Articles
<![CDATA[Saksi Pejabat Notaris dalam Persidangan Perdata: Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarapura Bali Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.SRP Tanggal 05 November 2020 ]]>
<![CDATA[Silaen, Petrus Edison]]>;
<![CDATA[Kamelo, Tan Edison]]>;
<![CDATA[Agustining, Agustining]]>;
<![CDATA[Sidabariba, Burhan]]>
<![CDATA[ Journal of Law & Policy Review Vol 1, No 2 (2023): Journal of Law & Policy Review, December ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34007/jlpr.v1i2.316
<![CDATA[Notaries/PPAT can act as plaintiffs' witnesses if they are aware of incidents that become the core of disputes beyond their notarial duties. This study discusses the presence of Notaries/PPAT as plaintiffs' witnesses based on Civil Law and Law Number 2 of 2014 concerning the position of Notaries. A case study was conducted on the decision of the Semapura Bali District Court Number 53/PDT.G/2020/PN.SRP on November 5, 2020. This research is normative legal and socio-legal research with a descriptive-analytic approach. Data were collected from secondary and primary sources and analyzed qualitatively. The results show that the presence of Notaries/PPAT as plaintiffs' witnesses considers Civil Law and the Law concerning the position of Notaries/PPAT. The presence of Notaries/PPAT as plaintiffs' witnesses can be rejected based on the right of refusal regulated by the law. The Notary Honorary Board (MKN) acts as legal protection, assesses the authority of Notaries/PPAT, and maintains confidentiality by legal provisions. The role of Notaries/PPAT as a witness in court is to provide legal explanations.]]>
<![CDATA[NOTARIS SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.825/PDT.G/2018/PN.MDN TGL 15 OKTOBER 2019 DAN NO.575/PDT.G/2018/PN.MDN TGL 13 MARET 2019 ]]>
<![CDATA[Hera Vanesa Sihombing]]>;
<![CDATA[Suprayitno]]>;
<![CDATA[Burhan Sidabariba]]>;
<![CDATA[Maria Kaban]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/v2i3.204
<![CDATA[Gugatan yang diajukan dengan mengikutsertakan notaris sebagai turut tergugat didasarkan pada akta yang dibuat dihadapan notaris. Notaris perlu menganalisis, apakah notaris ada memiliki hubungan hukum dengan para pihak dalam akta, atau apakah notaris ada kewajiban hukum bertanggung jawab apabila salah satu pihak yang membuat akta mengalami kerugian Selain itu notaris yang berkedudukan sebagai turut tergugat dalam proses peradilan perdata harus memperhatikan ketentuan UUJN yang berkaitan dengan boleh tidaknya memberikan keterangan di muka pengadilan dan bersikap netral, yang tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Hal ini menjadi penting agar notaris tidak terseret lebih jauh ke dalam permasalahan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris selaku pejabat umum yang membuat akta otentik, bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap Akta yang cacat atau terdapat perbuatan melawan hukum, bagaimana kedudukan notaris sebagai pihak turut tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 825/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 575/Pdt.G/2018/PN.Mdn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif. Kesimpulan penelitian adalah Perlindungan Notaris secara khusus terdapat Pasal 66 UUJN. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 jo dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang 66 UUJN dijelaskan pada pokoknya bahwa dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Meskipun demikian, persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ini dapat diabaikan apabila mencermati ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan (4) UUJN yang menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Konsekuensi akibat hukum akta notaris yang mengandung unsur melawan hukum adalah akta tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai akta otentik sehingga akta tersebut dapat menjadi batal demi hukum apabila dituntut pembatalannya oleh phak yang dirugikan ke hadapan pengadilan. Konsekuensi terhadap notaris yang membuat akta yang mengandung unsur melawan hukum adalah bertanggung jawab secara perdata, pidana dan administratif. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.825/Pdt.G/2018/Pn.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 575/Pdt.G/2018/Pn.Mdn yang menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat terhadap notaris sudah tepat dan benar. Hal ini disebabkan fungsi notaris hanya memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan kedudukan notaris sebagai turut tergugat hanya melengkapi gugatan agar gugatan tidak kurang pihak. Mengingat perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pihak yang turut tergugat dalam sengketa perdata telah diberikan oleh UUJN dan peraturan perundang –undangan lainnya sebaiknya notaris proaktif mempergunakan hak ingkarnya di persidangan.Diharapkan notaris untuk selalu berhati - hati, cermat, dan berpedoman teguh dengan kaidah kaidah atuaran UUJN dalam membuat Akta otentik sehingga akta yang dibuatnya tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum Diharapkan agar Putusan Pengadilan Negeri Medan No.825/Pdt.G/2018/Pn.