Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan) Mamangan Social Science Journal PANCASILA AND CIVICS EDUCATION JOURNAL Jurnal Generasi Ceria Indonesia Journal of Law & Policy Review Outline Journal of Community Development
Beru Perangin-angin, Reh Bungana
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pertanggung Jawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Kriminalitas Begal di Kota Medan Sijabat, Yosua Gabe Maruli; Thesia, Devi Putri; Beru Perangin-angin, Reh Bungana; Ibrahim, Maulana
Pancasila and Civics Education Journal Vol 3, No 2 (2024): PANCASILA AND CIVICS EDUCATION JOURNAL
Publisher : Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/pcej.v3i2.16951

Abstract

ABSTRACTBegal is a synonymous verb which means robber. The term robber in writing has not been regulated in positive law in Indonesia. In general, robbery is often carried out by children who are still in school, such as middle school and high school, especially in the city of Medan. This research aims to find out the criminal responsibility of children who commit robbery crimes in the city of Medan. This research is in the form of descriptive analytical research, namely the data obtained will be described by providing an overview of legal problems, the legal system and analyzing according to the needs of the research, then analyzed based on from existing theories equipped with binding legal materials such as statutory regulations. From the results of analysis from various sources it was found that the punishment for children who commit the crime of robbery has not been regulated in law, but in the case of robbery in the city of Medan it was carried out by minors in resolving responsibility is based on Law Number 11 of 2012, namely that resolving children's cases prioritizes extrajudicial processes by involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator and other related parties to jointly seek fair resolution by emphasizing restoration back to its original condition, and not retaliation to seek restorative justice and can also be given criminal responsibility for children involved in criminal cases as stated in Article 81 paragraph (2) of Law No. 11 of 2012 concerning the Judicial System A child who states that the prison sentence that can be imposed on a child is a maximum of 1/2 (one- half) of the maximum threat of imprisonment for an adult.Keywords : Robber, Children, Criminal ResponsibilityABSTRAKBegal merupakan kata kerja, sinonim yang berarti penyamun. Istilah begal secara tertulis belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Begal pada umumnya sering dilakukan oleh anak yang masih duduk di bangku sekolah seperi SMP dan SMA terutama di Kota Medan. penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan kejahatan begal di kota Medan, adapun Penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan menganalisis sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada dengan dilengkapi bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dari hasil analisis dari berbagai sumber ditemukan bahwa hukuman bagi anak yang melakukan kriminalitas begal belum di atur dalam Undang-Undang, namun pada kasus begal di kota Medan yang di lakukan oleh anak di bawah umur dalam penyelesaian pertanggung jawabannya  ialah dapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu penyelesaian perkara anak lebih mengedepankan proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan untuk mencari keadilan restoratif serta juga dapat diberikan pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang terjerat pada perkara pidana tercantum pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.Kata Kunci : Begal, Anak, Pertanggung Jawaban Pidana
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM INTERNASIONAL Simbolon, Yona Kristin; Sinaga, Elma Suzana; Beru Perangin-angin, Reh Bungana
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v13i1.3157

Abstract

Abstrak Kaidah hukum yang penegakannya tergantung pada integritas negara-negara yang menjadi anggota masyarakat internasional merupakan definisi dari hukum internasional. Hal ini dapat dilakukan jika negara tidak memiliki kekuatan untuk melobi dalam hubungan internasional. Ada bukti bahwa meskipun banyak negara melanggar hukum internasional, mereka memiliki sekutu yang kuat dan bebas dari keterikatan dengan hukum internasional itu sendiri. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya memenuhi kriteria untuk mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai genosida. Perhatian dunia Internasional telah menyoroti pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar. Keadilan tidak didapatkan dari pemerintah Myanmar terhadap korban etnis Rohingya yang tinggal di bagian wilayah Myanmar. Tentu saja, berbagai pelanggaran hak asasi manusia tidak sesuai dengan instrumen dasar hukum internasional. Permasalahan tersebut sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji dan mengidentifikasinya. Dengan latar belakang tersebut, tujuan dari artikel ini adalah guna diidentifikasinya prespektif hak asasi manusia dan hukum internasional terhadap perlindungan hukum kaum Rohingya di Myanmar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan hukum normatif dimana jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari sumber kepustakaan merupakan sumber hukum yang diperoleh dari penelitian jenis ini.Kata kunci: Genosida Rohingya, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum
Analisis Karakter Cinta Tanah Air Siswa Kelas IV SDN 064009 Medan Melalui Pembelajaran Pancasila Pada Kurikulum Merdeka Yanti, Suyanti; Lubis , Nur Kholila; Beru Perangin-angin, Reh Bungana
Jurnal Generasi Ceria Indonesia Vol. 1 No. 2 (2023): Artikel Riset Nopember 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/geci.v1i2.3091

