Purba, Sri Damar Wulan Yasinta
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Aparat Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Pengelolan Keuangan Desa Yang Efektif Terhadap Pembangunan Purba, Sri Damar Wulan Yasinta; Kartika, Indri; Sitanggang, David Christian; Saragih, Johan Perdana; Herdiansyah, Habib Akbar; Sitorus, Novandiwan; Ivanna, Julia
Journal of Law & Policy Review Vol 1, No 1 (2023): Journal of Law & Policy Review, June
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v1i1.65

Abstract

Village development is a process of activities carried out by all village components to incrase community empowerment in achieving prosperity. To create a properous village, effective management of village funds is needed. Effective village financial management can be achieved if the management of village income, village expenditure, and village financing is carried out based on transparent, ccountable and participatory principles and is carried out in an orderly and disciplined budget. The most influential organ to carry out these objectives is the village government apparatus consisting of the village head and assited by village officials such as the village secretariat, regional administrators and technical implementers who are the elements of village administrators. This article aims to determine the role of village government officials in managing village finances and to find out the effectiveness of village financial management. This article uses the literature study method. Therefor, village government planning and budgeting, implementation, administration, reporting, and accountability stages by apllying the four principles mentioned in Permendagri No. 113 of 2014.
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021: Sebuah Kajian Tentang Dampak Positif dan Negatif Purba, Sri Damar Wulan Yasinta; Ginting, Eka Zefanya; Tampubolon, Dominggos Soares; Beru Perangin-angin, Reh Bungana
Journal of Law & Policy Review Vol 3, No 1 (2025): Journal of Law & Policy Review, June 2025
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v3i1.90

Abstract

Pada tanggal 30 Maret 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur mengenai royalti penggunaan secara komersil lagu dan/atau musik. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menyebutkan bahwa setiap orang bisa menggunakan lagu dan musik dalam bentuk 14 layanan publik bersifat komersial dengan catatan harus membayar royalti kepada pencipta atau kepada pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut. Nantinya, pembayaran tersebut akan dilakukan dan diproses melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kemudian, Peraturan Pemerintah tersebut menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat mulai dari musisi hingga pengusaha yang berusaha memberi argumen mengenai efektivitas adanya peraturan tersebut. Dampak positif dari diberlakukannya PP Nomor 56 Tahun 2021 tersebut adalah untuk mengoptimalkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 untuk memperkuat perlindungan terahdap Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sedangkan dampak negatifnya adalah pengelolaan data tentang royalti yang belum transparan dan publik khawatir bahwa hal ini akan membuka ladang baru untuk praktik korupsi, harga lagu dari publisher yang belum memiliki standar dan para pencipta lagu yang belum tergabung ke dalam LMK juga akan dipungut royaltinya oleh LMKN, pola pemungutan yang mana adanya penyamaan nilai komersial sehingga menjadi timpang dan merugikan sebelah pihak.Kata Kunci: Efektivitas, PP Nomor 56 Tahun 2021, Dampak Positif, Dampak Negatif