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 575/Pdt.G/2018/Pn.Mdn yang menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat dapat dijadikan yurisprudensi atau setidak tidaknya rujukan mengenai notaris yang tidak dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum sepanjang telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya sudah ketetentuan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ATAS HARGA YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA: Studi Putusan Mahkamah Agung No.602 K/PDT/2020 ]]>
<![CDATA[Harisoni Hutasoit]]>;
<![CDATA[Edy Ikhsan]]>;
<![CDATA[M. Ekaputra]]>;
<![CDATA[Burhan Sidabariba]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/v2i5.329
<![CDATA[Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu hal tertentu;suatu sebab yang halal.Perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum.Dengan adanya perjanjian diharapkan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi,seperti kasus pada Putusan Mahkamah Agung No.602 K/Pdt/2020. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, didalam perjanjian jual beli ini yang pembayarannya dilakukan secara mencicil / kredit tidak mencantumkan jangka waktu pelunasannya dalam Akta Pengikatan Jual Beli (APJB). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi hukum tmembuatnya, bertentangan beli yang tidak mencantumkan batas waktu pembayaran dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.Pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 602K/Pdt/2020 dinilai tidak mempertimbangkan faktor-faktor yuridis lainnya seperti syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata,Pasal 1338 KUH Perdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,bertentangan dengan asas pembuktian atas Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) yang telah dibuat secara sah dihadapan Notaris,dan bertentangan dengan asas kepastian hukum (Pacta Sunt Servenda). Perjanjian jual beli yang tidak mencantumkan batas waktu pembayaran dapat menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Salah satu prinsip dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan hukum bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Upaya yang dapat dilakukan kepada yang dirugikan adalah dengan pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian berserta ganti rugi; pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, atau menuntut ganti rugi saja. Sebaiknya pihak-pihak yang telah membuat perjanjian berupaya untuk memenuhi pasal-pasal dari isi perjanjian yang telah disepakti bersama. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak. Seharusnya perjanjian dilaksanakan dengan asas itikad baik.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PADA KASUS KEPAILITAN KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA: Studi Putusan Nomor 1/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg Jo. Nomor 10/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg Jo.Nomor 874K/Pdt. Sus-Pailit/2022 Jo. Nomor 43PK/Pdt. Sus-Pailit/2022 ]]>
<![CDATA[Michelle Lucky Madelene. S]]>;
<![CDATA[Sunarmi]]>;
<![CDATA[Burhan Sidabariba]]>;
<![CDATA[Robert]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 7 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/v2i7.683
<![CDATA[Para pemohon mengajukan permohonan pembatalan perjanjian, dengan alasan KSP Intidana tidak memenuhi isi akta perdamaian yang dihomologasi oleh Putusan Perdamaian Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/Pn. Niaga tanggal 17 Desember 2015. Meskipun putusan kasasi mengabulkan permohonan tersebut, putusan peninjauan kembali membatalkan putusan kasasi. Penelitian ini akan membahas tiga permasalahan: (1) Ketentuan hukum pembatalan homologasi dalam hukum kepailitan di Indonesia; (2) Akibat hukum pembatalan perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang KSP Intidana; dan (3) Kesesuaian proses pembatalan perjanjian perdamaian KSP Intidana dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menegaskan bahwa pembatalan homologasi dalam hukum kepailitan Indonesia diatur oleh Pasal 170 dan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Kegagalan debitur memenuhi perjanjian perdamaian dapat mengakibatkan pailitnya KSP Intidana, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota koperasi yang tidak setuju dengan pembatalan. Proses ini dianggap tidak sesuai dengan UU KPKPU dan prinsip perkoperasian karena pemohon belum mengadakan Rapat Anggota. Meskipun demikian, KSP Intidana telah sebagian melunasi skema pembayaran, dengan skema 5 jatuh tempo pada Januari 2026. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Pertama, penting bagi para pihak untuk mengklarifikasi isi perjanjian perdamaian secara jelas guna menghindari perbedaan penafsiran. Kedua, penting bagi pihak-pihak terlibat untuk memahami konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian perdamaian, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota yang tidak terlibat dalam persetujuan pembatalan tersebut. Ketiga, perlunya amandemen KPKPU karena proses pailit dan PKPU dalam terhadap koperasi masih ambigu, terutama terkait syarat kepailitan dan subjek hukum yang dapat mengajukan pailit dan PKPU.]]>