Abstract

Penelitian ini menggambarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisis karakter cinta tanah air siswa IV SDN 064009 Medamelalui pembelajaran Pancasila dalam konteks Kurikulum Merdeka. Penelitian ini dilakukan untuk memahami sejauh mana pembelajaran Pancasila berdampak pada karakter cinta tanah air siswa di SD, serta untuk mengevaluasi efektivitas Kurikulum Merdeka dalam mencapai tujuan pembentukan karakter yang mencintai tanah air.Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui observasi kelas, wawancara, dan kuesioner kepada siswaIV SDN 064009 Medan  yang mengikuti pembelajaran Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk menilai perubahan dalam pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila, tingkat kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan, serta perubahan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pancasila dalam Kurikulum Merdeka memiliki dampak positif pada karakter cinta tanah air siswa kelas IV SDN 064009 Medan. Siswa yang mengikuti pembelajaran tersebut memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila, lebih sadar akan nilai-nilai kebangsaan, dan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang mendukung cinta tanah air. Ini mengindikasikan bahwa Kurikulum Merdeka dapat menjadi alat yang efektif dalam membentuk karakter siswa yang mencintai tanah air.Studi ini memiliki implikasi penting untuk pengembangan kurikulum dan pendekatan pembelajaran di kelas IV SDN 064009 Medan , serta memberikan landasan bagi upaya pendidikan yang lebih berfokus pada pembentukan karakter siswa yang berakar pada cinta tanah air dan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka memiliki dampak positif yang signifikan pada karakter cinta tanah air siswa SDN 064009 Medan . Peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila, kesadaran kebangsaan, dan perubahan positif dalam perilaku siswa adalah hasil langsung dari pembelajaran ini  
Analisa Efekivias Pentingnya Pendidikan Pancasila dalam Membangun Civic DispositionMurid dalam KonteksKurikulum MerdekaPada Siswa UPT SDN 19 Tanjung Harapan Nasution, Liliana Agusfrina; Rambe, Novi Astika; Beru Perangin-angin, Reh Bungana
Jurnal Generasi Ceria Indonesia Vol. 1 No. 2 (2023): Artikel Riset Nopember 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/geci.v1i2.3188

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pentingnya pembelajaran pendidikan Pancasila dalam meningkatkan civic disposition siswa dalam konteks Kurikulum Merdeka. Civic disposition ini mencakup elemen-elemen seperti rasa cinta tanah air, saling menghormati, dan karakter kewarganegaraan.  Oleh sebab itu pendidikan Pancasila hadir di setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Metode penelitian:penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan   pengumpulkan   data   melalui kegiatan observasi, wawancara, dan kuesioner kepada siswa SDN 19 Tanjung Harapan.Data yang dikumpulkan dianalisis untuk menilai ada aau tidaknya perubahan dalam pemahaman siswa terhadap civic disposition yang mencakup elemem-elemen cinta tanah air, saling menghormati dan karakter kewarganegaraan.Hasil penelitian: menunjukkan  bahwa  pembelajaran  Pendidikan Pancasila  dalam membangun civics disposition murid pada Kurikulum Merdeka memiliki pemahaman dalam Pendidikan Kewarganegaraan, fokusnya adalah pada pembentukan karakter kewarganegaraan, pemahaman, serta penghayatan nilai nilai dan penerapan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar filosofis dan pandangan hidup bangsa. Kesimpulan: pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam membangun civics disposition pada  konteks Kurikulum Merdeka dirancang agar menjadi pengalaman belajar yang menarik pada pemahaman dalam Pendidikan Kewarganegaraan, fokusnya adalah pada pembentukan karakter kewarganegaraan.
Human Rights-Based Approach to Development in the Border Areas (Besitang sub-District, North Sumatra) Prayetno, Prayetno; El Muhtaj, Majda; Rachman, Fazli; Beru Perangin-angin, Reh Bungana
Jurnal Mamangan Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Accredited 2 (SK Dirjen Ristek Dikti No. 0173/C3/DT
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22202/mamangan.v14i1.9588

