Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Pascabencana Gempa Bumi : Studi Pada LKSA Budi Luhur Kabupaten Cianjur Iskandar, Iskandar; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Satispi, Evi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2024): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i1.1740

Abstract

Prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yaitu, mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) mempunyai peranan praktis dalam mitigasi khususnya pascabencana yang mana lingkup komunitasnya mengarah langsung kepada anak - anak terlantar. Tantangan dalam menanggapi pascabencana dapat di kelola dengan mengembangkan, penguatan etitas dan peningkatan kapasitas sdm, potensial yang ada. Diantaranya LKSA yang mempunyai peran praktis yang dinamis dalam berbagai situasi dan kondisi, Dimana dalam kondisi tidak terjadi bencana LKSA menjalankan fungsinya sebagai rumah bagi anak - anak rentan/terlantar, dan dalam situasi pascabencana LKSA dismping sebagai rumah anak-anak rentan/terlantar pada umumnya, juga bagi anak-anak terlantar korban bencana. Penelitian ini melibatkan metode pendekatan kualitatif Field Research pada LKSA Budi Luhur Kabupaten Cianjur. Bertujuan untuk menggambarkan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) selaku stakeholder dari pemerintah dalam menanggapi anak-anak telantar korban bencana gampa bumi Cianjur 2022. Diharapkan penelitian ini menjadi salahsatu upaya menghadapi Tantangan dan Peluang bagi Ketahanan Nasional.
STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL: TANTANGAN ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0 Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Nurhaida, Dida; Satispi, Evi; Agusinta, Lira
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 6 (2023): INOVASI PERGURUAN TINGGI & PERAN DUNIA INDUSTRI DALAM PENGUATAN EKOSISTEM DIGITAL & EK
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v6i0.1990

Abstract

Tujuan utama dari inisiatif pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengatasi tantangan utama dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pedesaan pada era disrupsi. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang belum tergarap dan mengintegrasikannya dengan teknologi terkini seperti pemasaran digital, serta meningkatkan tenaga kerja lokal melalui pelatihan dalam Program PKM CSR di Desa Wakap, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kegiatan ini ini terdiri dari tiga tahap yaitu : persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi. Dampak positif dari program ini adalah peningkatan dalam ekonomi masyarakat. Awalnya, penjualan harian sekitar 100 kilogram beras dengan harga Rp 15.000 per kilogram. Sekarang, penjualan harian mencapai 1.000 kilogram dengan pendapatan harian Rp 15.000.000. Keuntungan juga meningkat dari Rp 750.000 menjadi Rp 7.500.000 per hari. Program ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah. Perbaikan-perbaikan ini menggarisbawahi efektivitas program dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakat setempat dan mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif Maritza, Dhiya Fahriyyah; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v14i2.4679

Abstract

Tujuan penelitian adalah menganalisis peran masyarakat sipil (organisasi) dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia dan negara lain. Fungsinya sebagai jembatan antara pemerintah dan warga, meningkatkan partisipasi publik, mengadvokasi perubahan kebijakan. Beberapa contoh organisasi Non Pemerintah (NGO) tersebut, adalah: (1) WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia); (2) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA); (3) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penelitian menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan lokus pada organisasi masyarakat sipil yang berhasil memantau kinerja birokrasi dan berfokus pada studi kasus berbagai organisasi masyarakat sipil yang telah berhasil memantau kinerja birokrasi dengan menggunakan tinjauan literatur yang komprehensif untuk mengeksplorasi temuan-temuan penelitian terbaru.  Tiga teori yang menguatkan penelitian, yaitu Bovens (akuntabilitas), Putman (teori partisipasi publik) dan peran lembaga Ombudsman dalam menyelesaiakn aduan atau keluhan pelayanan publik dan mendorong pengawasan preventif yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan peran masyarakat sipil dapat melakukan, seperti: (1) Pengawasan Pemerintah; (2) Advokasi Kebijakan; (3) Pemberdayaan Masyarakat; (4) Pendidikan dan Kesadaran Publik. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan efektifitas organisasi masyarakat sipil, akseptabilitas informasi, dan dukungan entitas pemerintah.
KEPEMIMPINAN LINTAS BUDAYA DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG Nisa, Silla Anantasya Choirul; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
SWATANTRA Vol. 22 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.22.1.1-8

