Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STATUS BADAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG DIPUTUS PAILIT Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Writing entitled "Status of Legal Entity Towards a Broken Company Limited Liability Company" The company has declared bankruptcy in an insolvency state and the revocation of the Company's business license. The liquidation of the Company does not eliminate the status of the Company's legal entity directly, the status of the new legal entity ends with the completion of liquidation and the liability of the liquidator is accepted by the General Meeting of Shareholders or the Court, by declaring bankruptcy, the company cannot carry out its activities and cannot even carry out transactions with other parties except for liquidation. The only activities that can be carried out are liquidation or settlement namely collecting receivables, calculating all company assets and all of them are sold to payoff the company's debts.
PERAN DESA ADAT DALAM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik; Arthani, Ni Luh Gede Yogi; Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma; Yuliniantari, Ni Kadek; Asrita, Ni Nyoman Manik Gita
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8093

Abstract

Ligkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, untuk kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam perizinan Berusaha atau perizinan lingkungan AMDAL atau UKL-UPL sangat di perlukan sebagai salah satu persyaratan dalam mendirikan sebuah usaha, selain itu dengan adanya persyatan ini dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat adat yang nantinya terkena dampak langsung dari adanya sebuah usaha. Dalam proses pembuatan atau Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dapat melibatkan masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal nya, agar masyarakat adat mengetahui jenis dari usaha yang akan berdiri di daerahnya dan dampak nya. Dalam perizinan lingkungan hidup masyarakat adat Di Bali khusnya menggunakan konsep kearifan lokal nya yaitu konsep ajaran Tri Hita Karana inilah yang menjadikan Desa Adat di Bali dapat menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat adatnya, baik secara Ketuhanan, sesama manusia, serta alam sekitarnya, termasuk perihal perizinan lingkungannya. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah deskriptif analis yang dimana memberikan gambaran atau penjelasan secara umum dengan mengunakan data yang diperoleh. Adapun tuajan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan konsep baru dalam bidang ini .
Pilkada di Bali: Kecakapan Melaksanakan Hak Pilih di tengah Beragamnya Regulasi Umur Dewasa Dewi, Ni Komang Ratih Kumala; Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma
Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang Vol 5 No 3 (2024): December 2024
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Purpose: This research was conducted with the aim of analyzing competencies in exercising the right to vote amidst various adult age regulations in regional head elections (pemilihan kepala daerah or Pilkada) in Bali. Research methods: The method used in this research is the category/type of normative research. Results and discussion: The problem of competencies in terms of authority to act in Pilkada Bali cannot be resolved simply using this principle. This is due to the emergence of new rules that provide authority to act which is at odds with competency requirements. In several provisions regarding the minimum age limit for the right to carry out legal actions, the authority to act is of course related to competence. Even though every person has rights from birth, they are not necessarily competent to take legal action. Implications: Clear regulations are needed to determine the age limit for a person to be able to carry out all legal actions. If we are based on new laws such as the child protection law, then we must be consistent in regulating a person's adult age, lest there are other regulations that regulate different adult ages.