Abstract

Strengthening sub-district government capacity after the emergence of the regional autonomy policy in Reform era of Indonesia is really mandated to incorporating a human rights-based approach to development (HRBA). As a conceptual framework, HRBA seeks to address the root of the problem and touch the interests of the most vulnerable groups from human rights violations due to isolated development of border areas and marginalization of human rights protection. HRBA has become an important and interesting issue in the formulation of sustainable development that are able to empower and even improve the welfare of society. This article examines the government's capacity of the Besitang sub-District in planning and driving action HRBA into development practices in their regions. The article resulted from qualitative descriptive research. Data were collected by using focused group discussions, field studies, and literature review, then analysed through an interactive analysis. Finally, this article concludes that improving the performance of apparatus and good mechanisms for institutional assistance at the village level, including community leaders and disadvantages of community participation, is a significant effort to accelerate the realization of HRBA in Besitang sub-District.
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021: Sebuah Kajian Tentang Dampak Positif dan Negatif Purba, Sri Damar Wulan Yasinta; Ginting, Eka Zefanya; Tampubolon, Dominggos Soares; Beru Perangin-angin, Reh Bungana
Journal of Law & Policy Review Vol 3, No 1 (2025): Journal of Law & Policy Review, June 2025
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v3i1.90

Abstract

Pada tanggal 30 Maret 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur mengenai royalti penggunaan secara komersil lagu dan/atau musik. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menyebutkan bahwa setiap orang bisa menggunakan lagu dan musik dalam bentuk 14 layanan publik bersifat komersial dengan catatan harus membayar royalti kepada pencipta atau kepada pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut. Nantinya, pembayaran tersebut akan dilakukan dan diproses melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kemudian, Peraturan Pemerintah tersebut menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat mulai dari musisi hingga pengusaha yang berusaha memberi argumen mengenai efektivitas adanya peraturan tersebut. Dampak positif dari diberlakukannya PP Nomor 56 Tahun 2021 tersebut adalah untuk mengoptimalkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 untuk memperkuat perlindungan terahdap Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sedangkan dampak negatifnya adalah pengelolaan data tentang royalti yang belum transparan dan publik khawatir bahwa hal ini akan membuka ladang baru untuk praktik korupsi, harga lagu dari publisher yang belum memiliki standar dan para pencipta lagu yang belum tergabung ke dalam LMK juga akan dipungut royaltinya oleh LMKN, pola pemungutan yang mana adanya penyamaan nilai komersial sehingga menjadi timpang dan merugikan sebelah pihak.Kata Kunci: Efektivitas, PP Nomor 56 Tahun 2021, Dampak Positif, Dampak Negatif
Pelatihan Tata Kelola Desa Gamber Berbasis HAM Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Desa Peduli HAM: Pelatihan Tata Kelola Desa Gamber Berbasis HAM Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Desa Peduli HAM Rachman, Fazli; Beru Perangin-angin, Reh Bungana; Prayetno, Prayetno; El Muhtaj, Majda
Outline Journal of Community Development Vol. 1 No. 2: November 2023
Publisher : Outline Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61730/9q06an71

Abstract

Warga Desa Gamber mengalami dampak multidimensional akibat Pandemi Covid-19. Semakin beratnya dampak yang dirasakan oleh warga, karena warga Desa Gamber telah direlokasi akibat erupsi gunung Sinabung. UU Desa membandatkan subsidiaritas mengatur dan mengurus kepentingan warga setempat. Tata kelola pemerintahan Desa berbasis HAM penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM yang inheren dengan kemartabatan manusia untuk bangkit dari krisis. PKM dilaksanakan dengan paradigma people centered development. Pelatihan mengintegrasikan konsep pendidikan untuk orang dewasa (andragogi). Karenanya pelatihan didesain partisipatif. Pelatihan efektif meningkatkan kualitas pemahaman peserta secara teoritis dan praktis tata kelola pemerintahan desa gamber berbasis HAM. Peningkatan pemahaman peserta diperoleh dari observasi yang dilakukan pada saat focused group discussion. Peserta mendikusikan sebuah kasus berkaitan dengan topik pelatihan. Fasilitator melakukan observasi peningkatan kualitas pemahaman teoritis dan praktis pasca pelatihan dilaksanakan. Melihat urgensi dan efektivitas pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis HAM, perlu kiranya kegiatan serupa untuk merespon penanganan krisis dan bangkit dari krisis tanpa mengesampingkan kewajiban perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM.
Co-Authors Fazli Rachman Ginting, Eka Zefanya Ibrahim, Maulana Lubis , Nur Kholila Majda El Muhtaj, Majda Nasution, Liliana Agusfrina Prayetno Prayetno Purba, Sri Damar Wulan Yasinta Rachman, Fazli Rambe, Novi Astika Sijabat, Yosua Gabe Maruli Simbolon, Yona Kristin Sinaga, Elma Suzana Tampubolon, Dominggos Soares Thesia, Devi Putri Yanti, Suyanti