Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK TABUNGAN NEGARA CABANG MEDAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG BELUM TERPASANG HAK TANGGUNGAN: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 561/Pdt.G/2020/PN-Mdn Netty Mentari Putri Br Lumban Gaol; Rudy Haposan Siahaan; Rosdinar Sembiring; Maria Kaban
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 6 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i6.421

Abstract

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 561/Pdt.G/2020/Pn-Mdn, ditemukan objek jaminan belum terpasang Hak Tanggungan dan nasabah dalam kategori kredit macet, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Cabang Medan Selaku Penggugat sebagai kreditur, dengan UD. Sejahtera Selaku Tergugat I sebagai debitur. Berdasarkan tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja factor-faktor yang menyebabkan objek jaminan kredit belum terpasang hak tanggungan, cara penyelesaian kredit macet pada bank tabungan negara cabang medan yang objek jaminannya belum terpasang hak tanggungan, bagaimana perlindungan hukum terhadap bank tabungan negara cabang medan atas kredit macet dalam kaitannya dengan objek jaminan yang belum terpasang hak tanggungan. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui teknik studi kepustakaan (Library Research), dan wawancara, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, factor-faktor yang menyebabkan objek jaminan kredit yang belum terpasang hak tanggungan adalah Hambatan Notaris/PPAT dalam membuat SKMHT, tanah yang belum bersertifikat/terdaftar, Obyek Hak Tanggungan untuk pembuatan APHT tidak berada pada wilayah kerja PPAT, Kendala sosiologis. Hambatan Yuridis mengenai jangka waktu berlakunya (SKMHT). Hambatan dari Pemohon yang tidak dapat hadir dalam proses pengukuran. Hambatan dari Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Alasan pembuatan dan penggunaan SKMHT yaitu Alasan Subjektif, antara lain Pemberian Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri dihadapan Notaris /PPAT untuk membuat akta Hak Tanggungan, Prosedur pembebanan Hak Tanggungan panjang / lama, Biaya penggunaan Hak Tanggungan cukup tinggi, Kredit yang diberikan jangka pendek, Kredit yang diberikan tidak besar / kecil, Debitur sangat dipercaya / bonafid. Alasan Objektif, antara lain Sertifikat belum diterbitkan, Balik nama atas tanah pemberi Hak Tanggungan belum dilakukan, Pemecahan/ penggabungan tanah belum selesai dilakukan atas nama pemberi Hak Tanggungan, Roya/ pencoretan belum dilakukan. Penyelesaian kredit macet pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan yang objek jaminannya belum terpasang hak tanggungan adalah melalui Somasi dan Gugatan Kepada Debitur. Upaya perlindungan hukum secara preventif ini dapat dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Medan dengan cara memberikan pinjaman kreditnya harus memerhatikan proses pemberian kredit yang baik dan sehat, juga disertai analis yang komprehensif, Analisis terhadap watak dan kemampuan calon debitur, penerapan prinsip kehati-hatian (prudent banking principle). Perlindungan hukum represif, dengan menyiapkan team hukum yang profesional, dokumen-dokumen dan segala buktinya dalam mengajukan gugatan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS SERTIPIKAT HAK MILIK YANG TELAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN DAN SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Studi Putusan Nomor 31 K/TUN/2020) Jhonson Datmalem Siahaan; Edi Ikhsan; Rudy Haposan Siahaan
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satunya persoalan hukum tentang hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan adalah akibat terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik, yang mana dalam hal ini adanya sertipikat ganda diobjek yang sama, adanya pembatalan sertipikat hak milik yang sudah diputus oleh PTUN, mengakibatkan batalnya hak tanggungan. Salah satu contoh berdasarkan Putusan PTUN Nomor 31 K/TUN/2020. Sifat penelitian deskriptif, jenis penelitian hukum normative. Sumber data yang digunakan data sekunder. Pengumpulan data studi kepustakaan (library research alat pengumpulan data studi dokumen. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Bank yang merupakan kreditur pemegang hak jaminan harus kehilangan haknya terhadap objek hak tanggungan, yang mana bank tidak berhak lagi mengeksekusi objek hak tanggungan, sehingga bank dalam kasus ini tidak mendapatkan bagaimana kepastian hukum terhadap pembatalan hak tanggungan tersebut, yang mana dalam hal ini bank adalah pihak yang dirugikan apabila debitor cidera janji terhadap pelunasan hutangnya, yang seharusnya bank adalah kreditur Preferent pada akhirnya menjadi kreditur yang tidak diutamakan lagi kedudukannya. Berdasarkan permasalan kasus perlindungan terhadap kreditur terhadap pembatalan sertifikat yang telah dibebankan hak tanggungan maka penulis memakai teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis dalam menganalisa bagaimana seharusnya perlindungan yang diberlakukan dan yang akan dibuat guna melindungi bank selaku kreditur yang dalam kasus ini adalah pihak yang dirugikan. Perlindungan terhadap Pemegang Hak Tanggungan tidak boleh dinegasikan, sehingga perlu dicari solusi atas permasalahan ini agar kepentingan Pemegang Hak Tanggungan atau Kreditur tetap terjaga walaupun Hak Atas Tanah telah dibatalkan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Konsekuensi Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN.SMG) Endah Wulandari; Alvi Syahrin; Rudy Haposan Siahaan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.2341

