Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PENGARUH SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DALAM PENGADILAN DI INDONESIA Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak; Alifya Putri Azahra; Fajar Saputra; Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa; Farahdinny Siswajanthy
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i10.3831

Abstract

Penyelesaian sengketa perdata merupakan elemen penting dalam sistem peradilan Indonesia untuk menjaga keadilan dan ketertiban hukum. Sengketa ini melibatkan hak dan kewajiban individu serta badan hukum, dengan aturan pembuktian yang menjadi kunci dalam putusan pengadilan. Salah satu konsep penting adalah sistem pembuktian terbalik, di mana beban pembuktian dipindahkan dari penggugat ke tergugat. Sistem ini dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan meningkatkan akuntabilitas, terutama dalam kasus dugaan penipuan, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ada tantangan seperti potensi pelanggaran prinsip praduga tak bersalah dan risiko penyalahgunaan tanpa regulasi yang jelas. Meskipun penerapannya di Indonesia masih baru dan berkembang, sistem ini menunjukkan potensi manfaat besar. Dengan regulasi yang tepat dan konsultasi menyeluruh, sistem pembuktian terbalik dapat menjadi bagian penting dari reformasi hukum perdata untuk meningkatkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
ANALISIS HUKUM MENGENAI WEWENANG PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS KONSTITUSIONALISME MODERN Rio Maulana Hidayat; Muhammad Farhan; Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa; Andhika Nugraha Utama; Isep H Insan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i3.4141

Abstract

Makalah ini membahas tiga isu utama dalam pemerintahan: penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya perlindungan hak asasi manusia, dan ketidakstabilan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional. Penyalahgunaan kekuasaan, yang mencakup korupsi, penyensoran, dan manipulasi sistem peradilan serta pemilu, mengancam demokrasi dan merusak kepercayaan publik. Kurangnya perlindungan hak asasi manusia terlihat dalam kebijakan represif terhadap kebebasan berekspresi, penegakan hukum yang tidak adil, dan kebijakan ekonomi yang mengabaikan hak-hak dasar warga negara. Ketidakstabilan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional disebabkan oleh ketidakstabilan politik, intervensi kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, reformasi hukum, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.