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan peluang kepemimpinan lintas budaya dalam era revolusi industri 4.0. dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan atau kajian literatur yang mengkaji secara kritis tentang kepemimpinan lintas budaya. Hasil dari artikel ini menunjukkan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemimpin lintas budaya dalam era revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan terjadinya perubahan tatanan dari setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan lain-lain. Sedangkan peluang pemimpin lintas budaya dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan berorientasi pada masa depan di tempat kerja, yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang.
Pemberdayaan Guru dalam Pendidikan Kesehatan Mental di PAUD Harapan Kita Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Andriansyah, Andriansyah; Nurudin, Arif; Nurhaida, Dida; Tarti, Tarti
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 9 No 3 (2024): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30653/jppm.v9i3.975

Abstract

Latar belakang permasalahan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pentingnya pemberdayaan guru dalam pendidikan Kesehatan Mental (Kesmen) di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Kita, Desa Pasir Durung. Seringnya pemadaman listrik yang tidak stabil mengakibatkan kesulitan akses internet sehingga informasi mengenai kesehatan mental sulit diperoleh oleh para guru PAUD. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat (Pengmas) melalui pelatihan Kesmen bagi guru dapat meningkatkan kompetensi dalam menangani masalah Kesmen yang tujuan ahhirnya guru menjadi sehat dan terampil. Ahinya tercipta lingkungan belajar dalam mendukung perkembangan emosional dan psikologis guru dan anak. Metode penelitian adalah melaksanakan pelatihan Kesmen dengan Lokus di PAUD Harapan Kita. Pelatihan dalam kegiatan Pengmas bertujuan memperkuat Kesmen dalam pencegahan dan pengembangan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berhasil membentuk kelompok guru yang peduli terhadap kesehatan mental. Para guru menjadi lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental di PAUD Harapan Kita. Selain, berhasil melaksanakan penyuluhan pendidikan kepada orang tua dan Masyarakat Masyarakat sekitar, baik secara individu maupun kelompok. The background to the Community Service problem is the importance of empowering teachers in Mental Health education (Kesmen) in Harapan Kita Early Childhood Education (PAUD), Pasir Durung Village. Frequent unstable power outages result in difficulty accessing the internet, making it difficult for PAUD teachers to obtain information about mental health. The aim of Community Service (Penmas) through Mensmen training for teachers is to increase competence in dealing with Mensmen's problems, the ultimate goal of which is to make teachers healthy and skilled. Ultimately, a learning environment is created to support the emotional and psychological development of teachers and children. The research method is to carry out Ministry of Health training with a Locus at PAUD Harapan Kita. Training in Community Service activities aims to strengthen Kesmen in prevention and learning development. The research results show that the training was successful in forming a group of teachers who care about mental health. Teachers have become more active in raising awareness of the importance of mental health at PAUD Harapan Kita. Apart from that, we have successfully carried out educational outreach to parents and the surrounding community, both individually and in groups.
Tahap Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Objek Wisata Iskandar, Iskandar; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
Jurnal Publik Vol. 18 No. 02 (2024): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v18i02.434

Abstract

Kebijakan pemerintah pusat dan fenomena wisatawan perkotaan mengunjungi daerah wisata pedesaan belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan objek wisata di tingkat desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana inisiatif pemerintah desa dalam memanfaatkan objek wisata potensial yang ada, khususnya dalam pengelolaan Curug Dadali sebagai objek wisata di Desa Wargaasih, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research, serta menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif dengan jenis partisipasi pasif. Tahap penelitian dimulai dengan identifikasi keberadaan objek wisata alam potensial yang berada di wilayah desa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Desa Wargaasih dalam pengelolaan objek wisata, khususnya Curug Dadali, sudah ada dan mengarah pada pemanfaatan objek wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat. Namun, keterbatasan wawasan tentang kepariwisataan pengurus dan masyarakat sekitar, serta sosialisasi, menjadi hambatan dalam perkembangan pengelolaan. Sebagai rekomendasi, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, serta kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar pengelolaan objek wisata dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.
Social Security Programs in Islamic Law: A Comparative Study of Fatwa Institutions on Indonesia’s Health Insurance Sopa, Sopa; Kartika, Rini Fatma; Nurhadi, Nurhadi; Darmansyah, Dina Febriani; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Murod, Ma’mun
Jurnal Hukum Vol 40, No 1 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i1.37174