Abstract

Notarial acts of falsifying authentic deeds harm the interests of parties and are subject to criminal punishment. This normative juridical research analyzes the procedure for making notarial power of attorney to sell deeds, notaries' legal responsibilities regarding falsification, and legal consequences based on Decision No. 773/Pid.B/2021/PN.Smg. Research findings indicate procedures must comply with the Notary Law and Notary Code of Ethics. Notaries may face administrative, civil, and criminal sanctions. In this decision, the notary was found guilty of falsifying 4 power of attorney to sell deeds and sentenced to 1 year 6 months imprisonment under Article 264 paragraph (1) jo Article 55 paragraph (1) sub-1 of the Criminal Code.
KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT WARGA NEGARA ASING TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA BERKEWARGANEGARAAN ASING DI INDONESIA BERDASARKAN WASIAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 486/K/PDT/2020) Cathryn Aurora Chindy; Hasim Purba; Rudy Haposan Siahaan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3056

Abstract

Abstract: Adoption is a legal act in which a child is taken into a family, establishing a legal relationship between the adoptive parents and the adopted child. This study aims to examine and analyze the procedures and legal norms of adaption in Indonesia, this research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The data used is secondary data obtained through a literature studi (document analysis). The findings indicate that the procedures and legal norms of adoption in Indonesia have evolved from customary systems to a more structured legal system involving strict legislative regulations, especially in cases of intercountry adoption. The legal status of an adopted foreign child concerning the inheritance of their adoptive parents obtained through a will, as seen in Decision No. 486/K/PDT/2020. Is subject to Indonesian inhertance law. In this case, the legal status of the adopted foreign child concerning the inhertance stated in the authentic deed was not recognized, aligning, with the court’s decision to overturn the previous high court ruling. Keyword: Adopted Child, Foreign National, Inhertance, Will Abstrak: Pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan hukum yang mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan (dokumen). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur dan norma hukum pengangkatan anak di Indonesia telah berkembang dari sistem adat ke system hukum yang lebih terstruktur dan melibatkan peraturan perundang-undangan yang ketat, terutama dalam kasus adopsi oleh warga negara asing (Intercountry Adoption). Kedudukan hukum anak angkat WNA terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang diperoleh berdasarkan wasiat dalam Putusan Nomor 486/K/PDT/2020 bergantung pada hukum waris Indonesia, Dalam kasus ini, kedudukan hukum anak angkat WNA terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang diatur dalam akta autentik tersebut tidak diakui, sejalan dengan keputusan hakim yang membatalkan putusan pengadilan tinggi sebelumnya. Kata kunci: Anak Angkat, Warga Negara Asing, Harta Warisan, dan Wasiat 
PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN KANTOR NOTARIS TERKAIT MENJAGA KERAHASIAAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Tria Asmita Despiona Sinaga; Hasim Purba; Rudy Haposan Siahaan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3163

Abstract

Abstract: Notaries in carrying out their duties require the assistance of others, so notaries can employ people as employees in their offices with certain specifications to help fulfill their duties. The results of the research and discussion show that the legal obligation for Notary employees regarding the confidentiality of Notary deeds is not specifically regulated in the UUJN so that ethically and morally Notary employees are also obliged to keep the contents of the Notary deed confidential. The legal responsibility of Notary office employees is related to maintaining the confidentiality of Notary deeds made before a Notary, so if the Notary employee does not maintain the confidentiality of the deed, he is legally responsible and can be categorized as an unlawful act. The Notary's responsibility towards Notary employees in order to maintain the confidentiality of deeds made before a Notary in carrying out his position is that the Notary can be held civilly liable for misuse of the confidentiality of the minutes of the deed by his employees, even though in this case the notary did not make a direct mistake. Keyword: Accountability, Employees, Notary DeedsAbstrak: Notaris dalam menjalankan tugasnya memerlukan bantuan orang lain, maka notaris dapat mempekerjakan orang sebagai karyawan di kantornya dengan spesifikasi tertentu untuk membantu memenuhi tugasnya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban hukum bagi karyawan Notaris terhadap kerahasiaan akta Notaris adalah tidak diatur secara khusus dalam UUJN sehingga secara etika dan moral karyawan Notaris juga berkewajiban merahasiakan isi akta Notaris tersebut. Tanggungjawab hukum karyawan kantor Notaris terkait menjaga kerahasiaan akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris, maka apabila pegawai notaris  tidak menjaga kerahasiaan akta bertanggung jawab secara hukum dan dapat  dikateogrikan sebagai perbuatan melawan hokum. Pertanggungjawaban Notaris terhadap karyawan Notaris dalam rangka menjaga kerahasiaan akta yang dibuat dihadapan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya, meskipun dalam hal ini notaris tidak melakukan kesalahan secara langsung. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Karyawan, Akta  Notaris  Â