Januar Hukmawa Janatino
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SYUBHAT DALAM PELAKSANAAN HUDUD MENURUT MUHAMMAD ABU ZAHRAH Deden Najmudin; Januar Hukmawa Janatino; Meisa Sobariah; Ihsan Maulana; Imam Al Hafiz; Elsya Alfirani
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1530

Abstract

Dalam hukum Islam, "jinayah" dan "jarimah" merujuk pada tindak pidana. Ada perbedaan pandangan terutama terkait dengan pidana hudud dan qishash. Dalam teori syubhat, kesamaran atau ketidakjelasan bisa terjadi dalam kasus pidana. Artikel ini menjelajahi pandangan Muhammad Abu Zahrah terhadap syubhat dalam pelaksanaan hudud, dengan harapan memberikan wawasan kritis terhadap permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang sedang berlangsung. Studi pustaka digunakan sebagai pendekatan penelitian. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam hukum Islam, konsep syubhat (keraguan) mengacu pada ketidakpastian atau keraguan yang muncul dalam pembuktian suatu tindakan kriminal. Dalam konteks hukum pidana Islam, pembuktian harus memenuhi standar kepastian yang tinggi. Syubhat dapat muncul ketika bukti tidak cukup jelas atau ada keraguan dalam proses pembuktian. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang batas waktu untuk menyajikan bukti dan menerapkan hukuman hudud dalam kasus syubhat. Beberapa ulama berpendapat bahwa batas waktu untuk menyajikan bukti adalah sampai saat hukuman dijatuhkan, sementara yang lain berpendapat bahwa batas waktu itu berakhir sebelum hukuman dijatuhkan. Meskipun ada perbedaan pendapat, prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam menetapkan hukuman tetap menjadi fokus utama.
Penegakan Pelanggaran Kode Etik Jaksa di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Gisnan, Fayyaz Aqsadia; Intan Maulida Nuripma; Januar Hukmawa Janatino
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i2.4134

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran kode etik jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang berpotensi menurunkan integritas institusi dan kepercayaan publik. Meskipun telah diberlakukan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, efektivitas pengawasan internal masih menghadapi tantangan, baik secara implementatif maupun kultural. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan pelanggaran kode etik oleh Jaksa Muda Bidang Pengawasan serta menilai kesesuaiannya secara normatif dan empiris dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus untuk mengkaji penerapan norma dalam praktik. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, serta analisis dokumen resmi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perangkat hukum dan mekanisme pengawasan telah memadai, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh budaya hukum, konsistensi penjatuhan sanksi, dan transparansi proses pemeriksaan. Inovasi seperti digitalisasi pemeriksaan, pakta integritas, dan penguatan pengawasan melekat menunjukkan perkembangan positif. Penelitian ini berkontribusi dalam merumuskan strategi penguatan pengawasan internal guna mewujudkan institusi kejaksaan yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan.