Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI PALAR (Pakuan Law review) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya
Isep H. Insan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Edi Rohaedi; Isep H. Insan; Nadia Zumaro
PALAR (Pakuan Law review) Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.229 KB) | DOI: 10.33751/palar.v5i2.1192

Abstract

ABSTRAK Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukan. Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-benda yang ada diatasnya yang dilakukan secara sukarela. Pengaturan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil Penyelenggaraan pengadaan tanah juga sering bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak asasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.Kata Kunci : pengaturan, pengadaan tanah, kepentingan umum. ABSTRACTLand acquisition is a legal act in the form of relinquishing the legal relationship that originally existed between the holder of the right and the land needed, by providing compensation in the form of money, facilities or others, through deliberation to reach an agreement between the owner of the land and the party in need. The process of relinquishing rights to ownership of land and / or objects thereon which is done voluntarily. Regulation on Land Procurement for development in the public interest is regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest and its Implementation Regulations are governed by Presidential Regulation and Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia. Land acquisition for development in the public interest is carried out through several stages, namely the planning, preparation, implementation and delivery of results. The implementation of land acquisition also often intersects with fundamental legal issues such as human rights, the principle of justice, the principle of a balance between the interests of the state and the interests of the community both individuals and groups.Keywords: arrangement, land acquisition, public interest.
KEJAHATAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH OKNUM ADVOKAT DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN PROFESINYA Isep H Insan
PALAR (Pakuan Law review) Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (842.208 KB) | DOI: 10.33751/palar.v1i1.925

Abstract

ABSTRAKDalam mencapai tatanan hukum yang baik penegakan hukum di Indonesia dijalankan oleh aparat-aparat penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, dan juga Advokat. Advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum, saat ini advokat dalam menjalankan profesinya diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam kenyataannya Advokat ternyata ada pula yang terindikasi melakukan kejahatan dalam menjalankan tugas dan profesinya seperti yang terjadi pada tahun 2010 di mana dua Pengacara ditetapkan sebagai tersangka. Kejahatan yang dapat dilakukan oleh seorang Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya sebenarnya semua kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun apabila kontrol dalam diri orang tersebut sangat lemah dan khusus yang berkaitan dengan tugas serta profesi seorang Advokat tentunya kejahatan tersebut adalah kejahatan yang berhubungan dengan tugas dan profesi Advokat dalam penegakan hukum di mana kejahatan tersebut ditujukan untuk memperlancar proses penegakan hukum bagi klien Advokat misalnya untuk memperlancar klien dalam kasus pidana maka Advokat bisa saja melakukan kejahatan berupa kejahatan penyuapan. terhadap beberapa pihak penegak hukum lain dan para saksi.Kata Kunci: Advokat, Penegak Hukum, Kejahatan. ABSTRACTIn achieving a good legal order, law enforcement in Indonesia is carried out by law enforcement officials consisting of Judges, Prosecutors, Police, and also Advocates. Advocates are law enforcement officers, currently advocates in carrying out their profession are regulated in Law No. 18 of 2003 concerning Advocates. In reality, there were also advocates who were indicated to have committed crimes in carrying out their duties and profession as happened in 2010 where two lawyers were named as suspects. Crimes that can be committed by an Advocate in carrying out their duties and profession are actually all crimes can be committed by anyone if the control in that person is very weak and specifically related to the duties and profession of an Advocate of course the crime is a crime related to the duties and profession of Advocates in law enforcement where the crime is intended to expedite the law enforcement process for Advocate clients, for example to expedite clients in criminal cases, Advocates may commit crimes in the form of bribery crimes. against several other law enforcement parties and witnesses.Keywords: Advocate, Law Enforcement, Crime.
PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 BESERTA PERMASALAHANNYA Isep H. Insan; Tisha Nidia Maghijn
PALAR (Pakuan Law review) Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (860.986 KB) | DOI: 10.33751/palar.v4i2.884

Abstract

ABSTRAKPertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan pembandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2016 telah berjalan melalui beberapa periode, namun diprediksi dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan secara maksimal karena adanya hambatan dari berbagai sisi yang dialami selama pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dan lembaga lain. Program ini telah diundangkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada 1 Juli 2016. Kata Kunci: Pengampunan Pajak, Penerapan Pengampunan Pajak dan Permasalahan dalam Penerapan Pengampunan Pajak. ABSTRACTNational economic growth in the past few years has tended to slow down which has an impact on the decline in tax revenue and has also reduced the availability of domestic liquidity which is needed to improve Indonesia's economic growth. On the other hand, much of the assets of Indonesian citizens are placed outside the territory of the Unitary Republic of Indonesia, both in the form of liquid and non-liquid, which should be utilized to increase domestic liquidity that can encourage national economic growth. The problem is that some of the assets that are outside the territory of the Unitary Republic of Indonesia have not been reported by the owner of the assets in the Annual Income Tax Return, so there are tax consequences that may arise when comparing with the assets that have been reported in the Annual Income Tax Return concerned . The application of tax amnesty in Indonesia based on Law Number 11 Year2016 has been going through several periods, but it is predicted that its implementation cannot run optimally due to obstacles from various sides experienced during its implementation. In implementing tax amnesty, the Directorate General of Taxes cooperates with related parties such as the Police, Corruption Eradication Commission (KPK), Indonesian Tax Consultant Association (IKPI), and other institutions. This program was promulgated in Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 concerning Tax Amnesty on July 1, 2016. Keywords: Tax Amnesty, Application of Tax Amnesty and Problems in Application of Tax Amnesty.
IMPLEMENTASI PRINSIP GREEN GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR Isep H Insan; Abid ,; Istianah ,; M Lerick W; Riham Kasturi S
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8547

