Maritza, Dhiya Fahriyyah
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA SEBAGAI MITIGASI PENCEMARAN LINGKUNGAN MELALUI METODE PEMBUATAN SABUN CUCI PAKAIAN DARI MINYAK JELANTAH DI KELURAHAN BINTARO Hawa, Amali Rizki; Karmila, Mila; Wulandari, Lilis; Maritza, Dhiya Fahriyyah; Widyasari, Nurbaiti
AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/an-nas.4.1.33-38

Abstract

Minyak jelantah merupakan senyawa berupa limbah yang mengandung karsinogenik dengan bilangan asam dan peroksida yang tinggi. Masyarakat kelurahan Bintaro sering membuang minyak jelantah ke aliran air yang berdampak pada lingkungan sekitar. Oleh sebab itu perlu dilakukan penanggulangan pembuangan minyak jelantah menjadi produk nilai ekomonis. Kegiatan ini bekerja sama dengan mitra karang taruna kelurahan Bintaro. Terdapat 4 metode pelaksanaan kegiatan, yaitu penyuluhan, pelatihan dan pendampinga, evaluasi, dan keberlanjutan program. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengolahan limbah minyak jelantah menjadi sabun cuci pakaian, serta terdapat tim keberlanjutan program. Saran yang dapat diberikan adalah dalam pemanfaatan limbah minyak jelantah perlunya peran masyarakat setempat sehingga masalah pencemaran lingkungan dapat diatasi secara bersama-sama.
Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif Maritza, Dhiya Fahriyyah; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v14i2.4679

Abstract

Tujuan penelitian adalah menganalisis peran masyarakat sipil (organisasi) dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia dan negara lain. Fungsinya sebagai jembatan antara pemerintah dan warga, meningkatkan partisipasi publik, mengadvokasi perubahan kebijakan. Beberapa contoh organisasi Non Pemerintah (NGO) tersebut, adalah: (1) WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia); (2) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA); (3) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penelitian menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan lokus pada organisasi masyarakat sipil yang berhasil memantau kinerja birokrasi dan berfokus pada studi kasus berbagai organisasi masyarakat sipil yang telah berhasil memantau kinerja birokrasi dengan menggunakan tinjauan literatur yang komprehensif untuk mengeksplorasi temuan-temuan penelitian terbaru.  Tiga teori yang menguatkan penelitian, yaitu Bovens (akuntabilitas), Putman (teori partisipasi publik) dan peran lembaga Ombudsman dalam menyelesaiakn aduan atau keluhan pelayanan publik dan mendorong pengawasan preventif yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan peran masyarakat sipil dapat melakukan, seperti: (1) Pengawasan Pemerintah; (2) Advokasi Kebijakan; (3) Pemberdayaan Masyarakat; (4) Pendidikan dan Kesadaran Publik. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan efektifitas organisasi masyarakat sipil, akseptabilitas informasi, dan dukungan entitas pemerintah.
Analisis Dampak Pemutusan Hak Kerja Sepihak Tenaga Pendamping Profesional terhadap Program Pemberdayaan Desa Maritza, Dhiya Fahriyyah; Mawar, Mawar
ARISTO Vol 14 No 1 (2026): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v14i1.12626

Abstract

This study aims to analyze the impact of unilateral termination of TPP­ employment rights on the sustainability of village empowerment programs and to emphasize the academic contribution in filling the gap in findings in this field. The research method used is descriptive with a qualitative approach that uses primary data through news that has been reduced to relevant news and secondary data based on journal articles, official reports, and websites. Data analysis uses the Miles and Huberman model based on three stages: (1) reduction (2) verification (3) data presentation and conclusions. The novelty of these findings is that they fill a gap in the literature, which has discussed PHK in a multidisciplinary manner but has not yet researched the aspect of village empowerment. Thus, it can be used as input for policy makers and can make a practical contribution to understanding the implementation of PHK TPP. The results of the study show that PHK TPP has a direct impact on the instability of program implementation, which causes social tension, political pressure, weak work motivation, and significantly hinders the effectiveness of village assistance at the village level, including village fund management. It can be concluded that although these findings contribute to the discussion of the impact of TPP layoffs on village empowerment programs, there are several limitations. This analysis still relies on secondary data, so it does not fully describe the empirical conditions of the stakeholders. Therefore, further research is recommended to use a mixed methods approach and involve the collection of primary data, such as interviews, surveys, and so on, to strengthen the validity of the findings and the relevance of the policy. Keywords: Socio-Political Impact; Program Sustainability; Termination of Employment Rights;  Village Empowerment; Professional Assistants.