Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi JUIMA : Jurnal Ilmu Manajemen Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Legal Reasoning Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bali Membangun Bali Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Hukum Saraswati Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) JUMAHA YUSTHIMA JURNAL PANAH KEADILAN Contrarius Series: Law & Social Justice
Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG IJAZAHNYA DITAHAN OLEH PERUSAHAAN Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma
Jurnal Advokasi Vol 6 No 2 (2016): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

This writing was conducted due to the frequent dispute regarding labour agreement in which situated clauses that impose the labour legalized-certificate to be confiscated during the ongoing contract. This dispute occurs due to the fact that the number of job seekers are not proporsionate with the available jobs. Furthermore, the raise of the living cost cause panic situation in which the job seeker make up their mind to take the available jobs in various duty as long as they acquire a livelihood. Then, it can be deduced from this paper that the detention certificate made the company to workers in the agreement/contract of employment including the violation of human Rights. The policy applied by this company is against the other law despite the fact that there is no excisting laws regulate explicitly regarding to this matter.
STATUS BADAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG DIPUTUS PAILIT Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Writing entitled "Status of Legal Entity Towards a Broken Company Limited Liability Company" The company has declared bankruptcy in an insolvency state and the revocation of the Company's business license. The liquidation of the Company does not eliminate the status of the Company's legal entity directly, the status of the new legal entity ends with the completion of liquidation and the liability of the liquidator is accepted by the General Meeting of Shareholders or the Court, by declaring bankruptcy, the company cannot carry out its activities and cannot even carry out transactions with other parties except for liquidation. The only activities that can be carried out are liquidation or settlement namely collecting receivables, calculating all company assets and all of them are sold to payoff the company's debts.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KARYAWAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUSAHAAN YANG MELARANG KARYAWANNYA MELAMAR PEKERJAAN DI TEMPAT LAIN Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Legal Reasoning Vol 2 No 2 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v2i2.2220

Abstract

Karyawan dalam sebuah perusahaan biasanya diartikan sebagai para pekerja yang memiliki jabatan struktural. Mereka bekerja di bawah komando para manajer. Posisi karyawan yang pada umumnya ditingkat rendah inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Terkadang perusahaan melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan salah satunya seperti melarang karyawan atau pekerja untuk ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau melamar pekerjaan di perusahaan lain, oleh sebab itulah penulis ingin mengkaji hal tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai perlindungan hukum hak-hak karyawan dan perlindungan hukum hak karyawan dalam kaitannya dengan peraturan perusahaan yang melarang karyawannya untuk melamar pekerjaan di tempat lain ditinjau dari aspek Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil dari analisis yang dilakukan penulis adalah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat 9 (sembilan) hak bagi seorang pekerja, dan dalam Pasal 31 para pekerja berhak untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Kata kunci : perlindungan hukum, hak karyawan, peraturan perusahaan.
STATUS BADAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG DIPUTUS PAILIT Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Writing entitled "Status of Legal Entity Towards a Broken Company Limited Liability Company" The company has declared bankruptcy in an insolvency state and the revocation of the Company's business license. The liquidation of the Company does not eliminate the status of the Company's legal entity directly, the status of the new legal entity ends with the completion of liquidation and the liability of the liquidator is accepted by the General Meeting of Shareholders or the Court, by declaring bankruptcy, the company cannot carry out its activities and cannot even carry out transactions with other parties except for liquidation. The only activities that can be carried out are liquidation or settlement namely collecting receivables, calculating all company assets and all of them are sold to payoff the company's debts.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENGENAI PKPU DALAM HAL DEBITUR PAILIT DIMASA COVID 19 Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; Putu Sekarwangi Saraswati
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4197