Abstract

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk berdampak langsung kepada permasalahan lingkungan. Salah satu kota yang terdampak lingkungannya akibat pertumbuhan penduduk adalah Kota Bogor. masalah lingkungan yang dihadapi Kota Bogor yaitu kemacetan, sampah, dan pencemaran lingkungan. Pemerintahan Kota Bogor dalam hal ini yang bertanggungjawab secara langsung kepada lingkungan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintahan Kota Bogor perlu memberlakukan konsep-konsep green government agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang ada dan juga dalam penerapannya bukan hanya sekedar pemerintahan yang peduli terhadap lingkungan, melainkan pemerintah yang benar-benar menjalankan visi misi green government terhadap pembangunan kota yang menggunakan energi ramah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berperdoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Air Limbah Domestik. Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif. Kata kunci: dinas lingkungan hidup, keberlanjutan, lingkungan, pemerintahan hijau  ABSTRACT The purpose of this study is to explain that population growth has a direct impact on environmental problems. One of the cities whose environment has been impacted by population growth is Bogor City. environmental problems faced by the City of Bogor, namely traffic jams, garbage, and environmental pollution. The Bogor City Government, in this case, is directly responsible to the environment, namely the Bogor City Environmental Service. As stipulated in the Bogor Mayor Regulation Number 107 of 2019 concerning Main Tasks, Functions, Work Procedures and Job Descriptions of Structural Positions in the Environment Service. Bogor City Government needs to implement green governance concepts so that environmental sustainability is maintained. This concept aims to overcome existing environmental problems and also in practice it is not just a government that cares about the environment, but a government that really carries out the green government's vision and mission for developing cities that use environmentally friendly energy. The results of the study show that the Bogor City Environmental Service is guided by Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning Environmental Protection and Management and Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Domestic Wastewater. This research method is descriptive analysis with a normative research type. Data was collected through literature and interviews and then analyzed qualitatively. Keywords: environmental service, sustainability, environment, green government
ANALISIS HUKUM MENGENAI WEWENANG PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS KONSTITUSIONALISME MODERN Rio Maulana Hidayat; Muhammad Farhan; Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa; Andhika Nugraha Utama; Isep H Insan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i3.4141

Abstract

Makalah ini membahas tiga isu utama dalam pemerintahan: penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya perlindungan hak asasi manusia, dan ketidakstabilan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional. Penyalahgunaan kekuasaan, yang mencakup korupsi, penyensoran, dan manipulasi sistem peradilan serta pemilu, mengancam demokrasi dan merusak kepercayaan publik. Kurangnya perlindungan hak asasi manusia terlihat dalam kebijakan represif terhadap kebebasan berekspresi, penegakan hukum yang tidak adil, dan kebijakan ekonomi yang mengabaikan hak-hak dasar warga negara. Ketidakstabilan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional disebabkan oleh ketidakstabilan politik, intervensi kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, reformasi hukum, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
THE ROLE AND FUNCTION OF LOCAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD) SUPERVISION IN THE EFFECTIVENESS OF LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION Isep H Insan; Faturachman, Fauzan Azima; Kinayah Ashifa; Maudy Anjani; Yustia Okta Pradini
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v14i2.34777

