Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Moral Kemasyarakatan Jurnal Bali Membangun Bali Aktual Justice JUMAHA YUSTHIMA
Dewi, Ni Komang Ratih Kumala
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMASANGAN EYELASH EXTENTION DI BY YUKA EYELASH Weda, Ayu Nanda Putri; Dewi, Ni Komang Ratih Kumala
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Being beautiful is the desire of all women, having eyelash extensions can make it easier for women to shorten time when they are in a hurry, without having to use cosmetics to beautify and beautify their eyes so they become more confident. The large amount of interest in opening this business has made eyelash extension business actors compete fiercely to attract consumers, such as providing discount prices and providing friendly service. However, the use of eyelash extensions causes side effects so that consumers feel disadvantaged. This study was carried out to determine the position of the agreement regarding the installation of eyelash extensions at By Yuka Eyelash and legal protection for consumers as well as the liability of the salon. This research uses empirical research methods with a factual and sociological approach. Based on the results of this research, By Yuka Eyelash provides responsibility for losses experienced by consumers due to the installation of eyelash extensions in the form of re-installation, providing a guarantee, providing compensation in the form of a refund.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU YANG MEMBERIKAN PERINTAH UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN Dewi, Ni Komang Ratih Kumala; Chomsiyah, Siti
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 1 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i1.6580

Abstract

Beban pertanggungjawaban orang yang memberikan perintah atau menyuruh melakukan tindak pidana sebagiama Pasal 55 ayat 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana”. Alasan setaranya orang yang memberikan perintah melakukan tindak pidana dengan pelaku tindak pidana umumnya tentunya tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga perlu dilakukan analisis secara mendalam maksud dari pembuat hukum. atas hal tersebut, tujuan penelitian dimaksudkan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan serta tujuan pemidanaan bagi pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan. Pada pembahasannya, meskipun pemberi perintah tidak melakukan perbuatan pidana secara langsung, pemberi perintah memiliki beban pertanggungjawaban yang sama dengan pelaku tindak pidana. Hal ini karena perintah merupakan kehendak yang disampaikan sebagai kunci terlaksananya perbuatan pidana. Penjatuhan pidana terhadap pemberi perintah tentunya berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang setara dengan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan kejahatan
PENGARUH PARIWISATA TERHADAP DISKRIMINASI REKRUTMEN PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI BIDANG PARIWISATA Dewi, Ni Komang Ratih Kumala
Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 1 (2024): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i1.1189

Abstract

Pariwisata merupakan kegiatan wisata yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki tujuan salah satu tujuan utamanya adalah untuk melakukan rekreasi. Sasaran yang dituju dari kegiatan wisata tersebut adalah untuk melihat objek wisata baik itu yang merupakan keindahan alam, kesenian, maupun kebudayaan. Penyediaan fasilitas-fasilitas pariwisata dapat dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dengan cara membangun usaha di bidang pariwisata. Hal ini karena pariwisata tentu akan berdampak pada terbukanya peluang terhadap pelaku usaha untuk membentuk usaha-usaha di bidang pariwisata. Berkenaan dengan beroperasinya usaha-usaha di bidang pariwisata dalam memberikan kepuasan bagi wisatawan, tidak terlepas dari peran pekerja didalamnya. Pekerja memiliki peran penting dalam beroperasinya usaha pariwisata mengingat peran pekerja sebagai roda penggerak Perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam tentang permasalahan pengaruh pariwisata terhadap aspek tenaga kerja di daerah pariwisata dan solusi untuk menghadapi konflik norma dalam Undang-Undang Kepariwisataan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait hak prioritas masyarakat setempat untuk memperoleh pekerjaan pada usaha pariwisata agar tidak bersifat diskriminasi. Pada pembahasannya Pariwisata memiliki pengaruh terhadap aspek ketenagakerjaan. Pengaruh pariwisata terhadap aspek ketenagakerjaan dapat berupa pengaruh yang positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif dari pariwisata adalah adanya pemberdayaan masyarakat setempat untuk menjadi pekerja di Industri Pariwisata yang dibangun yang mana hal ini telah didukung dalam ketentuan Undang-Undang Pariwisata dan Berdasarkan pada asas lex superior derogat legi inferiori, maka ketentuan mengenai pemberian hak prioritas bagi masyarakat setempat untuk menjadi pekerja bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan.
Pilkada di Bali: Kecakapan Melaksanakan Hak Pilih di tengah Beragamnya Regulasi Umur Dewasa Dewi, Ni Komang Ratih Kumala; Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma
Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang Vol 5 No 3 (2024): December 2024
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Purpose: This research was conducted with the aim of analyzing competencies in exercising the right to vote amidst various adult age regulations in regional head elections (pemilihan kepala daerah or Pilkada) in Bali. Research methods: The method used in this research is the category/type of normative research. Results and discussion: The problem of competencies in terms of authority to act in Pilkada Bali cannot be resolved simply using this principle. This is due to the emergence of new rules that provide authority to act which is at odds with competency requirements. In several provisions regarding the minimum age limit for the right to carry out legal actions, the authority to act is of course related to competence. Even though every person has rights from birth, they are not necessarily competent to take legal action. Implications: Clear regulations are needed to determine the age limit for a person to be able to carry out all legal actions. If we are based on new laws such as the child protection law, then we must be consistent in regulating a person's adult age, lest there are other regulations that regulate different adult ages.
Relasi Tradisi Kelaci dalam Meminang Perempuan Di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Dewi, Ni Komang Ratih Kumala; Lestari, Anak Agung Adi; Kariyasa, I Made; Prami, Ida Ayu; Atmiprihartini, Marta Dwi
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 2 (2025): Volume 10, Nomor 2 - Desember 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i2.11529

