<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas produk sertipikat yang telah diterbitkan. Dalam praktiknya, ASN BPN sering kali menjadi pihak yang disalahkan atas sengketa pertanahan meskipun telah menjalankan tugas sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji norma hukum yang berlaku (data sekunder) dan melakukan wawancara serta observasi langsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto (data primer). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ASN ATR/BPN belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya. Masih ditemukan adanya kriminalisasi terhadap ASN akibat kelemahan sistemik seperti ketidakjelasan regulasi, lemahnya koordinasi lintas sektoral, dan minimnya pendampingan hukum institusional. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan peraturan internal, optimalisasi fungsi kehumasan dan advokasi hukum, serta pelatihan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi ASN di sektor pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi kebijakan dan pembentukan mekanisme perlindungan institusional yang berpihak pada kepastian hukum dan profesionalitas ASN. The research objective is to analyse the forms and effectiveness of legal protection provided to Civil Servants (ASN) within the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), particularly concerning legal accountability for issued land certificates. In practice, ATR/BPN civil servants are often blamed in land disputes, even though they have performed their duties according to existing procedures and regulations. The research adopts a juridical-empirical approach by examining applicable legal norms (secondary data) and conducting interviews and field observations at the Land Office in Jeneponto Regency (primary data). The findings reveal that the legal protection for ATR/BPN civil servants is not yet optimal, both in terms of regulations and their implementation. Instances of criminalisation are still found, rooted in systemic weaknesses such as ambiguous legal frameworks, a lack of intersectoral coordination, and limited institutional legal support. Therefore, internal regulatory reinforcement, optimisation of public relations and legal advocacy functions, and continuous legal capacity building are essential to improve protection for civil servants in the land sector. This study recommends the importance of policy harmonisation and the establishment of institutional protection mechanisms that uphold legal certainty and support the professionalism of civil servants.]]>