Abstract

To realize democratic governance in the regions, the supervisory role of the DPRD is a very important basic tool. In addition to the head of state, the DPRD is the embodiment of the ideals of good governance. Federal and regional development initiatives should be overseen by the DPRD. The DPRD has the opportunity to prove its legitimacy in the eyes of the public and the challenge to prove its authority in carrying out its supervisory duties. Within the framework of effective local governance, this article examines the capacity of the DPRD in carrying out its supervisory responsibilities. The purpose of this study is to find detailed information about the role and function of DPRD supervision in the effectiveness of local government administration which is expected to educate readers on this matter. In this study, the author uses the normative juridical approach method which is carried out based on legal materials by examining theories, legal principles, concepts, and related legislation. Methodologically, we use a normative juridical approach, which is to conduct legal research using law as the basis of norms. Principles, standards, regulations, agreements, and teachings are all part of the relevant norm system. . The purpose of this study is to find detailed information about the role and function of DPRD supervision in the effectiveness of local government administration which is expected to educate readers on this matter. In this study, the author uses the normative juridical approach method which is carried out based on legal materials by examining theories, legal principles, concepts, and related legislation. Methodologically, we use a normative juridical approach, which is to conduct legal research using law as the basis of norms. Principles, standards, regulations, agreements, and teachings are all part of the relevant norm system. Keywords: DPRD, Supervision Function, Local Government
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DITINJAU DARI HUKUM TATA RUANG Isep H. Insan; Rivan Mandala Putra; Fauzan Kurnia Putra; Lisa Yulinsa; Ikhsan Sugiri
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Sistem Penyediaan Air Minum atas galian yang dibiarkan dan berdampak pada penataan ruang khususnya di Kota Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelilitian ini adalah penelitian normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Permasalahan yang sering terjadi dalam penataan ruang, misalnya di Kota Bogor yaitu galian-galian sistem penyediaan air minum (SPAM) yang kerap kali dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan penutupan kembali, sehingga berdampak terhadap masyarakat. Maka, diperlukan pertanggungjawaban oleh sistem penyediaan air minum (SPAM) apabila bekas galian yang dilakukan tidak ditutup kembali atau dibiarkan begitu saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyelenggara SPAM atas galian yang tidak dikembalikan kembali seperti semula dapat berupa pertanggungjawaban materil atau bisa dikatakan ganti kerugian atas dampak yang ditimbulkan, ganti kerugian ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas adanya kelalaian dari pihak penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kata kunci: Penataan Ruang; Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Pertanggungjawaban
REGULASI ZONASI RUANG TERBUKA HIJAU: TINJAUAN HUKUM TATA RUANG Isep H Insan; Anthonius Arlen Sihotang; Mass Achmad Rifqy; Tegar Yudha Permana; Prince Hadipati
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16653

Abstract

Regulasi zonasi ruang terbuka hijau merupakan aspek krusial dalam hukum tata ruang yang bertujuan untuk mengelola dan melindungi area hijau dalam suatu wilayah. Penelitian ini menyajikan tinjauan hukum terhadap regulasi tersebut, mengeksplorasi aspek hukum yang terkait dengan penetapan, pengelolaan, dan perlindungan ruang terbuka hijau. Melalui analisis peraturan dan norma hukum yang berlaku, penelitian ini mencoba memahami tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi zonasi ruang terbuka hijau serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci : Regulasi, Hukum Tata Ruang
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DITINJAU DARI HUKUM TATA RUANG Isep H. Insan; Rivan Mandala Putra; Fauzan Kurnia Putra; Lisa Yulinsa; Ikhsan Sugiri
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Sistem Penyediaan Air Minum atas galian yang dibiarkan dan berdampak pada penataan ruang khususnya di Kota Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelilitian ini adalah penelitian normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Permasalahan yang sering terjadi dalam penataan ruang, misalnya di Kota Bogor yaitu galian-galian sistem penyediaan air minum (SPAM) yang kerap kali dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan penutupan kembali, sehingga berdampak terhadap masyarakat. Maka, diperlukan pertanggungjawaban oleh sistem penyediaan air minum (SPAM) apabila bekas galian yang dilakukan tidak ditutup kembali atau dibiarkan begitu saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyelenggara SPAM atas galian yang tidak dikembalikan kembali seperti semula dapat berupa pertanggungjawaban materil atau bisa dikatakan ganti kerugian atas dampak yang ditimbulkan, ganti kerugian ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas adanya kelalaian dari pihak penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kata kunci: Penataan Ruang; Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Pertanggungjawaban
REGULASI ZONASI RUANG TERBUKA HIJAU: TINJAUAN HUKUM TATA RUANG Isep H Insan; Anthonius Arlen Sihotang; Mass Achmad Rifqy; Tegar Yudha Permana; Prince Hadipati
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16653

Abstract

Regulasi zonasi ruang terbuka hijau merupakan aspek krusial dalam hukum tata ruang yang bertujuan untuk mengelola dan melindungi area hijau dalam suatu wilayah. Penelitian ini menyajikan tinjauan hukum terhadap regulasi tersebut, mengeksplorasi aspek hukum yang terkait dengan penetapan, pengelolaan, dan perlindungan ruang terbuka hijau. Melalui analisis peraturan dan norma hukum yang berlaku, penelitian ini mencoba memahami tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi zonasi ruang terbuka hijau serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci : Regulasi, Hukum Tata Ruang
Co-Authors Abid , Andhika Nugraha Utama Angga Perdana Anthonius Arlen Sihotang Aulia, Ardiansyah Daffa Amaanullah Supriyanto Debbie Aldama Doorson, Sriveen Doorson, Stiven Edi Rohaedi Faturachman, Fauzan Azima Fauzan Kurnia Putra Fitransyah, M. Dhanu Hj. Lilik Prihatini Ikhsan Sugiri Istianah , Khotimah, Hilda Husnul Kinayah Ashifa Lisa Yulinsa M Lerick W Mass Achmad Rifqy Maudy Anjani Muhammad Farhan Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa Nabila, Yesariza Nadia Zumaro Noval Febriansyah Prince Hadipati Riham Kasturi S Rio Maulana Hidayat Rivan Mandala Putra Rizky Ramadhan, Gilang Sukmana, Sobar Tegar Yudha Permana Tisha Nidia Maghijn Yoga Wiratama Santoso Yustia Okta Pradini Zahra Febriani Nugraha