Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Deaz Aji Pratama
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA Kuswan Hadji; Adina Latifaturrohmah; Dwi Lestari; Aina Sarah Hafawati; Tasya Putri Irawan; Nur Wahid Muharrom; Deaz Aji Pratama
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i5.3203

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan hukum tata negara suatu negara. Studi ini menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara melalui interpretasi konstitusi, pengujian undang-undang, dan penegakan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menyoroti pengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan dan implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap keadilan dan kedaulatan hukum. Melalui tinjauan literatur dan studi kasus, artikel ini menggambarkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, dan pemeliharaan supremasi konstitusi dalam sistem hukum tata negara.
Efek Kebakaran Hutan Kalimantan Pada Hukum Internasional Andhika Ivan Putra Pamungkas; Felixs Ade Santoso; Deaz Aji Pratama; Mohammad Arya Dharmaputra; Janter Panjaitan; Syahputraaditya Kusrin Surbakti; Rani Pajrin
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 2 (2024): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i2.3741

Abstract

Indonesia is an archipelagic country where almost more than half of its area has forests that store various kinds of plants, it indicates that almost all regions of Indonesia have a forest ecosystem that are very important for the survival of Indonesia and the world. Forests have many positive impacts that can be used by the community to become a livelihood. Behind the forests owned by Indonesia, there are various problems that are of international concern, one of which is forest fires. The causes of forest fires are very diverse which causes the impact of smoke from forest fires to spread to our neighboring countries such as Singapore and Malaysia which makes smoke from these forest fires a negative view of the international world on Indonesia. Human resource factors are important in the prevention and handling of forest fires, human factors such as opposing loads are positive and negative, on the one hand humans can prevent forest fires on the other hand humans can be the cause of forest fires. These things are complications experienced by Indonesia in handling and preventing forest fires, however, natural factors can also affect the occurrence of forest fires. The country has a responsibility in maintaining its natural sustainability as well as the country has a responsibility in the smoke problem that causes neighboring countries to suffer losses from both the economic sector and other sectors.
PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA OLEH PEJABAT BUPATI: KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Bemby Navita; Aina Sarah Hafawati; Suci Wulandari; Anisa Mutiara Rizky; Deaz Aji Pratama
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4583

Abstract

Pejabat kepala daerah (Pj Bupati) memiliki posisi strategis dalam menjamin keberlangsungan pemerintahan dan penegakan integritas birokrasi daerah. Artikel ini bertujuan untuk memasukkan kewenangan normatif dan melakukan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pj Bupati dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meninjau peraturan-peraturan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Studi kasus pencopotan dua ASN oleh Pj Bupati Aceh Barat digunakan untuk menggambarkan implementasi kewenangan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pj Bupati memiliki kewenangan penuh sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menegakkan kode etik dan disiplin ASN. Penegakan ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan berintegritas.
Co-Authors Adina Latifaturrohmah Aina Sarah Hafawati Andhika Ivan Putra Pamungkas Anisa Mutiara Rizky Bemby Navita Dwi Lestari Felixs Ade Santoso Janter Panjaitan Kuswan Hadji Mohammad Arya Dharmaputra Nur Wahid Muharrom RANI PAJRIN Suci Wulandari Syahputraaditya Kusrin Surbakti Tasya Putri Irawan