length does not exceed a main penalty. The absence of guidelines regarding the length of substitute prison based on replacement money results in frequent disparities. This research uses empirical research methods with a non-doctrinal approach in the form of empirical studies to find theories regarding the process of occurrence and operation of law in society. The formulation of the problem in this research is how judges consider when imposing a prison sentence as a substitute for replacement money in cases of criminal acts of corruption and what policies can prevent disparity in decisions in imposing prison sentences as a substitute for Additional Crime of Substitute Money in Corruption Crime.  Based on the research results, it is known that there are no standard guidelines regarding determining the length of substitute imprisonment, while Article 8 of Perma Number 5 of 2014 concerning Additional Crime of Substitute Money in Corruption Crime only determines that the maximum imprisonment is 20 (twenty) years. So, in addition to imposing a decision, the judge must consider the juridical, philosophical and sociological aspects and be based on the judge's beliefs obtained from the beginning to the end of a case that occurred. Because there are no restrictions on the provision of imprisonment as a substitute for Additional Crime of Substitute Money, several policies are needed to reduce existing disparities.
PENGARUH REGULASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN HARI TUA TERHADAP KESEJAHTERAAN PESERTA BERDASARKAN PERMENAKER RI NO. 2 TAHUN 2022 Ramadhan, Dimas Ikhsan Cahyana; Bewantara, Figo; Utama, Apri; Sitepu, Sudirman
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i10.3878

Abstract

Pada masa kini, Jaminan Hari Tua sering menjadi perdebatan di kalangan pekerja karena banyak yang tidak mendukung keputusan pemerintah lewat Permenaker No. 2 Tahun 2022. Kami ingin mengeksplorasi topik ini, khususnya terkait bagaimana regulasi Jaminan Hari Tua berdasarkan Permenaker tersebut dan realisasinya dalam konteks kebutuhan mantan pekerja. Terutama, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pekerja yang pension, baik di usia 56 atau sebelumnya tidak merasa kebutuhannya terpenuhi. Kami menerapkan metode normatif sosiologis dalam studi kami, menilai bagaimana Jaminan Hari Tua dirumuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan realisasi dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022, serta dampaknya terhadap kondisi sosial mantan pekerja. Hasil studi kami menunjukkan bahwa implementasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 belum optimal, sehingga perlu evaluasi ulang mengingat banyak pekerja yang tidak setuju dengan isi regulasi tersebut.
PARADOKS SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM NEGARA DEMOKRATIS MODERN Fauzan, Resqon; Yasmin, Riqqah Zhafirah; Aslam, M. Raki Abiyu; Aziz, M. Yovan Abdul; Sitepu, Sudirman
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i5.12054

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan hukuman dalam sistem peradilan pidana serta relevansinya dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Sistem peradilan pidana memiliki peran ganda, yaitu memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan serta mendidik masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Dalam perkembangannya, pemenjaraan menjadi bentuk hukuman yang paling umum digunakan, menggantikan hukuman fisik yang dianggap tidak manusiawi. Namun, implementasi hukuman pemenjaraan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakadilan dalam proses hukum, perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana, serta kesulitan reintegrasi sosial setelah bebas dari penjara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan hukuman yang adil serta mengevaluasi dampaknya terhadap individu yang dihukum dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, dan literatur akademik lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan interpretasi hukum untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera dan edukasi hukum, masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapannya, seperti disparitas dalam penjatuhan hukuman, ketidakseimbangan kekuasaan antara hakim dan jaksa, serta dampak sosial yang dialami oleh mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan pidana yang lebih berfokus pada keseimbangan antara penghukuman dan rehabilitasi, sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan efektif dalam menegakkan hukum.
EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI REFORMASI Cory, Elshirah Triani; Suspi, Rahma Berza; Vanka, Kanza Naila; Dzhnii, Oktavia Rahma; Sitepu, Sudirman
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i11.12511

Abstract

Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah kompleks yang menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Fenomena ini meluas di berbagai sektor, termasuk lembaga peradilan, yang menimbulkan kerugian multidimensional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana korupsi serta strategi peningkatannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan lembaga seperti KPK telah dibentuk, masih terdapat kendala seperti rendahnya independensi penegak hukum dan budaya korupsi yang mengakar. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana menjadi urgensi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, edukasi etika, dan perbaikan sistem hukum sebagai langkah strategis pemberantasan korupsi.
DISSEMINATION OF COMMUNISM/MARXISM-LENINISM AS POLITICAL OFFENSE IN INDONESIAN: NATIONAL SECURITY PROTECTION OR ACADEMIC FREEDOM THREAT Fernando, Zico Junius; Arifin, Firdaus; Sitepu, Sudirman
Masalah-Masalah Hukum Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.54.2.2025.115-135

Abstract

This study examines Indonesia’s historical relationship with Communism and Marxism-Leninism, ideologies linked to the Madiun Rebellion of 1948 and the 1965 attempted coup. Despite the collapse of the Soviet Union and the global decline of Communist influence, legal provisions criminalizing the dissemination of Communism under the Indonesian Penal Code remain, raising concerns about academic freedom. These laws potentially restrict scholarly discussions and research, particularly concerning the 1965 events, both in academic settings and digital platforms. Using doctrinal legal research and comparative insights from Germany and Hungary, this study concludes that criminalizing Communist dissemination is no longer appropriate in Indonesia's current socio-political context. Legal protections should instead focus on safeguarding public interest and the rights of those affected by the 1965 events. Moreover, the vague formulation of Articles 188 and 189 of the Indonesian Penal Code poses a threat to academic freedom. The research suggests that policymakers reconsider these legal provisions and develop a clearer, more precise definition of “clear and present danger” to balance national security concerns with academic freedom. This study contributes to the debate on legal reform, highlighting the need for an updated approach that allows open academic discourse while respecting the rights of those affected by historical events.
Co-Authors Aslam, M. Raki Abiyu Aziz, M. Yovan Abdul Bewantara, Figo Cory, Elshirah Triani Dzhnii, Oktavia Rahma Fauzan, Resqon Fernando, Zico Junius Firdaus Arifin, Firdaus Ramadhan, Dimas Ikhsan Cahyana Sidebang, Ruth Novaulina Simatupang, Benget Hasudungan Suspi, Rahma Berza Utama, Apri Vanka, Kanza Naila Yasmin, Riqqah Zhafirah