Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Mohammad Arya Dharmaputra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Efek Kebakaran Hutan Kalimantan Pada Hukum Internasional Andhika Ivan Putra Pamungkas; Felixs Ade Santoso; Deaz Aji Pratama; Mohammad Arya Dharmaputra; Janter Panjaitan; Syahputraaditya Kusrin Surbakti; Rani Pajrin
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 2 (2024): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i2.3741

Abstract

Indonesia is an archipelagic country where almost more than half of its area has forests that store various kinds of plants, it indicates that almost all regions of Indonesia have a forest ecosystem that are very important for the survival of Indonesia and the world. Forests have many positive impacts that can be used by the community to become a livelihood. Behind the forests owned by Indonesia, there are various problems that are of international concern, one of which is forest fires. The causes of forest fires are very diverse which causes the impact of smoke from forest fires to spread to our neighboring countries such as Singapore and Malaysia which makes smoke from these forest fires a negative view of the international world on Indonesia. Human resource factors are important in the prevention and handling of forest fires, human factors such as opposing loads are positive and negative, on the one hand humans can prevent forest fires on the other hand humans can be the cause of forest fires. These things are complications experienced by Indonesia in handling and preventing forest fires, however, natural factors can also affect the occurrence of forest fires. The country has a responsibility in maintaining its natural sustainability as well as the country has a responsibility in the smoke problem that causes neighboring countries to suffer losses from both the economic sector and other sectors.
Dinamika Penentuan Subjek dan Objek Pajak dalam Ekonomi Digital Mohammad Arya Dharmaputra; Najwa Aulia Widyaningrum
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.4915

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan mendasar dalam sistem transaksi dan struktur bisnis global, termasuk di Indonesia. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan, terutama dalam menentukan subjek dan objek pajak yang tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik dan bersifat lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam menentukan subjek dan objek pajak pada sektor ekonomi digital serta menurunkan efektivitas kebijakan perpajakan yang telah diterapkan pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi internasional, buruknya infrastruktur teknologi, dan rendahnya tingkat pemenuhan pajak merupakan hambatan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak digital. Meskipun kebijakan seperti penunjukan pelaku usaha digital sebagai pemungut PPN telah dilakukan, efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya harmonisasi regulasi serta tantangan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi perpajakan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, digitalisasi sistem pajak, dan peningkatan literasi perpajakan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.
Konseptualisasi Peradilan Agama Sebagai Family Court Dalam Sistem Peradilan Indonesia Mohammad Arya Dharmaputra; Ahmad Zangim; Rosita Adelia Putri; Nian Puspita Permatasari; Nanda Patmawati; Nicholas Adi Kusuma; Siska Habibah; Dida Oktavian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2911

Abstract

Penelitian ini mengkaji Konseptualisasi Peradilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga (Family Court) dalam Sistem Peradilan Indonesia. Dengan menyoroti urgensi pembentukan peradilan keluarga terpadu akibat tingginya volume dan kompleksitas perkara keluarga, serta tumpang tindih yurisdiksi antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri yang berdampak pada kepastian hukum dan konsistensi putusan. Secara empiris, Peradilan Agama telah menunjukan kapasitas kelembagaan yang matang melalui putusan - putusan terkait perceraian, hak asuh anak, status anak, waris, dan nafkah yang mampu mengisi kekosongan regulasi dan mendorong perkembangan hukum keluarga islam. Secara normatif landasan pembentukan Family Court sudah terakomodir dalam UUD 1945, UU Kehakiman, dan UU Peradilan Agama. Disebutkan bahwa peradilan harus berasaskan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa transformasi Peradilan Agama menjadi Family Court dapat memperkuat integrasi sistem peradilan. Serta, meningkatkan profesionalitas aparat melalui kebutuhan kompetensi khusus dalam penanganan perkara keluarga. Konsep ini juga memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui pendekatan multidisiplin, layanan ramah anak, mediasi keluarga, dan penerapan prinsip the best interest of the child. Secara keseluruhan pembentukan Family Court berbasis Peradilan Agama sebagai langkah evolutif yang logis dan mendesak terciptanya penyelesaian perkara keluarga yang lebih fokus, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Indonesia Aura Zahra Rizkillah Latif; Ronaan Maulana Basuki; Nur Wahid Muharrom; Mohammad Arya Dharmaputra; Riyan Destra Dwi Ardianto; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2955

Abstract

  Penelitian ini membahas mekanisme dan prosedur Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kajian difokuskan pada dinamika ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945, tantangan penyelesaian sengketa, serta masalah ketidakjelasan definisi lembaga negara konstitusional dalam konstitusi. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis perundang- undangan, penelitian menemukan bahwa prosedur MK dalam menangani sengketa meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, sidang pleno, hingga pengucapan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, keberadaan lembaga baru dengan kewenangan berbasis undang-undang menimbulkan kompleksitas dan sering kali menimbulkan penolakan permohonan oleh MK. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan pembatasan yang jelas terkait lembaga yang berwenang, serta pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif untuk memperkuat fungsi MK sebagai pegawai konstitusi  
Co-Authors Ahmad Zangim Andhika Ivan Putra Pamungkas Aura Zahra Rizkillah Latif Deaz Aji Pratama Dida Oktavian Felixs Ade Santoso Janter Panjaitan Kuswan Hadji Najwa Aulia Widyaningrum Nanda Patmawati Nian Puspita Permatasari Nicholas Adi Kusuma Nur Wahid Muharrom RANI PAJRIN Riyan Destra Dwi Ardianto Ronaan Maulana Basuki Rosita Adelia Putri Siska Habibah Syahputraaditya Kusrin Surbakti