Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.439
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Justice Voice Tasyri' Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Binamulia Hukum Dame Journal of Law
Ahmad, Suparji
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Sanksi Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak: (Studi Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg) Ramdhana, Rafa Natasya; Ahmad, Suparji
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v5i1.336

Abstract

Pencabulan, terutama terhadap anak-anak, melibatkan kehidupan seksual yang melanggar norma konvensional, termasuk hubungan seks di luar nikah. Kasus pelecehan seksual pada anak-anak semakin banyak, menuntut disiplin hukuman bagi pelakunya. Anak-anak sebagai generasi penerus negara perlu dilindungi untuk memastikan kebebasan dan keamanan mereka. Penelitian di Pekanbaru, khususnya di Polresta Pekanbaru, mengeksplorasi rasa aman dan perlindungan bagi anak-anak korban pelecehan seksual. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam pengumpulan data, menitikberatkan pada peraturan hukum dan literatur terkait. Peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak, sementara penerapan perlindungan hukum memerlukan keterlibatan aktif untuk memberikan perlindungan yang bertanggung jawab bagi korban kejahatan seksual anak
Pertanggungjawaban Pidana Influencer Atas Penyebaran Informasi Hoaks di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE Hakiim, Luqman; Ahmad, Suparji
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50186

Abstract

Perkembangan media sosial telah melahirkan fenomena baru di mana influencer memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Namun, pengaruh yang luas tersebut juga menimbulkan permasalahan hukum ketika influencer menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus Jerinx SID (I Gede Ari Astina) dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Dps, di mana Jerinx dinyatakan bersalah karena menyebarkan pernyataan yang menimbulkan kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui media sosial Instagram. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa penyebaran informasi hoaks yang dilakukan oleh influencer di media sosial serta meninjau tanggung jawab hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks oleh influencer dapat diproses melalui jalur litigasi (pidana) apabila menimbulkan keresahan publik, sebagaimana pada kasus Jerinx, atau melalui jalur non-litigasi (klarifikasi dan permintaan maaf publik) jika dampaknya terbatas. Kasus Jerinx menjadi contoh bahwa figur publik memiliki tanggung jawab hukum dan moral atas setiap informasi yang disebarkan di ruang digital, dan penegakan hukum dalam kasus ini memberikan efek jera sekaligus pembelajaran sosial agar kebebasan berekspresi di media sosial tetap berada dalam koridor hukum dan etika.
Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital Prasetyo, Hanif Lutfiari; Ahmad, Suparji; Lutfi, Anas
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.646

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung bagi perekonomian di Indonesia. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi UMKM, UMKM beralih dari model bisnis offline seperti toko fisik ke model bisnis online. Hal ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang memaksa pemilik usaha untuk mengadaptasi diri. Era digital membawa perubahan dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan tersebut membawa implikasi terhadap pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengakomodir penegakan hukum terhadap pelaku usaha di pasar digital. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, untuk menganalisis peran KPPU dalam melaksanakan pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat di era digital. Kedua, untuk menganalisis implikasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 atas revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU dalam melakukan pengawasan di era digital kurang maksimal, maka diperlukannya amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar dapat agar dapat menguatkan peran KPPU. Implikasi dari Permendag Nomor 31 Tahun 2023 atas revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 pelaku UMKM kesulitan mencari alternatif platform e-commerce, pelaku UMKM juga kehilangan jangka pasar yang luas.
Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak Wulan, Chandra; Ahmad, Suparji; Lutfi, Anas
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.775

Abstract

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data dalam penelitian ini menekankan pada norma-norma perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak luput dari rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penulis berpendapat bahwa pemerintah harus dapat lebih solutif untuk meningkatkan pembayaran pajak masyarakat dari tahun ke tahun, dimana keberhasilan pembayaran pajak secara efektif dapat mempercepat pembangunan nasional dengan memperhatikan amanat Pancasila terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Transformasi Status PT Perorangan Ke PT Konvensional dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah Cahya, Ayuni Nilam; Lutfi, Anas; Ahmad, Suparji
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.386

Abstract

The change in the status of an Individual Limited Liability Company (PT) to a Conventional PT is a response to the need for legal adjustments for Micro and Small Enterprises (MSEs) that are experiencing business growth. This phenomenon emerged with the enactment of the Job Creation Law which provides ease of establishing a single legal entity, but poses new problems in terms of accountability and governance. This research uses a juridical normative approach with an analysis method of applicable laws and regulations and the integration of the principles of jurisprudence such as mas'uliyyah (responsibility), shirkah (business partnership), and maqāṣid al-syarī'ah (sharia goals). The results of the study show that the transformation of the status of a PT has a significant impact on the organizational structure and legal validity of the company, and demands the application of the principles of asset separation and business transparency that are in line with Islamic values. This study concludes that the change of status from an individual PT to a conventional PT is a strategic step that not only strengthens the legal position of business actors in the eyes of the state, but also brings business practices closer to the principles of justice, responsibility, and benefit as taught in Islamic law.
Legal Uncertainty Regarding Pretrial Decisions Regarding Objects of Suspect Determination that have been Revoked and Declared Invalid: Ketidak Pastian Hukum Putusan Praperadilan tentang Objek Penetapan Tersangka yang telah Dibatalkan dan Dinyatakan Tidak Sah Ahmad, Suparji; Wirakusumah, R Ardi
Dame Journal of Law Vol 2 No 1 (2026): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v2i1.89

Abstract

This study examines the phenomenon of repetition of suspect determination in the Indonesian criminal law system, especially after the revocation of suspect determination through the pretrial mechanism. The pretrial process aims to test the legality of the actions of law enforcement officials, such as arrests, detentions, and determination of suspects, in order to protect human rights. However, legal problems arise when investigators again designate a person as a suspect after the determination of the suspect in the case is invalid based on a pretrial verdict, which raises questions about the legality of the act and the potential violation of the principle ne bis in idem, which is the prohibition of prosecuting someone for the same case more than once. This study aims to analyze the authority of investigators in issuing the same investigation warrant after the revocation of the suspect's designation, as well as its impact on the rights of suspects and applicable legal principles, such as justice and legal certainty. Through a normative juridical approach, this study identifies legal loopholes in the regulations governing the repetition of the determination of suspects after the cancellation of pretrial detention. This study also examines the application of the principle ne bis in idem comparatively in international law and Indonesian law, as well as evaluates the supervisory mechanism for investigator authority. The results of the study show that the Indonesian legal system needs significant revisions to provide legal certainty related to the repetition of the determination of suspects and strengthen supervision of law enforcement officials. The study provides recommendations to improve regulations, increase transparency in the legal process, and propose training for law enforcement officials to ensure better protection of human rights in every pro justicia legal process. Thus, this research contributes to the development of a fairer and more efficient criminal justice system, as well as increasing public trust in the integrity of the Indonesian legal system
Co-Authors ANAS LUTHFI Anis Rifai Cahya, Ayuni Nilam Fakhri Budiaulia, Muhammad Gunawan, Abraham Hakiim, Luqman Kurnia Lestari, Sukma Lutfi, Anas Prasetyo, Hanif Lutfiari Rahmat Dianto, Agung Ramadhan, Muhammad Iqbal Ramdhana, Rafa Natasya Sadino, Sadino Said, Abd. Razak Shebubakar, Arina Novizas Swandhani, Triyana Kartika Wirakusumah, R Ardi Wulan, Chandra