<![CDATA[Compensation for land for the construction of the Medan-Tebing Tinggi toll road in 2013 ]]>
<![CDATA[Aisyah, Aisyah]]>;
<![CDATA[Giawa, Apelin]]>;
<![CDATA[Syafruddin, Syafruddin]]>;
<![CDATA[Afrita, Afrita]]>;
<![CDATA[Sidabariba, Burhan]]>
<![CDATA[ International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL) Vol. 2 No. 4 (2023): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Lafadz Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54443/sj.v2i4.205
<![CDATA[Road Infrastructure Development Projects not only serve to facilitate and accelerate access to communities everywhere but also as a means to stimulate economic growth and tourism in a region. In the process of liberation of rights, landowners must be given a sense of justice and legal certainty in paying losses fairly and in accordance with the procedures regulated by law. For that I raised the title of the research “Compensation of Land Construction Road Tol Medan-Tebing High Year 2013” to understand the legal protection that Pemkot has in acquiring land and the mechanism of solving the problem of land acquisition. The types of research used are normative juridic and qualitative descriptive. Techniques of data collection through interviews and observations and libraries. The data is collected and analyzed qualitatively. According to paragraph 2, no. 2 In 2012, the legal protection in land acquisition for the public interest includes the provision of fair and fair compensation to the legal party. Articles 17 and 18 of Kepres No. 36 of 2005 regulate the determination of damages. In accordance with the Law No. 2 of 2012, the process of procurement of highway tolls Field-Tebing began.]]>
<![CDATA[Implementation of Pancasila On Prisoners At The Medan City Polrestabes ]]>
<![CDATA[Burhan Sidabariba]]>
<![CDATA[ Ipso Jure Vol. 1 No. 3 (2024): Ipso Jure - April ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Anagata Sembagi Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62872/0hf5tq40
<![CDATA[Pancasila is a way of life in society and nation and the implementation of the values of Pancasila is not yet optimal. It is hoped that through this writing, we will be able to understand the meaning of Pancasila values and be able to apply them to prisoners at Polrestabes better and to love their nation and state with Pancasila characteristics more. In a general context, the impact of violations of Pancasila Values can cause social, political and economic damage which ultimately affects the welfare of society. Therefore, it is important for every individual and society to maintain and commemorate Pancasila Values in everyday life. This writing research has had a positive impact on the prisoners themselves. The results of this writing research are the role of the Medan Police in implementing the application of Pancasila which is interconnected with the rule of law and restorative justice. The democratic values in Pancasila must also be implemented in prison institutions. Prisoners' participation in making decisions that affect their lives needs to be accommodated. Restorative Justice finds its footing in the basic philosophy of the fourth principle of Pancasila.]]>
<![CDATA[NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR CANCELLATION OF THE CONTENTS OF SHARES SALE AND PURCHASE DEED THROUGH COURT RULING (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 188 PK/PDT/2020) Date 01 July 2020 ]]>
<![CDATA[Syafa Nabilla]]>;
<![CDATA[Hasim Purba]]>;
<![CDATA[Burhan Sidabariba]]>;
<![CDATA[Agustining]]>
<![CDATA[ Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 4 (2024): December ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Radja Intercontinental Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59733/jishup.v2i4.112
