Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERSPEKTIF MAHASISWA DALAM MENGKORELASIKAN PMH OLEH PEMERINTAH TERKAIT URGENSI SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA Fadhilatul Amaliya; Syahputraaditya Kusrin Surbakti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i2.4078

Abstract

Perspektif maupun sudut pandang merupakan pemikiran rasional yang dimiliki setiap manusia dalam memaknai berbagai persoalan. Untuk menggeledah persoalan yang kian muncul, pastinnya akan mendorong pemikiran personal untuk berpikir secara bernas dan terstruktur. Mengenai pandangan dalam berbagai persoalan, salah satu opini yang kian tajam dari pemikiran mahasiswa yakni terkait PMH yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pejabat atau badan pemerintah tentunnya memiliki urgensi untuk mengontrol dan menjalankan wewenangnya. Untuk dapat menyelami pemahaman berbagai problem yang telah dilakukan oleh pihak pejabat, terkait perbuatan melawan hukum yang berpotensi menyimpangi rumusan hukum sebagaimana mestinya. Maka dari itu,kemampuan berpikir secara bernas, dan rasional inilah yang menjadi titik awal dimana para mahasiswa dapat membangun alur berpikir yang lugas dan bernas berdasarkan UU dan sistem PTUN yang baik dan benar. Tentunnya dalam mengkorelasikan berbagai persoalan yang disimpangi oleh badan atau pejabat pemerintah dengan pencocokan makna kausal dengan sistem peradilan tata usaha negara diperlukan tinjauan aspek normatif, deskriptif, analisis kritis. Output yang diharapkan untuk kedepannya mampu mengedukasi dan menjadi daya nilai secara faktual dan kredibel sebagai bahan acuan mahasiswa hukum dalam melanjutkan kinerja yang baik dan bertanggung jawab dalam menduduki jabatan yang sangat urgent dan berkelanjutan.
Analisis Profitabilitas Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sebagai Upaya Alternatif dalam Peningkatan Profit pada Perbankan Syariah di Tengah Tantangan Ekonomi Global Dhamar Djati Sasongko; Fadhilatul Amaliya; Isna Nurul Hasanah; Fani Rahmasari; Fidanzani Zulfadikhan Azhar; Dewi Sekar Pembayun; Adhirajasa Shidqi Muhammad; Nur Rofiq
GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 5 No. 2 (2025): : Jurnal Manajemen dan Akuntansi
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/gemilang.v5i2.1959

Abstract

Islamic banking faces significant challenges in maintaining profitability amid global economic instability. One potential strategy is optimizing profit-sharing financing schemes, such as mudharabah and musyarakah. This study aims to explore the relationship between profitability and the implementation of these financing schemes while assessing their effectiveness in enhancing the profitability of Islamic banks. A quantitative approach with descriptive-literature analysis is used to examine the correlation between profitability and profit-sharing financing. The data is obtained from Islamic banking financial reports over the past five years. The findings indicate that mudharabah and musyarakah positively contribute to Islamic banking profitability. Mudharabah is more effective in business sectors with measurable risks, whereas musyarakah offers greater flexibility for long-term investments. However, the implementation of these schemes faces challenges such as high risks and market uncertainty. Therefore, stronger risk mitigation strategies and supportive regulations are necessary to ensure that profit-sharing financing can have an optimal impact on the profitability growth of Islamic banking.
Retorika Masyarakat Terkait Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Terhadap Penerapan Mala in se/Mala Per se Sebagai Kebijakan Integratif Tindak Pidana Khusus Terorisme di Indonesia Fadhilatul Amaliya; Anindya Rahma Fathiya; Dewi Sekar Pembayun; Devina Angelica
Pemuliaan Keadilan Vol. 2 No. 2 (2025): April : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v2i2.589

Abstract

This study aims to examine the application of mala in se and mala per se concepts in the counter-terrorism policy in Indonesia, based on Law Number 15 of 2003 in conjunction with Law Number 5 of 2018. Terrorism is categorized as an extraordinary crime that causes serious harm both nationally and internationally. This research employs a literature review and normative legal approach to analyze the application of criminal law norms within the context of human rights protection. The findings show that terrorism, as a mala in se offense, requires a comprehensive legal approach that prioritizes not only national security but also the protection of civil rights. The enforcement of anti-terrorism laws, if applied too broadly and harshly, may violate the principles of due process and substantive justice. Therefore, counter-terrorism efforts must be based on the pro justitia principle, supported by independent oversight and active civil society participation to prevent abuse of power and maintain the integrity of the legal system.
Analisis Tanggung jawab Negara Malaysia atas Respon Nota Diplomatik Terhadap Penembakan WNI di Selangor Fadhilatul Amaliya; Dwi Lestari; Alya Khoyrunisa; Anisa Mutiara Rizky; Faishal Hasyim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1274

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas tindakan diplomatik Indonesia dalam merespons kasus penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat Malaysia di Selangor yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab Malaysia atas insiden tersebut dan bagaimana mekanisme diplomatik dapat digunakan sebagai alat penyelesaian sengketa internasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka dari berbagai sumber hukum, berita, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah diplomatik berupa pengiriman nota protes resmi, pendampingan hukum melalui KBRI, serta komunikasi bilateral intensif. Namun, respons Malaysia bersifat normatif dan tidak menunjukkan transparansi maupun akuntabilitas hukum yang memadai. Tindakan Malaysia yang tidak responsif memunculkan implikasi negatif bagi hubungan bilateral, kepercayaan publik, dan perlindungan HAM secara umum. Sebaliknya, jika Malaysia kooperatif, hal ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan memperbaiki mekanisme perlindungan pekerja migran. Penelitian ini menyoroti keterbatasan diplomasi Indonesia dalam mendorong akuntabilitas dan pentingnya kerja sama lintas negara dalam isu HAM
Persepsi Mahasiswa Dalam Merefleksikan Demokrasi Kepemimpinan Era Joko Widodo Fadhilatul Amaliya; Anisa Fitriani Azizah; Dewi Sekar Pembayun; Anindya Rahma Fathiya; Tiara Jelita Andalusianti Roozan; Kuswan Hadji
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/wissen.v2i2.115

Abstract

Perception or point of view is a thought about something that is aimed at trusting opinions in terms of thoughts and views. In general and globally regarding objects related to various angles of the problem. Of course there will be many schools and considerations, one of which is that in this decade, various thoughts and points of view have emerged from students. Of course, where there is feedback on the nation's leadership milestones cannot be separated from the role and participation of students in responding to leadership. One of them was in the Joko Widodo era. Therefore, with the issues that arise, of course students must be wise in responding to the existence of a democracy-based leadership model, where democracy is a representation of the proclamation of the Indonesian nation. Various levels of society should also take part in providing responses. In generating a response, of course it is not only negative and existing shortcomings, but also how to generate good, correct and wise perceptions. With the expected output in the future, students can allocate and reflect on various aspects that will later be able to improve the nation and state in a clear, firm and straightforward manner.