Abstract

ABSTRACTDuring this pandemic, many aspects felt the impact of COVID 19, the economic aspect. Many companies have experienced losses from closing to bankruptcy and even bankruptcy. There are several ways that debtors can do so that they do not go bankrupt, one of which is by postponing debt payment obligations (PKPU). Therefore the author raises issues related to the delaying payment scheme for debtors' debt obligations to creditors during the pandemic. The research methodology is normative juridical because, in this problem, there are empty norms. Using a statue approach, a case approach, a historical approach, a comparative approach, and a conceptual approach. Data analysis techniques are descriptive techniques, interpretation techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. The results show that PKPU will result in restructuring, while bankruptcy will end in settlement (sale and asset distribution) of the debtor. PKPU is not intended for the benefit of the debtor only but also for the creditor's interest. PKPU is a deliberation between debtors and creditors to find the best solution for both, which the court supervises. The debtor can improve his financial position and submit a peace plan to pay off the debt. Therefore, it is hoped that the implementation of PKPU can help companies avoid the word bankruptcy and rise from the downturn caused by COVID 19.Keyword: Bankrupt; PKPU; Covid 19. ABSTRAKPada masa pandemi ini begitu banyak aspek yang merasakan dampak dari COVID 19 ini, salah satunya aspek ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian dari tutup hingga gulung tikar bahkan pailit. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan debitur agar tidak pailit yaitu salah satunya dengan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan terkait skema penundaan pembayaran kewajiban hutang debitur kepada kreditur dimasa pandemi. Metodologi penelitian adalah yuridis normatif, karena dalam permasalahan ini terdapat norma kosong. Menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis data yaitu dengan teknik deskripsi, teknik interprestasi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Hasil penelitian bahwa, PKPU akan menghasilkan restrukturisasi, sedangkan kepailitan akan berakhir pada pemberesan (penjualan dan pembagian asset) debitur. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga kepentingan kreditur. PKPU merupakan musyawarah antara debitur dengan kreditur untuk mencari solusi terbaik bagi keduanya, yang diawasi oleh pengadilan, sehingga debitur mampu memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian untuk membayar hutang. Oleh karena itu, diharapkan dengan dilakukannya PKPU dapat membantu perusahaan terhindar dari kata pailit dan dapat bangkit dari keterpurukan yang disebabkan oleh COVID 19 ini.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina; Duwi Aprianti
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i1.257

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit. Bank memberikan kredit didasarkan atas keprcayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Namun bagaimana dengan kredit tanpa agunan karena agunan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kreditnya sedangkan kredit tanpa agunan tidak memberikan jaminan sama sekali. Secara hukum dasar yang dapat kita gunakan adalah Pasal 1131 dan 1132, disana dijelaskan secara detail mengenai kredit tanpa agunan tersebut.
ANCAMAN SANKSI BAGI KENDARAAN PRIBADI PLAT HITAM YANG MENGGUNAKAN LAMPU ISYARAT DAN SIRINE Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi,; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v5i2.680

Abstract

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan dan mobilitas masyarakat, dimana setiap waktu masyarakat terus berhubungan dengan Angkutan Jalan untuk berbagai macam kepentingan. Pada saat ini kendaraan yang digunakan masyarakat mengalami pergeseran fungsi, yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya. Fungsi lampu isyarat dan sirine yang sebenarnya adalah sebagai keperluan ketertiban, keamanan, dan kelancaran berlalu lintas. Namun dalam kenyataannya penggunaan lampu isyarat dan sirine banyak digunakan oleh kendaraan plat hitam, terutama dikalangan komunitas mobil. Lampu isyarat dan sirine yang dipasang pada kendaran plat hitam justru disalahgunakan,karena yang dapat menggunkan lampu isyrat dan sirine hanya kendaraankendaraan tertentu saja seperti Pemadam kebaran, ambulance dll. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk rumusan masalah dari peneltian ini adalah Bagaimanakah Bagaimanakah Penegakan Ancaman Sanksi Bagi Kendaraan Pribadi Plat Hitam Yang Menggunakan Lampu Isyarat Dan Sirine
HAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SERANGAN KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIAHAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SERANGAN KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Anak Agung Adi Lestari; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.5472

Abstract

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum bagi warga sipil dalam serangan konflik bersenjata dilihat dari hak asasi manusia, dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata dalam hak asasi manusia dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang beranjak dari kesenjangan norma/asas hukum. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi warga sipil dalam serangan konflik bersenjata ditinjau dari hak asasi manusia yaitu Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas rasa aman dan damai serta perlindungan dari ancaman takut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan Pasal 35 Setiap orang berhak hidup dalam masyarakat dan ketertiban negara yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan sepenuhnya mewujudkan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil adalah dengan mengerahkan aparat keamanan TNI/Polri berdasarkan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 untuk merumuskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil dalam konflik bersenjata, dalam rangka pengerahan polisi sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil dalam konflik bersenjata, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta terwujudnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Terkait Musnahnya Objek Jaminan Resi Gudang I Gusti Ayu Widiadnyani; Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i1.825