<![CDATA[Notary liability for the cancellation of the contents of the proforma share sale and purchase deed through a court decision caused by the existence of parties who do not have good faith who face the Notary because the shares are pretend (proforma), on the other hand of the notary are asked to use the principle of prudence and the principle of knowing their clients, but on the other hand notaries also need to get legal protection if they are able to prove that after applying the principle Prudence turns out to exist among parties who do not have good faith so as to harm other parties who also associate notaries as defendants to be held accountable for illegal acts, so this needs to be studied.The formulation of the problem that will be studied in this study is what is the responsibility of the Notary for the share sale and purchase deed that he makes and is canceled by the court? What is the legal protection for parties who are agreed to in the sale and purchase of shares due to the cancellation of the share sale and purchase deeded by the court? What is the legal analysis used by the judge in canceling the proforma share sale and purchase deed in the Supreme Court Decision Number 188 PK/PDT/2020? The research method used is juridical normative with a case approach by analyzing cases in Bekasi District Court Decision Number 334 / Pdt.G / 2014 / PN. BKS, Bandung High Court Decision Number: 467/PDT/2016/PT. BDG, Supreme Court Decision Number: 1681 K / Pdt / 2017 and Supreme Court Decision Number : 188 PK / Pdt / 2020. The data sources used are secondary data with primary, secondary, secondary legal materials. Data collection tools with library research, qualitative data analysis. The results showed that notaries had difficulty reaching out and detecting further related to the sale and purchase of proforma shares (pretend) considering that after carrying out the precautionary principle, it turned out that there was one party who did not have good faith and harmed the other party who sued in court and made the notary a defendant, but in the case of Bekasi District Court Decision Number 334 / Pdt.G / 2014 / PN. BKS, Bandung High Court Decision Number: 467/PDT/2016/PT. BDG, Supreme Court Decision Number: 1681 K / Pdt / 2017 and Supreme Court Decision Number: 188 PK / Pdt / 2020, Notaries who conducted Judicial Review are proven innocent and are not charged with rent responsibility even though the notarial deed they made must still be cancelled, considering that Notaries only make shares sale and purchase terms between the parties which turns out that one of the parties applies the sale and purchase of shares.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN DEBITUR ATAS DILAKSANAKANNYA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA KPKNL PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Ritonga, Almi Ramadhani]]>;
<![CDATA[Purba, Hasim]]>;
<![CDATA[Sidabariba, Burhan]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Smart Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2695
<![CDATA[Abstract: The plaintiffs' lawsuit against the implementation of the mortgage execution auction occurred because the auction was sold at an unreasonable price. The sale of mortgage objects below market price is carried out if the object is not sold in the first sale, so the selling price must be lowered until the object is sold and the final sales value limit must not be below the liquidity value, as regulated in Article 49 of PMK Number 27 / PMK.06 / 2016 concerning Auction Implementation Guidelines. This study discusses three problems, namely: 1) Procedures for implementing mortgage execution auctions in default cases at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL); 2) Legal protection for creditors and auction winners against debtor lawsuits regarding the implementation of mortgage execution auctions in default cases; and 3) Analysis of the judge's considerations on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1143 PK / PDT / 2022 concerning lawsuits for implementing mortgage execution auctions through public auctions.Keyword: Lawsuit, Execution of Mortgage Right Auction, State Property and Auction Service Office Abstrak: Gugatan para penggugat atas dilaksanakannya lelang eksekusi hak tanggungan, terjadi karena pelelangan tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar. Penjualan objek hak tanggungan di bawah harga pasar dilakukan apabila dalam penjualan pertama objek tersebut tidak laku terjual, sehingga harga penjualannya harus diturunkan sampai objek tersebut terjual dan batas akhir nilai penjualan tidak boleh di bawah nilai likuiditas, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penelitian ini membahas tiga permasalahan, yaitu: 1) Prosedur pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dalam perkara wanprestasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); 2) Perlindungan hukum bagi kreditur dan pemenang lelang terhadap gugatan debitur atas dilaksanakannya lelang eksekusi hak tanggungan dalam perkara wanprestasi; dan 3) Analisis pertimbangan hakim atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1143 PK/PDT/2022 tentang gugatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan umum.Kata kunci: Gugatan, Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang]]>
