Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Gorontalo Law Review International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Mamangan Social Science Journal Journal of Law & Policy Review
Sidabariba, Burhan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

 1 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN DEBITUR ATAS DILAKSANAKANNYA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA KPKNL PEKANBARU Ritonga, Almi Ramadhani; Purba, Hasim; Sidabariba, Burhan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2695

Abstract

Abstract: The plaintiffs' lawsuit against the implementation of the mortgage execution auction occurred because the auction was sold at an unreasonable price. The sale of mortgage objects below market price is carried out if the object is not sold in the first sale, so the selling price must be lowered until the object is sold and the final sales value limit must not be below the liquidity value, as regulated in Article 49 of PMK Number 27 / PMK.06 / 2016 concerning Auction Implementation Guidelines. This study discusses three problems, namely: 1) Procedures for implementing mortgage execution auctions in default cases at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL); 2) Legal protection for creditors and auction winners against debtor lawsuits regarding the implementation of mortgage execution auctions in default cases; and 3) Analysis of the judge's considerations on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1143 PK / PDT / 2022 concerning lawsuits for implementing mortgage execution auctions through public auctions.Keyword: Lawsuit, Execution of Mortgage Right Auction, State Property and Auction Service Office Abstrak: Gugatan para penggugat atas dilaksanakannya lelang eksekusi hak tanggungan, terjadi karena pelelangan tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar. Penjualan objek hak tanggungan di bawah harga pasar dilakukan apabila dalam penjualan pertama objek tersebut tidak laku terjual, sehingga harga penjualannya harus diturunkan sampai objek tersebut terjual dan batas akhir nilai penjualan tidak boleh di bawah nilai likuiditas, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penelitian ini membahas tiga permasalahan, yaitu: 1) Prosedur pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dalam perkara wanprestasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); 2) Perlindungan hukum bagi kreditur dan pemenang lelang terhadap gugatan debitur atas dilaksanakannya lelang eksekusi hak tanggungan dalam perkara wanprestasi; dan 3) Analisis pertimbangan hakim atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1143 PK/PDT/2022 tentang gugatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan umum.Kata kunci: Gugatan, Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KOMPETENSI ABSOLUT PENYELESAIAN SENGKETA KOPERASI KONVENSIONAL YANG MEMBERIKAN FASILITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PUTUSAN MA NOMOR : 608 K/PDT/2021) Purba, Ruth Naola Marissa; Sidabariba, Burhan; Mulhadi, Mulhadi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2717

Abstract

Abstract: Using financing facilities with the principles of Islamic law is a consumer's right from a financing institution. Therefore, the emergence of laws and regulations that regulate financing facilities can help the public in determining the financing facilities they want. The research method used in this writing is normative juridical research. The forms of research approach used in this research are the statutory approach and the case approach. Data sources in this research include primary, secondary legal materials and non-legal materials using library data collection techniques. To analyze all the legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. The absolute competence of the Religious Courts is only to adjudicate sharia economic cases based on "sharia economics" which are fully regulated in the explanation of Article 49 letter (i) of the Religious Courts Law and the MUI DSN Fatwa on sharia financial institutions and the MUI DSN Fatwa on murabahah financing. Likewise, financial institutions which in the research are financing companies with conventional cooperative legal entities, are expected not to commit unlawful acts such as disbursing murabahah financing which is not within their rights as regulated in statutory regulations. Keyword: Disputes, Conventional Cooperatives, Financing, Murabahah. Abstrak: Menggunakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariat Islam merupakan hak seorang konsumen dari lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, munculnya undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur fasilitas pembiayaan dapat membantu masyarakat dalam menentukan fasilitas pembiayaan yang diinginkannya. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Bentuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Kompetensi absolut Pengadilan Agama hanya mengadili perkara ekonomi syariah yang berdasarkan “ekonomi syariah” yang diatur sepenuhnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU  Peradilan Agama dan Fatwa DSN MUI tentang lembaga keuangan syariah maupun Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah. Sama halnya dengan lembaga keuangan yang dalam penelitian adalah perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi konvensional, diharapkan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti menyalurkan pembiayaan murabahah yang bukan menjadi haknya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Sengketa, Koperasi Konvensional, Pembiayaan, Murabahah.
Co-Authors Afrita, Afrita Agustining, Agustining Aisyah Aisyah BUDIMAN GINTING Faradiba, Nona Giawa, Apelin HASIM PURBA Hutabarat, Sonita. E Kamelo, Tan Edison Mulhadi, Mulhadi Purba, Ruth Naola Marissa Ritonga, Almi Ramadhani Silaen, Petrus Edison Simbolon, Fransiska Agustina Syafruddin Syafruddin Syarifah Lisa Andriati Tan Kamello