Abstract

This research addresses the divergence of scholarly opinions regarding the legal status of Indonesia's National Health Insurance (BPJS Kesehatan) and its implications for Sharia compliance. The controversy arises from varying arguments put forth by the Indonesian Ulema Council (MUI) and Nahdlatul Ulama as the largest Islamic organization in Indonesia, which has implications for the pro-people government program. The study aims to identify and analyze the factors contributing to the disparities in fatwas issued by MUI and NU concerning national health insurance. Additionally, it examines the role of scholars in shaping public policies to ensure their alignment with Sharia principles. The method used in thos study is by employing a descriptive-analytical approach, this research combines document studies and interviews for data collection. Qualitative analysis, guided by ushul fiqh and fiqh siyasa principles, is used to evaluate the controversies surrounding national health insurance issues. The research reveals that discrepancies in fatwa rulings are rooted in differences in the focus of study. MUI emphasizes the contractual aspect, deeming National health insurance incompatible with Sharia principles. In contrast, NU highlights the program's societal benefits, considering it Sharia-compliant due to its social insurance components. This study demonstrates that scholars' involvement in policy formulation is essential to ensure compliance with Islamic law. The divergence of fatwas regarding national health insurance underscores the need for greater scholarly input in shaping pro-people government programs. This research offers a comprehensive analysis of the national health insurance controversy from a scholarly perspective, shedding light on the critical role of scholars in policy-making processes in predominantly Muslim countries
Indonesian Government Policy Innovation Encouraging Democracy of Media Development Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Sulastri, Endang; Setiawan, Asep; Dewi, Maya Puspita; Sumarni, Lilik
ANTASENA: Governance and Innovation Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Desember
Publisher : FIA Unkris Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61332/antasena.v2i2.218

Abstract

The research aims to find innovations in the analysis of Indonesian government policies to encourage democratization of media development that is under government control. The analysis of the writing emphasizes the perspective of citizens' rights to media which refers to Article 19, Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The research method uses descriptive analysis with qualitative methodology, explaining breakthroughs in policy analysis and the role of government in encouraging media development through primary and secondary data in contributing to the complexity of media issues in empowering civil society through macro and micro level policies. The research population is around 600 media with a sample of around 60 mass media, online media, radio, and television. Research results: there is a rapid liberalization of the media industry, but not all media can survive. Because the sustainability and diversity of the media are determined by economic, political and government regime interests. Research on innovation in government policy roles must be encouraged to follow the development of the rapidly growing digitalization of media platforms compared to the birth of regulations for free and responsible media freedom and educating and educating the nation
Manfaat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) AI Dalam Mengembangkan Smart City Di Jakarta Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Andriansyah, Andriansyah; Izzatusholekha, Izzatusholekha; Mawar , Mawar; Salam, Rahmat
HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara Vol. 2 No. 2 (2025): HUMANUS (Jurnal Sosiohumaniora Nusantara)
Publisher : Yayasan Pengembangan Dan Pemberdayaan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62180/kqmd3036

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam pengembangan Smart City di Jakarta. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui desain deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran AI dalam mendukung tata kelola kota yang cerdas, efisien, dan responsif. Lokasi penelitian berada di Unit Pengelola Smart City Jakarta dengan populasi tujuh unit pengelola, dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik snowball sampling. Landasan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam sistem pemantauan, pengambilan keputusan berbasis data, dan layanan publik berbasis digital mampu meningkatkan efisiensi serta partisipasi masyarakat. Rekomendasi penelitian peningkatan infrastruktur digital, penguatan sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung keberlanjutan Smart City berbasis AI di Jakarta.
Etika Administrasi Publik Pilar Utama Kepercayaan Masyarakat Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Rossa, Zalfa Zafirah
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Vol 7, No 1 (2025): JIPIKOM APRIL
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jipikom.v7i1.4062

Abstract

The enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration emphasizes the importance of transparent, accountable, and equitable public administration services. This research is essential to strengthen the application of ethical principles in public administration as a basis for creating quality and reliable services. This research aims to identify factors that influence the application of ethics in public administration and formulate strategies to improve compliance with these ethical standards. The research method systematically uses a qualitative approach with literature studies, through data collection from journals, books, and indexed scientific works. The study results indicate that leadership factors, organizational culture, strict regulations, and active community participation influence the application of ethics. These findings conclude that an ethical approach can strengthen integrity, expand accountability, and encourage community involvement in public decision-making. The implications of these findings emphasize that ethics-based public administration can produce more representative, fair, and widely accepted policies. This research makes an important contribution to developing public administration literature and offers practical guidance to encourage ethics-based bureaucratic reform in Indonesia.