Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Hartman, Reynaldi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penistaan Agama Dengan Melalui Konten Jilat Es Krim Berdasarkan Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Pelanggaran Sila Pertama Saly, Jeane Neltje; Nayoltama, Darius; Priyanto, Ivan; Hartman, Reynaldi; Salim, Ade Nugraha; Yeo, Sky Leonardo; Syauqi, Zahran Rahmat
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1251

Abstract

Penistaan agama melalui konten jilat eskrim yang dilakukan oleh Oklin Fia di media sosialnya yang membuat video menjilat eskrim dengan menggunakan hijab, hal ini menggambarkan tindakan sebagai bentuk penghinaan dan pelanggaran sila pertama dan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus konten yang dianggap sebagai penistaan agama. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa kasus di Indonesia di mana individu mengunggah konten yang menciptakan kontroversi dengan menggambarkan sikap yang tidak senonoh sebagai wanita berhijab.
Pendekatan Positivisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Adat Minangkabau (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 2488 K/Pdt/2024) Lui, Carrissa Aggasta; Budi, Helen Setia; Hartman, Reynaldi
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5929

Abstract

Sengketa warisan dalam masyarakat adat Minangkabau seringkali menimbulkan perdebatan hukum antara norma adat yang bersifat komunal dan sistem hukum nasional yang berbasis individual dan tertulis. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa warisan adat Minangkabau dengan menggunakan pendekatan positivisme hukum, khususnya dalam konteks Putusan Putusan 15/Pdt.G/2020/PN Kbr jo. Putusan Nomor 42/Pdt/2021/Pt Pdg Jo. Putusan Nomor 2488 K/Pdt/2024 yang berkaitan dengan tanah pusaka tinggi. Pendekatan positivisme hukum menekankan pentingnya kepastian hukum yang bersumber dari aturan tertulis, namun dalam praktiknya sering kali mengabaikan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan positivistik dalam perkara tersebut berisiko menegasikan prinsip matrilineal dan mekanisme internal pewarisan dalam hukum adat Minangkabau. Implikasi dari dominasi hukum formal terhadap hukum adat tidak hanya berdampak pada hilangnya nilai-nilai keadilan substantif, tetapi juga mengancam kohesi sosial dan legitimasi hukum di tingkat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi peradilan yang lebih akomodatif terhadap pluralisme hukum untuk menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan adat.
Pendekatan Positivisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Adat Minangkabau (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 2488 K/Pdt/2024) Lui, Carrissa Aggasta; Budi, Helen Setia; Hartman, Reynaldi
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5929

Abstract

Sengketa warisan dalam masyarakat adat Minangkabau seringkali menimbulkan perdebatan hukum antara norma adat yang bersifat komunal dan sistem hukum nasional yang berbasis individual dan tertulis. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa warisan adat Minangkabau dengan menggunakan pendekatan positivisme hukum, khususnya dalam konteks Putusan Putusan 15/Pdt.G/2020/PN Kbr jo. Putusan Nomor 42/Pdt/2021/Pt Pdg Jo. Putusan Nomor 2488 K/Pdt/2024 yang berkaitan dengan tanah pusaka tinggi. Pendekatan positivisme hukum menekankan pentingnya kepastian hukum yang bersumber dari aturan tertulis, namun dalam praktiknya sering kali mengabaikan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan positivistik dalam perkara tersebut berisiko menegasikan prinsip matrilineal dan mekanisme internal pewarisan dalam hukum adat Minangkabau. Implikasi dari dominasi hukum formal terhadap hukum adat tidak hanya berdampak pada hilangnya nilai-nilai keadilan substantif, tetapi juga mengancam kohesi sosial dan legitimasi hukum di tingkat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi peradilan yang lebih akomodatif terhadap pluralisme hukum untuk menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan adat.
Co-Authors Budi, Helen Setia Jeane Neltje Saly Lui, Carrissa Aggasta Nayoltama, Darius Priyanto, Ivan Salim, Ade Nugraha Syauqi, Zahran Rahmat Yeo, Sky Leonardo