<![CDATA[Legal Analysis Of Legal Protection Of Parties In Multipurpose Financing By Means Of Fund Facilities at PT. Federal Internasional Finance (FIF Group) Tembung Branch, Deli Serdang ]]>
<![CDATA[Hutabarat, Sonita. E]]>;
<![CDATA[Ginting, Budiman]]>;
<![CDATA[Sidabariba, Burhan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol 12, No 3 (2025): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Accredited 2 (SK Dirjen Ristek Dikti No. 0173/C3/DT ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22202/mamangan.v12i3.7247
<![CDATA[One of the financing institutions in Indonesia is the Federal International Finance (FIF GROUP) company. PT. Federal International Finance Tembung Branch, Deli Serdang City is one of the company's branches engaged in multipurpose financing by means of funding facilities or also called Danastra. In terms of lending, FIF offers loan products using collateral in the form of BPKB (Motor Vehicle Ownership Book), financing activities are carried out through a credit provision system where payments by consumers are made in installments or periodically. This study uses a normative legal research method, namely research conducted by examining library materials or secondary materials. The purpose of this study is to determine the legal protection of the parties in multipurpose financing by means of funding facilities at PT. Federal International Finance (FIF Group) Tembung Branch, Deli Serdang. Often the provisions or rules that have been made and agreed upon by both parties in practice do not meet and do not comply with the contents of the agreement, whether it is intentional or due to negligence of the parties, where the agreement implemented is not in accordance with what is desired. In addition, there is also a factor that is caused by consumers not knowing the standard regulations that have been made by the creditor, because they are more concerned with the goods they take rather than paying attention to the regulations set out in the agreement, so that there is a default in the implementation of the agreement.]]>
<![CDATA[KOMPETENSI ABSOLUT PENYELESAIAN SENGKETA KOPERASI KONVENSIONAL YANG MEMBERIKAN FASILITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PUTUSAN MA NOMOR : 608 K/PDT/2021) ]]>
<![CDATA[Purba, Ruth Naola Marissa]]>;
<![CDATA[Sidabariba, Burhan]]>;
<![CDATA[Mulhadi, Mulhadi]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Smart Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2717
<![CDATA[Abstract: Using financing facilities with the principles of Islamic law is a consumer's right from a financing institution. Therefore, the emergence of laws and regulations that regulate financing facilities can help the public in determining the financing facilities they want. The research method used in this writing is normative juridical research. The forms of research approach used in this research are the statutory approach and the case approach. Data sources in this research include primary, secondary legal materials and non-legal materials using library data collection techniques. To analyze all the legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. The absolute competence of the Religious Courts is only to adjudicate sharia economic cases based on "sharia economics" which are fully regulated in the explanation of Article 49 letter (i) of the Religious Courts Law and the MUI DSN Fatwa on sharia financial institutions and the MUI DSN Fatwa on murabahah financing. Likewise, financial institutions which in the research are financing companies with conventional cooperative legal entities, are expected not to commit unlawful acts such as disbursing murabahah financing which is not within their rights as regulated in statutory regulations. Keyword: Disputes, Conventional Cooperatives, Financing, Murabahah. Abstrak: Menggunakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariat Islam merupakan hak seorang konsumen dari lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, munculnya undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur fasilitas pembiayaan dapat membantu masyarakat dalam menentukan fasilitas pembiayaan yang diinginkannya. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Bentuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Kompetensi absolut Pengadilan Agama hanya mengadili perkara ekonomi syariah yang berdasarkan “ekonomi syariah” yang diatur sepenuhnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama dan Fatwa DSN MUI tentang lembaga keuangan syariah maupun Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah. Sama halnya dengan lembaga keuangan yang dalam penelitian adalah perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi konvensional, diharapkan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti menyalurkan pembiayaan murabahah yang bukan menjadi haknya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Sengketa, Koperasi Konvensional, Pembiayaan, Murabahah.]]>
