Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HADIS IMAM ABU DAWUD DAN PASAL 39 UU.NO.1/1974 Teti Saputri; Tajul Arifin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 5 No. 2 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v5i2.3879

Abstract

Imam Abu Dawud dan Pasal 39 UU No. 1/1974 mencerminkan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait dengan proses perceraian dan hak-hak yang terkait dengannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud memberikan pandangan tentang bagaimana Islam memandang masalah perceraian dan tata cara yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin berpisah. Sementara itu, Pasal 39 UU No. 1/1974 menetapkan prosedur hukum yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin bercerai menurut hukum di Indonesia. Perbandingan antara kedua perspektif ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur perceraian serta implikasinya dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.
PENGUATAN KESADARAN HAM DI SMP NEGERI 1 NAGREG MELALUI SOSIALISASI EDUKATIF INKLUSIF Muthiara Angraeni; Sheva Al-Hambra; Difky Maulana N. F; Teti Saputri; Tierra Kresna; Dede Kania
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/xbk5nb84

Abstract

Penelitian ini menilai efektivitas kegiatan penyuluhan pendidikan inklusif mengenai kesadaran hak asasi manusia (HAM) pada anggota OSIS SMP Negeri 1 Nagreg. Intervensi yang dilaksanakan pada 7 November 2025 ini menggabungkan tes pre-post melalui Quizziz (n = 29), pemberian materi interaktif, serta Forum Group Discussion (FGD) dengan mitra lokal Senyum Anak Nusantara (SAN). Dengan desain single-group pretest-posttest, peserta mengerjakan 10 soal Quizziz sebelum dan sesudah sesi pemberian materi, FGD digunakan untuk menangkap pemahaman kontekstual dan respons praktis terhadap kasus perundungan. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan dengan total jawaban benar meningkat dari 145/290 (50%) pada pre-test menjadi 276/290 (95%) pada post-tes. Sebagian besar butir mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun pada dua butir yang berkaitan dengan aspek psikologis (butir 8-9) masih menunjukkan kurangnya pemahaman. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan tersebut efektif meningkatkan pengetahuan teknis dan kesadaran situasional, sekaligus menyoroti perlunya tindak lanjut yang berfokus pada pengenalan psikologis dan respons empatik. Rekomendasi praktis mencakup modul role-play singkat, bagan alur pelaporan satu halaman, struktur dukungan teman sebaya, serta integrasi materi HAM ke dalam pembelajaran PPKn.
Analisis Yuridis Penebangan Liar (Illegal Logging) dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia Nila Syapitri Hsb; Cucu Robiatul Adawiah; Intan Nuraeni; Teti Saputri; Difky M. N. F.
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 2 (2025): December: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/yn6g8k08

Abstract

This study analyzes illegal logging from the perspective of Indonesian environmental law, focusing on environmental impacts, economic and social implications, and the effectiveness of law enforcement. The research method used is normative juridical with a conceptual approach and case studies, through an examination of legislation, court decisions, official government reports, and relevant previous studies. The results show that illegal logging contributes significantly to the environmental crisis, including increased carbon emissions, biodiversity degradation, and ecological disasters, while also causing huge losses to the state due to lost revenue from the forestry sector. The implementation of the Forestry Law and the P3H Law has shown progress, particularly in imposing criminal sanctions on perpetrators and corporations, but still faces obstacles in inter-agency coordination and disparity in court rulings. Preventive instruments such as the Timber Legality Verification System and Social Forestry have proven to support improvements in forest governance, although they require policy strengthening and continuous monitoring.