Abstract

Resi gudang merupakan klasifikasi jaminan kebendaan atas benda bergerak. Melalui skema pembiayaan sistem resi gudang, risiko bank sebagai kreditor akan termitigasi dengan hak jaminan resi gudang yang memberikan hak utama bagi kreditor pemegangnya. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sejatinya belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap kreditor apabila debitur cidera janji/wanprestasi dan objek jaminannya musnah sehingga hal tersebut berakibat dengan adanya ketidakpastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisis mengenai kedudukan kreditor pemegang hak jaminan atas resi gudang yang objek hak jaminannya musnah dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan akibat debitur wanprestasi dan musnahnya objek hak jaminan resi gudang. Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan kreditor pemegang hak jaminan resi gudang setelah musnahnya objek jaminan tidak lagi sebagai kreditor preferen (istimewa), melainkan berubah menjadi kreditor konkuren yang tidak lagi memiliki hak istimewa untuk didahulukan terhadap pelunasan utangnya walaupun terhadap hak piutangnya dalam perjanjian pokoknya sebagai kreditor sama sekali tidak menghapuskan kewajiban debitur. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pemegang hak jaminan resi gudang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang dan Pasal 40 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yaitu mewajibkan pengelola gudang untuk mengasuransikan barang objek jaminan yang disimpan serta mewajibkan kepada pengelola gudang untuk membayar ganti rugi kepada si pemegang resi apabila terjadi kehilangan dan/atau kerugian terhadap barang oleh karena kelalaian.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERINTEGRASI DALAM INDUSTRI PARIWISATA DENGAN KONSEP PENTAHELIX STRATEGY Lis Julianti; Ni Putu Noni Suharyanti; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; I Putu Danny Pramana Putra; Made Natalia Supadmi
JUIMA : JURNAL ILMU MANAJEMEN Vol. 13 No. 1 (2023): JUIMA : JURNAL ILMU MANAJEMEN
Publisher : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the economy in Bali. Efforts to formulate a strategic and integrative policy in the tourism sector to accelerate the post-Covid-19 economic recovery can be done by implementing the Pentahelix Strategy in the development of the tourism industry. This strategy collaborates with Academia-Business-Community-Government and Media, which are oriented towards meeting the needs of the tourism industry based on local wisdom. The general objective of this study is to determine how the implementation of tourism policy in Denpasar City post-Covid-19 pandemic is conducted, as well as to identify the synergies of the Pentahelix Strategy in formulating tourism policies as an effort to support economic recovery in Denpasar City. This research reflects a descriptive-analytical study, a type of research that is not only limited to description but also to efforts to study the characteristics of problem-solving cases in tourism investment. The research method used is qualitative research, often referred to as a naturalistic research method because the research is conducted in natural settings. It is also known as an ethnographic method because it was originally used more in cultural anthropology research. This method is called qualitative because the collected data and analysis are more qualitative in nature.
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari Anak Agung Adi Lestari Asrita, Ni Nyoman Manik Gita Dewi, Ni Komang Ratih Kumala Duwi Aprianti Duwi Aprianti, S.H.,M.H Gading Pratama, Wayan Indra Gede Gangga Mahadhika I Gede Permana Adithya I Gusti Ayu Widiadnyani I Gusti Ayu Widiadnyani I Gusti Bagus Hengki I Gusti Ngurah Anom I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Nyoman Suryana I Nyoman Suryana I Putu Danny Pramana Putra I WAYAN WINDIA Lis Julianti Made Gde Subha Karma Resen Made Indah Aprilla Sari Made Natalia Supadmi Merciana, Ni Putu Sienny Ni Kadek Yuliniantari Ni Komang Sutrisni Ni Luh Gede Yogi Arthani Ni Nyoman Manik Gita Asrita PUTU SEKARWANGI SARASWATI Suharyanti, Ni Putu Noni Sukardi, Ni Made Rai Yuliniantari, Ni Kadek