Abstract

Tradisi kelaci dilakukan dalam meminang perempuan di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani. Tradisi ini dilakukan dengan membayar sejumlah hewan yang ditetapkan oleh Desa Adat. Pembayaran kepada Desa berpotensi munculnya pemikiran negatif yang menempatkan perempuan sebagai obyek dalam perkawinan sehingga perlu melakukan upaya untuk menghindari potensi negatif tersebut. Tujuan penelitian dispesifikkan untuk mengantisipasi pemikiran negatif melalui penguatan pemahaman nilai kebaikan tradisi kelaci. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi. Hasil dalam penelitian menemukan bahwa pembayaran beberapa ekor babi yang saat ini dapat dinominalkan dalam bentuk uang bertujuan untuk membayar kewajiban bermasyarakat di desa. Pembayaran ini dimasukkan ke kas desa untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik bagi masyarakat di desa. Nilai-nilai kebaikan dalam pelaksanaan tradisi kelaci berhubungan dengan makna dalam prosesinya untuk menguatkan keharmonisan rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pemikiran negatif adalah meningkatkan peran pedulu-pedulu dalam pelaksanaan kelaci untuk memberikan wejangan atau petuah kepada pengantin mengenai makna-makna dalam pelaksanaan tradisi.
ANALISIS KRITIS TEORI KONTROL SOSIAL DAN APLIKASINYA DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN KOMUNITAS DEWI, NI KOMANG RATIH KUMALA
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 1 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i1.1504

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara kritis Teori Kontrol Sosial dan penerapannya dalam upaya pencegahan kejahatan di tingkat komunitas. Teori Kontrol Sosial menawarkan perspektif unik dalam kriminologi, bergeser dari pertanyaan konvensional "mengapa orang melakukan kejahatan" menjadi "mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum." Pendekatan ini menyoroti pentingnya ikatan sosial individu dengan masyarakat konvensional sebagai mekanisme utama pencegahan kejahatan. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan sosiologis dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini menguraikan konsep dasar teori, menganalisis kekuatan dan kelemahannya, membandingkannya dengan teori kriminologi lain, serta mengidentifikasi implementasi elemen ikatan sosial Hirschi dalam konteks keluarga, sekolah, dan komunitas di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa penguatan ikatan sosial secara holistik merupakan strategi preventif yang efektif, memerlukan sinergi antara kontrol formal dan informal, serta kebijakan yang mendukung pembangunan sosial sebagai investasi jangka panjang dalam keamanan komunitas
Pilkada di Bali: Kecakapan Melaksanakan Hak Pilih di tengah Beragamnya Regulasi Umur Dewasa Dewi, Ni Komang Ratih Kumala; Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma
Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang Vol 5 No 3 (2024): December 2024
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Purpose: This research was conducted with the aim of analyzing competencies in exercising the right to vote amidst various adult age regulations in regional head elections (pemilihan kepala daerah or Pilkada) in Bali. Research methods: The method used in this research is the category/type of normative research. Results and discussion: The problem of competencies in terms of authority to act in Pilkada Bali cannot be resolved simply using this principle. This is due to the emergence of new rules that provide authority to act which is at odds with competency requirements. In several provisions regarding the minimum age limit for the right to carry out legal actions, the authority to act is of course related to competence. Even though every person has rights from birth, they are not necessarily competent to take legal action. Implications: Clear regulations are needed to determine the age limit for a person to be able to carry out all legal actions. If we are based on new laws such as the child protection law, then we must be consistent in regulating a person's adult age, lest there are other regulations that regulate different adult ages.
Co-Authors Anak Agung Adi Lestari Atmiprihartini, Marta Dwi Chomsiyah, Siti I Made Kariyasa Prami, Ida Ayu Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma Weda, Ayu Nanda Putri